Mosaik Sejarah Indonesia

Sejak Indonesia merdeka hubungan Pribumi dan golongan Cina mempunyai kesenjangan hubungan sosial dengan ditambah keadaan krisis ekonomi. Sisa-sisa dari PRRI/Permesta dan DI/TII masih mempunyai reaksi ketidak puasan ditengah situasi yang sedang tidak menentukan. Akibatnya pada bulan Maret-Mei terjadi tindak kerusuhan yang merugikan golongan Cina.  Pada tanggal 27 Maret 1963 pecah kerusuhan di Cirebon yang digerakan oleh kalangan Pribumi yang menyerang golongan Cina dengan merusak toko-toko dan rumah-rumah. Kerusuhan tersebut menjalar ke Bandung pada tanggal 10 Mei 1963 diawali oleh perkelahian di kampus ITB antara mahasiswa Cina dengan mahasiswa Pribumi.  Pada 11 Mei 1963 pengrusakan kembali terjadi di Sumedang.  Pada 14-16 Mei 1963 di Bogor dan Tasikmalaya terjadi pengrusakan yang dilakukan pemuda, pelajar dan rakyat.  Di Garut aksi pengrusakan pecah pada 17-18 Mei 1963 dengan merusak rumah-rumah dan toko-toko serta pabrik-pabrik.  Pada 18-19 Mei 1963 dimulai ak...

Perselisihan antara pemerintah Indonesia dan ketiga perusahaan minyak itu berawal pada tahun 1960, ketika pemerintah Indonesia menyatakan minyak adalah bagian dari kekayaan yang mesti dikuasai negara bukan oleh perusahaan swasta.  Pemerintah Indonesia kemudian menuntut supaya perusahaan-perusahaan tersebut diubah menjadi kontraktor yang bekerja padanya.  Namun pihak yang dituntut menolak, sebagian karena mereka telah menginvestasikan modal yang sangat besar dalam usaha tersebut. (FRUS, 1961-1963, Vol. XXIII, 668-672). Tuntutan Indonesia  Pada bulan April 1963 pemerintah Indonesia melayangkan tuntutannya supaya perselisihan tersebut diselesaikan sebelum tanggal 15 Juni atau perusahaan-perusahaan minyak tersebut meninggalkan Indonesia. Perusahaan-perusahaan minyak Amerika berpaling kepada Washington untuk meminta bantuan.  Pemerintahan Kennedy memutuskan untuk campur tangan guna menemukan solusi bagi perselisihan yang   sudah lama terjadi antara pemerintah In...

Deklarasi Ekonomi  Saudara-saudara sekalian, 1. Sebagai Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia saya menyadari sedalam-dalamnya, seperti juga telah saya utarakan dengan kata-kata yang jelas dalam pidato 17 Agustus 1962, tekad bangsa Indonesia untuk menanggulangi secara keseluruhan dengan kekuatan sebulat-bulatnya persoalan ekonomi nasional kita. 2. Di samping itu, sebagai Pemimpin Besar Revolusi, untuk keselamatan pertumbuhan Revolusi secara keseluruhan, saya tidak dapat melepaskan diri dari pada hukum-hukum dan dialektika Revolusi kita. Hukum-hukum dan dialektika Revolusi kita menentukan prioritas-prioritas yang mutlak perlu bagi Revolusi kerakyatan dalam abad ke-20. 3. Perlu disadari dan dipahami bahwa strategi dasar ekonomi Indonesia tidak dapat dipisahkan dari strategi umum Revolusi Indonesia. Manifesto Politik serta pedoman-pedoman pelaksanaannya telah menetapkan strategi dasar (basic strategy) ekonomi Indonesia, yang menjadi bagian mutlak dari pada stra...

Cina menentang pembentukan Malaysia karena antara lain menolak adanya sebuah negara lain di Asia Tenggara yang pro Amerika seperti halnya Filipina, Thailand, dan Taiwan. Keterlibatan AS yang semakin jauh di Vietnam Selatan dipandang sebagai bagian dari upaya mendirikan sebuah negara pro AS. Dengan memanfaatkan keturunan Cina perantauan yang berhaluan kiri dan bermukim di Malaka, Sarawak, dan Singapura, Cina berusaha menggagalkan pembentukan Malaysia.   Pemerintah Malaka sendiri sadar dengan situasi ini. Dalam kesempatan bertemu dengan Presiden Kennedy di Washington, Deputi PM Malaka, Tun Abdul Razak, mengatakan kepada Presiden Amerika Serikat itu bahwa di Singapura, kelompok komunis Cina tengah berusaha keras untuk merebut kendali atas negara kota Singapura dan menjadikannya sebuah kubu komunis di Asia Tenggara - semacam Kuba.  Karenanya keberhasilan pembentukan Malaysia sangat penting, demikian kata Razak lebih jauh kepada Kennedy, guna menghadang penyebaran komunisme di...

Meskipun pada akhirnya Amandemen Broomfield  diterima dan disahkan, pemerintahan Kennedy terus melobi Konggres supaya tidak memotong bantuan kepada Indonesia sepenuhnya. Pada tanggal 22 Juli 1963 Menteri Luar Negeri Rusk mendesak Kennedy untuk melanjutkan program stabilisasi ekonomi Indonesia. Kemudian pada tanggal 24 Juli IMF menyetujui pinjaman jaga-jaga sebesar $ 50 juta bagi Indonesia. Pada tanggal 26 Juli Komite Bantuan Pembangunan/Kelompok Kerja Indonesia menyetujui pinjaman IMF untuk Indonesia dan keesokan harinya, tanggal 27 Juli, program stabilisasi ekonomi untuk Indonesia siap diimplementasikan secara penuh.  Meskipun muncul perlawanan yang kuat dari PKI, Presiden Sukarno mendukung program stabilisasi ekonomi tersebut. Bagi Bung Karno, program semacam itu penting bagi Deklarasi Ekonomi yang telah dicanangkannya pada tanggal 23 Maret 1963. Di dalam deklarasi tersebut beliau menegaskan niat pemerintahnya untuk membangun kembali perekonomian Indonesia dengan pertama-tam...

Karena efektivitas program bantuan internasional pemerintahan Kennedy banyak diragukan oleh para anggota Konggres, Presiden Kennedy menunjuk Lucius D. Clay untuk mengepalai sebuah komisi yang tugasnya adalah meninjau ulang dampak program bantuan luar negeri AS bagi keamanan AS dan keamanan Free World pada umumnya. Pada bulan Maret laporan komisi tersebut merekomendasikan agar bantuan itu dibatasi untuk beberapa negara penerima saja dan program bantuan untuk Indonesia disarankan untuk diputus. Anggota Konggres dari Partai Republik, Williams S. Broomfield dari Michigan menyatakan dukungannya bagi penangguhan bantuan untuk Indonesia dan mengusulkan amandemen yang melarang pemberian bantuan militer kepada Indonesia dan pengurangan bantuan ekonomi kepada Indonesia.  Anggota Konggres yang lain seperti Gross (R-Iowa), Mathias (R-Maryland) dan Findley (R-Illinois) mendukung amandemen tersebut.  Senator Wayne Morse dari Oregon mendukung amandemen Broomfield dan mengatakan bahwa selama ...