Komisi Tiga Negara



Latar Belakang Komisi Tiga Negara

Ketika sidang Dewan Keamanan PBB yang membahas masalah-masalah Indonesia-Belanda, Para diplomat Indonesia seperti Sutan Syahrir, H. Agus Salim, Dr. Sumitro Djojohadikusumo, Sudjatmoko, dan Charles Tumbun saat itu menyampaikan laporan mengenai situasi di Indonesia akibat agresi militer Belanda (Nana Supriatna, Mamat Ruhimat, dan Kosim).

Pada tanggal 1 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB menyerukan agar sejak tanggal 4 Agustus kedua belah pihak menghentikan tembak-menembak. Atas usul Amerika Serikat, Dewan Keamanan PBB juga membentuk Komisi Jasa Baik yang terdiri atas tiga negara. Tugas komisi itu adalah mengawasi gencatan senjata antara Indonesia dan Belanda.

Komisi Tiga Negara lalu dibentuk sebagai badan arbitrase atas kesepakatan Dewan Keamanan PBB. Arbitrase adalah cara penyelesaian sebuah sengketa di luar peradilan umum yang berdasarkan pada perjanjian arbitrase secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Indonesia memilih Australia yang diwakili oleh Richard Kirby, sedangkan Belanda memilih Belgia yang diwakili Paul van Zeeland. Kedua negara tersebut kemudian memilihi Amerika Serikat yang diwakili oleh Dr. Frank Porter Graham. Komisi yang baru mulai bekerja pada bulan Oktober 1947 ini lebih dikenal di Indonesia dengan sebutan Komisi Tiga Negara  (Wardhani, 2004 : 167).

Tugas pokok Komisi Tiga Negara

Tugas pokok Komisi Tiga Negara adalah menyelesaikan konflik antara RI dan Belanda dan memberikan jasa-jasa baik. Anggota KTN mulai bekerja sejak 27 Oktober 1947.

Sejak dikeluarkannya resolusi Dewan Keamanan pada 1 November 1947, tugas KTN tidak hanya di bidang politik, tetapi juga di bidang militer.

Komisi Tiga Negara berhasil mempertemukan Indonesia dan Belanda dalam perjanjian Renville. Atas jasa KTN, Indonesia dan Belanda menerima tawaran pemerintah Amerika Serikat untuk berunding di atas kapal induk pasukan Amerika Serikat USS Renville yang sedang berlabuh di Teluk Jakarta pada 8 Desember 1947.

Anggota KTN melihat langsung kegagalan Perundingan Renville saat Belanda melakukan serangan udara Belanda atas lapangan terbang Maguwo di Yogyakarta (Y. Sri Pujiastuti, T. D. Haryo Tamtomo, dan N. Suparno).

Serangan udara tersebut menjadi bagian dari Agresi Militer Belanda II yang dilancarkan pihak Belanda ke wilayah Indonesia (Trisna Wulandari,  detikEdu, Selasa, 07 Sep 2021).

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Catatan Dari Seorang Teman

Catatan Dadang Kusnandar Minggu` 28 Juni 2009 sesaat menunggu istri dan anak pulang dari pasar tradisional, saya mengirimkan pesan pendek (tapi cukup panjang) kepada Tomi Johan Agusta di Denpasar, Mas Adji Klewang di Malang, dr Ribka Tjiptaning di Jakarta, Mas Cahyo Suryanto di Surabaya, Mas Harjoko di Bandung, Mas Dahono di Jakarta. Saya mentransfer kegelisahan sekaligus impian yang cukup lama terpendam: Museum Komik. Jika setiap selesai shalat Shubuh dan menyiapkan diri ke sekolah, anak saya menyalakan televisi 14 inchi terus memeloti film kartun luar, seketika terpikir betapa minimnya pengetahuan anak saya menyoal tokoh lokal. Meski anak saya yang baru saja naik kelas 8 di Cirebon itu tergolong rajin baca dan mengoleksi buku; tetap saja Naruto, dan sebagainya yang dikenal-- mungkin jadi idola. Saya agak yakin anak-anak lain pun melakukan hal yang sama, mungkin di seluruh Indonesia. Isi sms saya : Yang terpikir sekarang adalah, ingin ada yang mau bareng-bareng wujudkan mimpiku mendir...
Baca selengkapnya

UNCI (United Nations Commission on Indonesia)

Dalam memoarnya “Napak Tilas Bapak-Bapak Pejuang Menuju Indonesia Merdeka Adil dan Makmur,” Supeni menulis mengenai keberadan UNCI yang diterjemahkannya sebagai Komisi Untuk Indonesia. Supeni menulis bahwa pada tanggal 16 Mei 1949 UNCI mengeluarkan komunike yang menyatakan bahwa perundingan pengembalian pemerintah Republik ke Yogyakarta sudah mendapat banyak kemajuan (2001 : 298).   Sedangkan dalam buku Ricklefs, “Sejarah Indonesia Modern 1200-2004,”   nama UNCI sama sekali tidak ditemukan baik pada halaman isi maupun halaman indeksnya. Namun sebuah artikel yang ditulis Verelladevanka Adryamarthanino dan   Widya Lestari Ningsih di KOMPAS.com   menyebutkan bahwa   United Nations Commission for Indonesia (UNCI) atau yang juga disebut sebagai Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia adalah komisi yang diberi tugas oleh PBB untuk menggantikan tugas komisi sebelumnya. UNCI dibentuk pada 28 Januari 1948 oleh Dewan Keamanan PBB sebagai pengganti dari Komisi ...
Baca selengkapnya

Museum Sebagai Jendela Kebudayaan

Museum diperlukan untuk mengumpulkan, ,menyimpan, merawat, mengamankan, dan memanfaatkan benda-benda bukti material hasil budaya manusia,alam dan lingkungannya. Hal itu berlaku juga untuk komik Indonesia tentunya. Artikel ini menggambarkan fungsi museum dalam mengamankan komik Indonesia sebagai benda hasil budaya. Setiap benda yang menjadi koleksi museum harus memperhatikan criteria sebagai berikut: pertama, memiliki nilai sejarah dan ilmiah; kedua, memiliki identitas menurut bentuk dan wujudnya, tipe dan gayanya, fungsi dan asalnya secara historis, geografis, serta periodesasi; ketiga, dapat menjadin monument sejarah dan budaya (Perda Propinsi Jawa Barat No. 7 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kepurbakalaan, Kesejarahan, Nilai Tradisional danMuseum). Koleksi Koleksi museum tentunya harus didokumentasikan secara verbal dan visual dengan ketentuan teknis permuseuman. Koleksi tidak boleh diperjualbelikan atau dipindahtangankan, tetapi boleh dipinjamkan untuk kepentingan pelayanan masyaraka...
Baca selengkapnya