Postingan

Undang-undang Penanaman Modal Asing

Undang-undang (UU) No. 78 Tahun 1958 tentang Penanaman Modal Asing Untuk memperbesar produksi, memperbaiki tingkat penghidupan rakyat dan untuk memperkembangkan ekonomi nasional yang sehat, Indonesia dengan terus bertambahnya penduduk, untuk sementara waktu masih memerlukan penanaman modal asing, berhubung dengan belum mencukupinya modal rupiah maupun devisen.  Oleh karena baik bagi Indonesia, maupun bagi penanaman modal asing yang tertentu, maka Pemerintah telah merancangkan Undang-undang ini.  Rancangan ini merupakan pelaksanaan dari pendirian Pemerintah mengenai penanaman modal asing, sesuai dengan keterangan Pemerintah pada tanggal 9 April 1956 pada Dewan Perwakilan Rakyat, dengan mengingat pula hasil-hasil Musyawarah Nasional Pembangunan tanggal 25 Nopember sampai 4 Desember 1957.  Undang-undang ini berlaku untuk penanaman modal asing sesudah 1 Januari 1956. Modal asing yang ditanam sebelum itu harus disesuaikan dengan Undang-undang ini setelah ditinjau oleh Dewan Pe...

Dekon dan Syarat-syarat Pelaksanaannya

Dekon dan Syarat-Syarat Pelaksanaannya Ceramah D.N. Aidit di hadapan Himpunan Sarjana Indonesia (HSI), tanggal 11 Mei 1963 di Aula Universitas Indonesia Pertama-tama, perkenankanlah saya mengucapkan penghargaan atas inisiatif yang diambil oleh Himpunan Sarjana Indonesia (HSI) dalam mengadakan rangkaian ceramah ini guna mendengarkan ulasan-ulasan dari partai-partai NASAKOM tentang Deklarasi Ekonomi (Dekon). Inisiatif ini membutktikan bahwa Saudara-saudara, sebagai sarjana-sarjana yang ingin menyumbangkan keahliannya masing-masing dalam pekerjaan besar untuk melaksanakan Deklarasi Ekonomi itu, memang mengerti betapa erat hubungannya soal pelaksanaan itu dengan kekuatan-kekuatan Rakyat yang terorganisasi, yaitu dengan persatuan nasional atau kegotongroyongan nasional yang berporoskan NASAKOM. Sebagai wakil dari pada salah satu partai NASAKOM, yaitu wakil PKI, saya menyadari sepenuhnya betapa berat tanggung jawab yang terletak di atas pundak Partai yang saya wakili untuk bersama-sama denga...

Ekonomi Terpimpin

Selamat pagi pembaca yang budiman. Tulisan ini bagian dari trilogi : Dekon (Pidato Presiden) + Dekon dari Sudut Ekonomi dan Praktik+ Ekonomi Terpimpin.  Risalah Ekonomi Terpimpin ada dalam buku memoar Supeni. Penulisnya bisa Djuanda, Ruslan Abdulgani atau Supeni sendiri.  Ekonomi Terpimpin  Nasib sedih yang diderita rakyat Indonesia seluruhnya dan kekuasaan ekonomi asing yang begitu kuat di Indonesia di bawah perlindungan pemerintah jajahan, mempengaruhi jalan pikiran ke arah ekonomi terpimpin. Dibesarkan di bawah tindasan imperialisme dan kapitalisme kolonial, dengan sendirinya pergerakan kebangsaan tidak dapat menerima stelsel ekonomi liberalisme. Liberalisme yang dipraktikkan oleh Belanda di Indonesia tidak sedikit juga membayangkan semboyan waktu lahirnya: Kemerdekaan, Persamaan, dan Persaudaraan.  Perbuatan yang terasa ialah pemerasan kaum buruh, perampasan tanah rakyat, penindas kemerdekaan dan perkosaan dasar-dasar peri-kemanusiaan.  (2001: 514). Anti-Kap...

Dekon dari Sudut Ekonomi dan Praktik

Setelah penyampaian Deklarasi Ekonomi (Dekon) oleh Bung Karno di Jakarta pada tanggal 28 Maret 1963, kami mendapatkan dua buah tulisan terkait Dekon pada buku "Napak Tilas Bapak-bapak Pejuang Menuju Indonesia Merdeka" yang ditulis oleh Supeni. Supeni tidak menyebutkan sumbernya tapi kami menduga itu tulisan atau  transliterasi dari pidato Djuanda atau Ruslan Abdulgani. Tulisan pertama berjudul "Dekon dari Sudut Ekonomi dan Praktik" akan kami unggah sekarang. Tulisan berikutnya berjudul "Ekonomi Terpimpin" akan kami unggah kemudian. Adapun Dekon sudah kami sampaikan pada unggahan terdahulu. Dekon dari Sudut Ekonomi dan Praktik  Mengabdi kepada Revolusi adalah mengabdi kepada amanat penderitaan rakyat sesuai apa yang telah dinyatakan oleh Presiden Sukarno, dalam Jalannya Revolusi Kita, antara lain sebagai berikut: "Revolusi kita bisa gagal, kalau tidak sungguh-sungguh melaksanakan cita-cita proklamasi, tidak sungguh-sungguh melaksanakan Amanat Penderita...

Kongres X PNI di Purwokerto, Kemenangan Sayap Kiri

PADA 7 Juli 1963, PNI merayakan ulang tahun ke-36 di Stadion Utama Senayan. Dalam pidatonya, Ketua Umum PNI Ali Sastroamidjojo menerima Marxisme sebagai sumber Marhaenisme yang diusulkan Sukarno tiga tahun sebelumnya dalam kongres kesembilan di Solo. Definisi “Marhaenisme sebagai Marxisme yang disesuaikan dengan kondisi Indonesia” ini secara resmi diterima dalam kongres kesepuluh PNI pada September 1963 di Purwokerto. (Hendri F. Isnaini, Historia, 5 Oktober 2024). Hardi bermanuver untuk menggeser Ali Sastroamidjojo. Salah satu manuvernya, dalam Konferensi Dewan Pimpinan Daerah PNI Jawa Tengah yang diselenggarakan pada 10-11 Agustus 1963, mereka mengusulkan pengangkatan Ali bersama Sartono dan Suwirjo sebagai "pinisepuh" partai.  Namun sesaat sebelum dilakukan pemilihan di dalam kongres, terjadi arus balik. Mayoritas cabang-cabang Jawa Tengah dan Sumatra Barat mengeluarkan statement yang menyatakan bahwa sekalipun mereka telah mempertimbangkan dan mengunggulkan Hardi, Hadisube...

Memorandum untuk Duta Besar Australia (Beale)

Foreign Relations of the United States, 1961–1963, Volume XXIII: Southeast Asia Washington, October 4, 1963. This memorandum sets forth the record of recent conversations involving the United States and Australia concerning the applicability of the ANZUS Treaty with respect to Malaysia. 1. At the ANZUS Council meeting held on June 5, 1963, Mr. Harriman told the Council that if Australian or New Zealand forces stationed in Malaysia were attacked, United States obligations under the ANZUS Treaty would come into force. 2. In the meeting with the Australian Cabinet held in Canberra on June 7, 1963, Mr. Harriman, in speaking on the subject of Australia’s role [Page 735]in Malaysia, said that the United States would wish Australia to extend to Malaysia its present defense commitments to Malaya. Mr. Harriman added that if there should be an overt attack on Australian forces stationed in Malaysia, the ANZUS Treaty would come into operation. 3. Later on at the same meeting Mr. Holt asked Mr. Ha...

Pembicaraan Empat Negara (Quadripartite Talks) : Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru dan Inggris

The Alliance between Australia and the United States began with the signing of the ANZUS Treaty (Australia, New Zealand, United States Security Treaty) in San Francisco in 1951. (USSC). --- Suatu pertemuan ANZUS diadakan pada tanggal 16 Oktober 1963. Dalam pertemuan yang dihadiri tiga negara anggota ANZUS ditambah Inggris, Duta Besar Inggris untuk AS, Sir David Ormsby Gore, secara terang-terangan meminta negara-negara yang hadir untuk mendukung Tunku Abdul Rahman serta mendukung Federasi Malaysia yang baru dibentuk. Menurutnya, gagalnya Malaysia secara militer dan politis akan menempatkan seluruh kawasan Asia Tenggara dalam bahaya.  Selanjutnya Sir David Ormsby Gore mengeluh bahwa "Barat lebih suka ribut soal bagaimana menyelamatkan leher Sukarno daripada membantu Malaysia." Australia mendukung pandangan Inggris dengan mengatakan bahwa politik untuk menentang Malaysia adalah bagian dari ambisi dan paranoia pemerintahan Sukarno, dan bahwa hal itu mesti dihentikan.  Selandia Ba...