Mosaik Sejarah Indonesia

Setelah penyampaian Deklarasi Ekonomi (Dekon) oleh Bung Karno di Jakarta pada tanggal 28 Maret 1963, kami mendapatkan dua buah tulisan terkait Dekon pada buku "Napak Tilas Bapak-bapak Pejuang Menuju Indonesia Merdeka" yang ditulis oleh Supeni. Supeni tidak menyebutkan sumbernya tapi kami menduga itu tulisan atau  transliterasi dari pidato Djuanda atau Ruslan Abdulgani. Tulisan pertama berjudul "Dekon dari Sudut Ekonomi dan Praktik" akan kami unggah sekarang. Tulisan berikutnya berjudul "Ekonomi Terpimpin" akan kami unggah kemudian. Adapun Dekon sudah kami sampaikan pada unggahan terdahulu. Dekon dari Sudut Ekonomi dan Praktik  Mengabdi kepada Revolusi adalah mengabdi kepada amanat penderitaan rakyat sesuai apa yang telah dinyatakan oleh Presiden Sukarno, dalam Jalannya Revolusi Kita, antara lain sebagai berikut: "Revolusi kita bisa gagal, kalau tidak sungguh-sungguh melaksanakan cita-cita proklamasi, tidak sungguh-sungguh melaksanakan Amanat Penderita...

PADA 7 Juli 1963, PNI merayakan ulang tahun ke-36 di Stadion Utama Senayan. Dalam pidatonya, Ketua Umum PNI Ali Sastroamidjojo menerima Marxisme sebagai sumber Marhaenisme yang diusulkan Sukarno tiga tahun sebelumnya dalam kongres kesembilan di Solo. Definisi “Marhaenisme sebagai Marxisme yang disesuaikan dengan kondisi Indonesia” ini secara resmi diterima dalam kongres kesepuluh PNI pada September 1963 di Purwokerto. (Hendri F. Isnaini, Historia, 5 Oktober 2024). Hardi bermanuver untuk menggeser Ali Sastroamidjojo. Salah satu manuvernya, dalam Konferensi Dewan Pimpinan Daerah PNI Jawa Tengah yang diselenggarakan pada 10-11 Agustus 1963, mereka mengusulkan pengangkatan Ali bersama Sartono dan Suwirjo sebagai "pinisepuh" partai.  Namun sesaat sebelum dilakukan pemilihan di dalam kongres, terjadi arus balik. Mayoritas cabang-cabang Jawa Tengah dan Sumatra Barat mengeluarkan statement yang menyatakan bahwa sekalipun mereka telah mempertimbangkan dan mengunggulkan Hardi, Hadisube...

Foreign Relations of the United States, 1961–1963, Volume XXIII: Southeast Asia Washington, October 4, 1963. This memorandum sets forth the record of recent conversations involving the United States and Australia concerning the applicability of the ANZUS Treaty with respect to Malaysia. 1. At the ANZUS Council meeting held on June 5, 1963, Mr. Harriman told the Council that if Australian or New Zealand forces stationed in Malaysia were attacked, United States obligations under the ANZUS Treaty would come into force. 2. In the meeting with the Australian Cabinet held in Canberra on June 7, 1963, Mr. Harriman, in speaking on the subject of Australia’s role [Page 735]in Malaysia, said that the United States would wish Australia to extend to Malaysia its present defense commitments to Malaya. Mr. Harriman added that if there should be an overt attack on Australian forces stationed in Malaysia, the ANZUS Treaty would come into operation. 3. Later on at the same meeting Mr. Holt asked Mr. Ha...

The Alliance between Australia and the United States began with the signing of the ANZUS Treaty (Australia, New Zealand, United States Security Treaty) in San Francisco in 1951. (USSC). --- Suatu pertemuan ANZUS diadakan pada tanggal 16 Oktober 1963. Dalam pertemuan yang dihadiri tiga negara anggota ANZUS ditambah Inggris, Duta Besar Inggris untuk AS, Sir David Ormsby Gore, secara terang-terangan meminta negara-negara yang hadir untuk mendukung Tunku Abdul Rahman serta mendukung Federasi Malaysia yang baru dibentuk. Menurutnya, gagalnya Malaysia secara militer dan politis akan menempatkan seluruh kawasan Asia Tenggara dalam bahaya.  Selanjutnya Sir David Ormsby Gore mengeluh bahwa "Barat lebih suka ribut soal bagaimana menyelamatkan leher Sukarno daripada membantu Malaysia." Australia mendukung pandangan Inggris dengan mengatakan bahwa politik untuk menentang Malaysia adalah bagian dari ambisi dan paranoia pemerintahan Sukarno, dan bahwa hal itu mesti dihentikan.  Selandia Ba...

Dalam sebuah telegram tertanggal 11 Oktober 1963 Dinas Luar Negeri Inggris menyatakan sikap antagonistik London terhadap Indonesia dengan harapan Washington akan mengubah pendiriannya dan mengambil langkah-langkah tegas terhadap Jakarta.  Bunyi telegram itu menyatakan bahwa, "Politik konfrontasi terhadap Malaysia bukanlah sekedar ledakan amarah yang sifatnya sesaat. Politik itu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kebijakan nasional." Selanjutnya menyatakan bahwa politik konfrontasi Indonesia adalah bagian dari suatu kebijakan ekspansionis untuk menciptakan "Indonesia Raya," yang mendapat dukungan kuat dari kelompok komunis. Setelah berhasil merebut Irian Barat, kini Indonesia sedang berusaha mengambil-alih Malaysia, untuk nanti selanjutnya merebut Irian Timur. Pada akhirnya nanti Indonesia akan menginvansi seluruh wilayah Melanesia untuk dijadikan negeri itu sebagai sebuah kekuatan besar di Pasifik. (Indonesia, Papers of President Kennedy, National Security F...

Pada tanggal 26 September 1963 Presiden Kennedy mengirimkan sebuah pesan pribadi yang isinya mendesak Presiden Sukarno supaya menenangkan diri selama beberapa hari hingga komunikasi dapat berjalan kembali dan sikap kenegarawanan menjalankan fungsinya dalam menyembuhkan luka-luka yang ada.  Bung Karno menjawab dengan mengatakan bahwa asal Tunku Abdul Rahman juga bersedia berhenti sejenak, dia pun akan melakukan hal yang sama. Ia bahkan bersedia untuk ikut dalam suatu pertemuan tingkat tinggi lain yang diadakan di Manila bila perlu.  Bung Karno juga memberitahu Presiden Kennedy bahwa dia siap untuk menenangkan diri tetapi tidak untuk mundur.  Menurut catatan di Departemen Luar Negeri AS, ketika sebelum pendeklarasian Malaysia pemerintah Inggris meminta AS untuk mendukung hasil jajak-pendapat PBB dan pembentukan Federasi Malaysia, pemerintah Kennedy bersedia mengiyakannya, tetapi hanya setelah informasi tentang hal itu disampaikan kepada Jakarta dan Manila. (Department of St...