Postingan

Rencana Luns

Sejak paruh kedua tahun 1961 masalah Irian Barat mulai mendapat perhatian lebih luas dari para anggota PBB, terutama setelah ada rencana Menteri Luar Negeri Belanda Joseph Luns untuk menyerahkan masalah tersebut ke Majelis Umum PBB bulan Oktober  tahun itu.  Menurut Rencana Luns, Belanda bermaksud mengalihkan kekuasaan ke PBB, yang diikuti dengan pengiriman Komisi PBB untuk mengawasi plebisit atau pemungutan suara sebagai cara untuk memastikan dijalankannya hak menentukan nasib sendiri oleh Rakyat Papua (William Henderson, West New Guinea The Dispute and It's Settlement, Seton Hall University Pers, 1973 : 141). Belanda yakin bahwa Rakyat Papua tidak akan memilih untuk berintegrasi dengan Indonesia. Irian Barat mungkin tidak akan lagi berada di bawah kekuasaan mereka, tetapi juga tidak akan jatuh ke tangan Indonesia. Di dalam perdebatan Majelis Umum PBB, rencana tersebut mendapat dukungan luas, walaupun juga tidak memperoleh suara mayoritas 2/3 yang dipersyaratkan.  Sebagi...

Bertemu Presiden Kennedy

  Bung Karno mulai melancarkan berbagai kampanye di dalam dan luar negeri untuk memperjuangkan kedaulatan Indonesia atas Irian Barat. Bung Karno berpikir bahwa dengan membaiknya hubungan antara Amerika Serikat dan Indonesia, AS akan mendukung klaim Indonesia atas wilayah tersebut. Sementara Bung Karno masih mencari jalan untuk membuat Washington mau menekan Belanda, Presiden Kennedy menyetujui saran para penasihatnya dan mengundang Bung Karno untuk bertemu dengannya di Amerika Serikat. Dengan antusias Bung Karno menyambut undangan tersebut. Ia berharap bahwa kunjungan itu akan dapat memperkokoh persahabatan Indonesia dengan AS, dan yang lebih penting akan memberinya kesempatan untuk mencari dukungan dari Kennedy bagi klaim atas Irian Barat. Bung Karno benar-benar bertemu Presiden Kennedy di Washington pada tanggal 24 April 1961 dan beliau berbicara banyak tentang masalah Irian Barat (Baskara T Wardaya, Indonesia Melawan Amerika, 2008:245). Irian Barat  Kennedy menanyakan keabs...

Jakarta - Bangkok - Kabul

Pada bulan April dan Mei 1961 Presiden Sukarno berkunjung ke Thailand dan Afghanistan. Kunjungan resmi Presiden Sukarno di Kerajaan Thailand, pada pertengahan bulan April 1961. Dari Jakarta Bung Karno tiba di Bandara Don Mueang, Bangkok,  disambut langsung oleh Raja Bhumibol Adulyadej dan Ratu Sirikit Kitiyakara bersama para pejabat sipil dan militer kerajaan, yang dilanjutkan dengan melawat ke Monumen Kemenangan (Anusawari Chai Samoraphum). Di sebuah lapangan, kemungkinan di luar kota Bangkok, Raja Bhumibol mengajak Presiden Sukarno menyaksikan pertunjukan seni budaya Thailand dari masyarakat tempatan. Kunjungan resmi Presiden Sukarno di Kerajaan Afghanistan, pada akhir bulan Mei 1961. Di Bandara Internasional Kabul, Raja Zahir Shah dan P.M. Pangeran Mohammad Daoud Khan menyambut langsung kedatangan Presiden Sukarno dan Menteri Luar Negeri Subandrio serta rombongan pejabat Indonesia. Selama di ibu kota Kabul, Bung Karno melawat ke Istana Chihil Sutun, Istana Dilkusha, Mausoleum Ke...

Kembali ke Jakarta

Sehari setelah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia, Soekarno kembali ke Jakarta setelah empat tahun diungsikan ke Yogyakarta. Dengan menumpang pesawat Dakota milik Garuda Indonesia Airways, Soekarno tiba di Kemayoran pada 28 Desember 1949 pagi. Di istana, ribuan orang sudah menunggu sejak pagi untuk mendengarkan pidato Presiden Republik Indonesia Serikat (RIS) itu (pemilu.antaranews.com). Petrik Matanasi dalam artikelnya di tirto.id 28 Desember 1949 bertajuk Ketika Sukarno Akhirnya Kembali ke Jakarta menulis bahwa  hari masih pagi, almanak menunjuk 28 Desember 1949 ketika pesawat Dakota milik Garuda Indonesia Airway yang ditunggu-tunggu akhirnya mendarat di Bandara Kemayoran.  Banyak orang yang menanti kedatangan pesawat itu. Di antara yang menunggu adalah Sri Sultan Hamengkubowono IX, Gubernur Militer Jakarta Letnan Kolonel Daan Yahya, dan Wakil Kepala Staf Angkatan Perang Kolonel Tahi Bonar Simatupang. Dua orang gadis pembawa karangan bunga berdiri tak jauh dari mereka. Ke...

Kembali ke Jogja

Andri Setiawan menulis pada Historia.id, 6 Juli 2022 bahwa Rakyat Bangka mengumpulkan dana untuk mendukung Republik Indonesia di hadapan para pejabat dan tentara Belanda sebagai peristiwa penting yang terlupakan. Pada 6 Juli 1949, Presiden Sukarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta, dan para menteri yang diasingkan di Bangka kembali ke Yogyakarta. Sebelumnya, pada 4 Juli 1949 mereka mengadakan perpisahan dengan rakyat di Muntok yang dihadiri 300 orang. Pada hari berikutnya, para pemimpin bangsa itu mengadakan perpisahan dengan rakyat di Pangkalpinang yang dihadiri lebih dari tiga ribu orang. Sejarawan Universitas Gadjah Mada, Sri Margana mengungkap peristiwa penting yang terlupakan dalam sejarah, di mana pada kesempatan itu rakyat Bangka menyumbangkan uang sebesar f.90.170,18 atau nilai sekarang kurang lebih setara dengan Rp14 miliar. “Uang itu diserahkan langsung kepada Sukarno di sebuah gedung di Jl. Balai, sekarang Jl. KH Hasan Basri, kantor Koramil, disaksikan 3.000 orang rakyat Bangka...

Dari Parapat ke Muntok

Dari Berastagi dan Parapat di tepian Danau Toba, Bung Karno kemudian diasingkan ke Muntok di Pulau Bangka. Di Muntok Bung Karno ditempatkan di dua tempat. Pertama di Menumbing bersama Bung Hatta dan kedua di kota Muntok bersama H. Agus Salim dan kawan-kawan. Dalam sebuah artikel pada Warta Event berjudul Napak Tilas Sejarah Sukarno dan Hatta di Muntok, Teguh S Gembur menulis bahwa  kota Muntok di Kabupaten Bangka Barat menjadi lokasi kedua para pendiri bangsa diasingkan di masa revolusi kemerdekaan pasca Agresi Militer Belanda II pada 18 Desember 1948. Hatta diasingkan ke Bangka pada 22 Desember 1948, Sukarno 2 bulan setelahnya pada Februari 1949. Kedua para pendiri bangsa ini menempati lokasi yang berbeda, Hatta berada di sebuah wisma di atas Bukit Menumbing sedang Sukarno di Kota Muntok. Awalnya Bung Karno ditempatkan enam hari di Pesanggrahan Menumbing yang terletak sekitar 10 Km atau 20 menit dari kota Muntok. Wisma ini awalnya adalah tempat peristirahatan bagi karyawan tambang...

Pengasingan Bung Karno di Berastagi dan Parapat

Pada pagi hari, 19 Desember 1948, pasukan Belanda melancarkan operasi militer dengan kode sandi “Operatie Kraai” (Operasi Gagak). Serangan dimulai dengan pengeboman Lapangan Terbang Maguwo, yang saat itu menjadi pangkalan utama Angkatan Udara Republik Indonesia. Dalam waktu singkat, Yogyakarta — ibu kota Republik — jatuh ke tangan Belanda. Presiden Sukarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta, dan beberapa pejabat tinggi lainnya ditangkap dan diasingkan ke Bangka serta Brastagi. Meski demikian, pemerintah Republik Indonesia menolak menyerah (papuapegunungan.kpu.go.id). Sebelum ditangkap, Sukarno sempat menyampaikan pesan kepada rakyat melalui radio: “Kepada seluruh rakyat Indonesia, teruskan perjuanganmu. Pemerintah mungkin ditawan, tetapi semangat kemerdekaan tidak akan pernah padam.” (Pidato Soekarno, Yogyakarta, 19 Desember 1948). Sejarah mencatat, Proklamator RI Sukarno atau Bung Karno pernah menjalani pengasingan di Parapat, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, mulai 4 Januari 1949. Bu...