Mosaik Sejarah Indonesia

Cina menentang pembentukan Malaysia karena antara lain menolak adanya sebuah negara lain di Asia Tenggara yang pro Amerika seperti halnya Filipina, Thailand, dan Taiwan. Keterlibatan AS yang semakin jauh di Vietnam Selatan dipandang sebagai bagian dari upaya mendirikan sebuah negara pro AS. Dengan memanfaatkan keturunan Cina perantauan yang berhaluan kiri dan bermukim di Malaka, Sarawak, dan Singapura, Cina berusaha menggagalkan pembentukan Malaysia.   Pemerintah Malaka sendiri sadar dengan situasi ini. Dalam kesempatan bertemu dengan Presiden Kennedy di Washington, Deputi PM Malaka, Tun Abdul Razak, mengatakan kepada Presiden Amerika Serikat itu bahwa di Singapura, kelompok komunis Cina tengah berusaha keras untuk merebut kendali atas negara kota Singapura dan menjadikannya sebuah kubu komunis di Asia Tenggara - semacam Kuba.  Karenanya keberhasilan pembentukan Malaysia sangat penting, demikian kata Razak lebih jauh kepada Kennedy, guna menghadang penyebaran komunisme di...

Meskipun pada akhirnya Amandemen Broomfield  diterima dan disahkan, pemerintahan Kennedy terus melobi Konggres supaya tidak memotong bantuan kepada Indonesia sepenuhnya. Pada tanggal 22 Juli 1963 Menteri Luar Negeri Rusk mendesak Kennedy untuk melanjutkan program stabilisasi ekonomi Indonesia. Kemudian pada tanggal 24 Juli IMF menyetujui pinjaman jaga-jaga sebesar $ 50 juta bagi Indonesia. Pada tanggal 26 Juli Komite Bantuan Pembangunan/Kelompok Kerja Indonesia menyetujui pinjaman IMF untuk Indonesia dan keesokan harinya, tanggal 27 Juli, program stabilisasi ekonomi untuk Indonesia siap diimplementasikan secara penuh.  Meskipun muncul perlawanan yang kuat dari PKI, Presiden Sukarno mendukung program stabilisasi ekonomi tersebut. Bagi Bung Karno, program semacam itu penting bagi Deklarasi Ekonomi yang telah dicanangkannya pada tanggal 23 Maret 1963. Di dalam deklarasi tersebut beliau menegaskan niat pemerintahnya untuk membangun kembali perekonomian Indonesia dengan pertama-tam...

Karena efektivitas program bantuan internasional pemerintahan Kennedy banyak diragukan oleh para anggota Konggres, Presiden Kennedy menunjuk Lucius D. Clay untuk mengepalai sebuah komisi yang tugasnya adalah meninjau ulang dampak program bantuan luar negeri AS bagi keamanan AS dan keamanan Free World pada umumnya. Pada bulan Maret laporan komisi tersebut merekomendasikan agar bantuan itu dibatasi untuk beberapa negara penerima saja dan program bantuan untuk Indonesia disarankan untuk diputus. Anggota Konggres dari Partai Republik, Williams S. Broomfield dari Michigan menyatakan dukungannya bagi penangguhan bantuan untuk Indonesia dan mengusulkan amandemen yang melarang pemberian bantuan militer kepada Indonesia dan pengurangan bantuan ekonomi kepada Indonesia.  Anggota Konggres yang lain seperti Gross (R-Iowa), Mathias (R-Maryland) dan Findley (R-Illinois) mendukung amandemen tersebut.  Senator Wayne Morse dari Oregon mendukung amandemen Broomfield dan mengatakan bahwa selama ...

Irian Barat dan Jalan yang Harus Ditempuhnya  Oleh : NJ. Sundari Persetujuan Indonesia-Belanda mengenai penyerahan kembali kekuasaan atas Irian Barat kepada Republik Indonesia telah ditandatangani. Berbeda dengan persetujuan KMB-Hatta, yang pada hakekatnya merestorasi kembali kekuasaan kaum kolonialis Belanda yang telah digulingkan oleh Revolusi Agustus 1945, persetujuan sekarang ini menamatkan riwayat kekuasaan kolonialisme Belanda atas Irian Barat, benteng terakhir kekuasaan kolonialisme Belanda di bumi Indonesia. Irian Barat telah kembali kepada pemiliknya yang sah turun-temurun, yaitu Rakyat Indonesia. Apakah dicapainya persetujuan ini karena kebaikan hati kaum kolonialis Belanda atau karena bantuan Amerika Serikat dalam bentuk usul Bunker seperti anggapan sementara orang? Sama sekali tidak, sebab seperti sering dikatakan oleh Presiden Sukarno kolonialisme adalah tetap kolonialisme, imperialisme adalah tetap imperialisme. Jadi, faktor apakah yang menentukan berhasilnya dicapain...

Foreign Relations of the United States, 1961–1963, Volume XXIII: Southeast Asia 335. Memorandum From Clifford L. Alexander of the National Security Council Staff to the President’s Special Assistant for National Security Affairs (Bundy) Washington, September 25, 1963. The oil negotiations were successfully concluded as of today.1 This is one of the very few bright signs that have come out of Djakarta in the past week. It might be appropriate for us to examine how it would be possible to create some further softening of feelings in the region. The Manila meeting of Indonesia, Philippines and Malaya established, among other things, the spirit of Maphilindo.2 Talk of reestablishment of this spirit has subsided with the positive findings of the Secretary General’s survey team and the virtual rejection of same by both the Indonesians and the Filipinos. The approaches taken by the Philippines and Indonesia toward the new Malaysia have been different, despite the fact that they have reached t...

Pada tanggal 28 Maret 1963, Presiden Sukarno menyampaikan Deklarasi Ekonomi (Dekon) di Istana Negara. Dekon kemudian ditetapkan menjadi Pedoman Pelaksanaan Garis-garis Dasar Pembangunan Bidang Ekonomi. Tujuan Dekon adalah untuk menanggulangi secara menyeluruh masalah-masalah perekonomian nasional yang makin memburuk pada waktu itu. Dalam tiga bulan tahun 1962, indeks biaya hidup naik 70% bila dibandingkan dengan indeks biaya hidup pada tahun 1960. Dekon dimaksudkan untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru dan menghapus hampir seluruh peraturan dalam bidang ekonomi. Sasaran akhir Dekon adalah terwujudnya Sosialisme Indonesia dan Dekon sendiri adalah Manipol Indonesia di bidang ekonomi.  Dekon memuat rencana pembangunan ekonomi yang kebijakan jangka panjang (8 tahun) dan kebijakan jangka pendek (2 tahun). Sandang Pangan Prioritas pembangunan jangka pendek yaitu pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan. Usaha-usaha ke arah ini berpangkal pada : (1) Penyelesaian soal sandang pangan sa...