Mosaik Sejarah Indonesia

Pada 15 Agustus 1962, disepakati Perjanjian New York yang menyatakan bahwa Belanda akan menyerahkan kekuasaannya atas Irian Barat kepada United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA). UNTEA adalah badan pelaksana sementara PBB yang berada di bawah kekuasaan Sekretaris Jenderal PBB. UNTEA sendiri dibentuk karena terjadinya konflik antara Indonesia dengan Belanda dalam permasalahan status Irian  Barat. Dengan demikian, peran UNTEA dalam menyelesaikan masalah Irian Barat adalah menerima pemberian wilayah Papua dari Belanda. Tugas pokok UNTEA adalah: (1) Menerima penyerahan pemerintahan atau wilayah Irian Barat dari pihak Belanda.  (2) Menyelenggarakan pemerintahan yang stabil di Irian Barat selama satu masa tertentu.  (3)Menyerahkan pemerintahan atas Irian Barat (kompas.com, 17 Januari 2023). Selain membentuk UNTEA, PBB juga membentuk UNSF (United Nations Special Force untuk mendukung UNTEA.  Tentang UNSF akan kami sampaikan pada unggahan berikutnya.

Pada tanggal 15 Agustus 1962, Belanda dan Indonesia menerima Kesepakatan Awal untuk menyelesaikan masalah Irian Barat dan menandatanganinya sebagai hasil akhir pembicaraan Middleburg.  Kedua belah pihak setuju bahwa sebuah otoritas PBB interim di bawah UNTEA akan bertindak selaku pengemban pemerintahan di Irian Barat mulai 1 Oktober 1962, diikuti oleh peralihan pemerintahan kepada Indonesia pada 1 Mei 1963.  Perjanjian Middleburg juga menetapkan bahwa mulai tanggal 31 Desember 1962, Indonesia diperbolehkan untuk mengibarkan benderanya di wilayah tersebut di samping bendera PBB. Tambahan pula, sebelum akhir 1969, suatu penentuan pendapat rakyat yang bebas akan digelar bagi rakyat Irian Barat di bawah pengawasan PBB untuk mencari tahu apakah mereka memilih untuk merdeka atau menjadi bagian dari Indonesia.  Personal militer Indonesia yang telah berada di di Irian Barat akan tetap berada di wilayah tersebut dan akan berada di bawah kendali PBB.  Dipilihnya tanggal 15 Agu...

Pada bulan Juni 1962, Nasution diangkat menjadi Kepala Staf Angkatan Bersenjata (KSAB) yang kosong sejak November 1953 sambil tetap menjadi Menteri Koordinator Pertahanan dan Keamanan. Kedudukannya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat digantikan Achmad Yani. (Ricklefs, 2005 : 533-534). Sebelumnya Nasution sempat mendirikan partai politik bernama Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) pada tanggal 20 Mei 1954. Tanggal itu dipilih karena merupakan Hari Kebangkitan Nasional. IPKI didirikan berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945 dan Undang-undang Dasar 1945, dan berdasarkan ideologi Panca Sila. IPKI bertujuan mempertahankan dan membina Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mewujudkan masyarakat Panca Sila. Sesuai dengan asasnya, IPKI menyatakan dirinya sebagai partai pendobrak dan penerobos segala penyelewengan dan kemacetan yang menghalangi tercapainya tujuan dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945. IPKI mempunyai lambang Tugu Proklamasi dengan perisai Panca Sila di dalamnya, yang ...

Ahmad Cholis Hamzah saksi mata dari Surabaya menuturkan bahwa ada seorang sukarelawati namanya Herlina Kasim yang betul-beul diterjunkan di Irian. Herlina Kasim yang juga punya nama Siti Rachmah Kasim arek Malang (Arema) ini lahir tahun 1941 sering ikut demo menentang Belanda selepas pidato presiden Sukarno itu. Dia sebenarnya adalah pendiri Mingguan Karya di Ternate Maluku. Darahnya mendidih setelah mendengar pidato Bung Karno di Yogyakarta itu, lalu dia minta ijin pada Panglima Kodam XVI Pattimura agar segera diterjunkan di hutan belantara Irian untuk ikut berperang melawan Belanda. Kodam lalu menerjunkan 20 sukarelawan termasuk dirinya. Hal ini membuat dia masuk dalam sejarah Indonesia, menjadi satu-satunya wanita yang diterjunkan di Irian. Nama dia tentu melegenda di tanah air karena keberanian dan semangat nasionalisme nya yang tinggi. " Saya sendiri tidak bisa membayangkan seorang perempuan diterjunkan dari pesawat militer Angkatan Udara dikegelapan malam di hutan yang sanga...

Presiden Soekarno mengumumkan Tri Komando Rakyat (Trikora) pada 19 December 1961 di Yogyakarta untuk memobilisasi rakyat. Jutaan rakyat, pemuda, dan mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia mendaftar menjadi barisan sukarelawan. (Sedjarah Perdjuangan Pemuda Indonesia). Langkah militer pertama yang dilakukan adalah membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat pada tanggal 2 Januari 1962. Jumlah personal yang dipersiapkan sekitar 300.000 personal, di antaranya ada 23.000 sukarelawan/sukarelawati. Bung Karno Meminta Sukarelawan Berenang hingga Irian Barat  Martin Sitompul dalam sebuah artikelnya di Historia.id, 30 Mei 2921 menulis bahwa desakan kalangan sipil untuk melancarkan ofensif rupanya makin kuat. Suasana itu sepertinya ikut memantik Presiden Sukarno untuk segera menghajar Belanda. Hingga sekali waktu, Bung Karno mengumpulkan sejumlah jenderal senior dan para menteri. Bung Karno langsung memberondong Soeharto dengan serangkaian pertanyaan.  “Mulai kapan inflitrasi b...

Pada tanggal 12 Juli 1962 pembicaraan Middleburg tentang Irian Barat kembali digelar, dengan Ellsworth Bunker sebagai penengahnya. New York Times melaporkan bahwa Menlu Indonesia tersebut menuntut bahwa selama periode pemerintahan peralihannya yang singkat, PBB hanya akan memainkan peran simbolis.  Subandrio juga mengusulkan supaya personal militer Indonesia yang saat itu sudah berada di wilayah Irian Barat diperbolehkan tetap tinggal dan menjalankan tugas militer mereka selama periode pemerintahan PBB.  Ketika Belanda menolak tuntutan tersebut, Subandrio mengancam akan menarik diri dan kembali ke Indonesia.  Robert Kennedy dan John F. Kennedy mendesak Subandrio untuk tidak memutuskan keluar dari pembicaraan. Dalam sebuah pembicaraan dengan Menlu RI tersebut pada tanggal 20 Juli 1962, Robert Kennedy mengingatkan bahwa Perundingan Middleburg hampir mencapai kata akhir yang baik. Dia berharap bahwa tidak ada tindakan yang diambil yang akan menghalangi tercapainya penyelesa...