Mosaik Sejarah Indonesia

  Agresi Militer Belanda I berlangsung sejak 21 Juli 1947. Dalam agresi tersebut, beberapa kota penting di Jawa dan Sumatra jatuh ke pihak Belanda. Agresi Militer Belanda I mendapat kecaman keras dari dunia internasional. Negara bekas jajahan seperti India dan Australia menunjukkan empati atas perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. India dan Australia lalu mengajukan resolusi atas tuntutan pada PBB untuk menciptakan perdamaian di Indonesia. Pada 31 Juli 1947, Dewan Keamanan PBB meminta Belanda dan Indonesia menghentikan perang, melakukan gencatan senjata, dan melakukan perundingan untuk menyelesaikan pertikaian. Perundingan Renville Komisi Tiga Negara tiba di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 1947. Setelah mengadakan pembicaraan dengan pemerintah dari pihak yang bersengketa, disepakati diadakannya perundingan antara Indonesia dan Belanda di bawah pengawasan KTN. Pelaksanaanya dilakukan di atas geladak kapal USS Renville yang sedang berlabuh di Tanjungpriok. ...

  Sejak bulan Agustus, pihak Belanda telah melanjutkan operasi-operasi pembersihan di belakang garis terdepan mereka, di mana banyak kaum pejuang Republik khususnya Divisi Siliwangi di Jawa Barat tinggal (Ricklefs, 2005-454).   Belanda merasionalkan keputusan mereka untuk menggunakan kekuatan militer dengan alasan bahwa pemerintah Republik tidak cukup mengawasi unsur-unsur ekstremis yang tersebar dalam wilayah Republik sehingga menghalangi implementasi Pejanjian Lingarjati yang sudah dibuat (Kahin,   Nasionalisme & Revolusi Indonesia, 2013).   Ibu kota RI memang terkepung dan hubungan ke luar sulit karena pelabuhan-pelabuhan di kuasai Belanda. Ekonomi RI mengalami kesulitan pula karena daerah RI yang merupakan penghasil beras jatuh ke tangan Belanda. tetapi dalam usahanya menghancurkan TNI, Belanda menemui kegagalan. TNI dalam Perang kemerdekaan I mempraktekkan sistem pertahanan linear (mempertahankan garis pertahanan) yang ternyata tidak efektif, sehingga...

Latar Belakang Komisi Tiga Negara Ketika sidang Dewan Keamanan PBB yang membahas masalah-masalah Indonesia-Belanda, Para diplomat Indonesia seperti Sutan Syahrir, H. Agus Salim, Dr. Sumitro Djojohadikusumo, Sudjatmoko, dan Charles Tumbun saat itu menyampaikan laporan mengenai situasi di Indonesia akibat agresi militer Belanda (Nana Supriatna, Mamat Ruhimat, dan Kosim). Pada tanggal 1 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB menyerukan agar sejak tanggal 4 Agustus kedua belah pihak menghentikan tembak-menembak. Atas usul Amerika Serikat, Dewan Keamanan PBB juga membentuk Komisi Jasa Baik yang terdiri atas tiga negara. Tugas komisi itu adalah mengawasi gencatan senjata antara Indonesia dan Belanda. Komisi Tiga Negara lalu dibentuk sebagai badan arbitrase atas kesepakatan Dewan Keamanan PBB. Arbitrase adalah cara penyelesaian sebuah sengketa di luar peradilan umum yang berdasarkan pada perjanjian arbitrase secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Indonesia memilih Australia yang...

Pada tanggal 30 Juli 1947 Pemerintah Australia memberikan isntruksi kepada wakilnya di Dewan keamanan yakni Kolonel Hodgson, untuk memajukan permintaan resmi supaya soal Indonesia dengan segera dimasukkan dalam agenda Dewan Keamanan. India mengajukan permintaan kepada Dewan Keamanan agar badan ini segera mengambil tindakan tentang soal Indonesia, berdasarkan Pasal 35 dan 39 dari Piagam Perdamaian, karena soal Indonesia adalah suatu soal yang mengancam perdamaian dunia.   Sementara itu   Siam (Thailand) berniat melarang pesawat-pesawat terbang Belanda mendarat di Siam. Pada tanggal 31 Juli 1947, soal Indonesia dimasukkan dalam agenda Dewan Keamanan. Australia mengajukan usul supaya Dewan Keamanan berseru kepada kedua belah pihak untuk menghentikan permusuhan. AS mengajukan usul agar Dewan keamanan menawarkan jasa-jasa baik. Sementara itu Republik menginginkan arbitrage di bawah pengawasan PBB. Pada sidangnya tanggal 1 Agustus 1947, Dewan Keamanan memutuskan : berseru ...