PSII di Zaman Jepang


Politik Hijrah
Dalam Kongres ke-24  PSII di Surabaya pada  bulan Juli 1938, S.M. Kartosuwirjo berhasil merumuskan asas hijrah untuk PSII.  Menurutnya, hijrah tidak boleh diartikan sebagai non-kooperatif, karena non-kooperatif itu merupakan sikap negatif yang tidak konstruktif. Sebaliknya, hijrah di samping mengandung sikap penolakan sebagai non-kooperatif, juga mencakup usaha sekuat-kuatnya untuk membentuk kekuatan hebat menuju Darul Islam. Jadi hijrah merupakan sikap positif dan penyelenggaraan politik hijrah merupakan sikap yang positif pula.
Penyelenggaraan  politik hijrah dalam PSII diserahkan kepada SM Kartowuwirjo, sementara ketua Dewan Partai dan ketua Lajnah Tanfidhyah masing-masing diduduki oleh W. Wondoamiseno dan Abikusno Tjokrosujoso. Sukiman dari PARII (pecahan dari PSII) menuntut PSII dibersihkan dari  politik hijrah Kartosuwirjo. Dia juga menuntut PSII semata-mata sebagai organisasi politik, dan PSII mau selekas-lekasnya mencabut disiplin partai terhadap Muhammadiyah. Karena tuntutan Sukiman ditolak, Sukiman dan kawan-kawannya membentuk PII pada bulan Desember 1938 dan berpusat di Solo.

Komite Pertahanan Kebenaran
Perpecahan terjadi lagi dalam tubuh PSII, setelah Kartosuwirjo mempropagandakan politik hijrahnya melalui media massa. Tindakan ini tidak disetujui oleh partai, yang pada kongresnya yang ke-25 di Palembang tahun 1940 telah mendukung Aksi Indonesia Berparlemen dari GAPI. Dia juga dipersalahkan karena sikapnya yang menentang penggabungan PSII ke dalam GAPI. Pada awal tahun 1940, Kartosuwirjo mendirikan badan oposisi yang diberi nama Komite Pertahanan Kebenarana PSII. Pada tanggal 24 Maret 1940, KPK PSII mengadakan rapat umum di Malanbong (Garut). Dalam rapat ini dibicarakan perlunya politik hijrah dan akan diselenggarakannya Suffah, yakni suatu badan untuk mendidik pemimpin-pemimpin ahli yang yang akan melahirkan pembela-pembela Islam yang militan. 

Ketika Jepang mendarat di Jawa, PSII telah terpecah menjadi ke dalam beberapa partai : Penyedar, PSII Abikusno, PSII Kartosuwirjo dan PII Sukiman-Wiwoho (Masyhuri, ENI Vol. 7, 2004:254; Korver, 1985; Noer, 1980; Pluvier, 1953; PrInggodigdo, 1970).

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Catatan Dari Seorang Teman

Catatan Dadang Kusnandar Minggu` 28 Juni 2009 sesaat menunggu istri dan anak pulang dari pasar tradisional, saya mengirimkan pesan pendek (tapi cukup panjang) kepada Tomi Johan Agusta di Denpasar, Mas Adji Klewang di Malang, dr Ribka Tjiptaning di Jakarta, Mas Cahyo Suryanto di Surabaya, Mas Harjoko di Bandung, Mas Dahono di Jakarta. Saya mentransfer kegelisahan sekaligus impian yang cukup lama terpendam: Museum Komik. Jika setiap selesai shalat Shubuh dan menyiapkan diri ke sekolah, anak saya menyalakan televisi 14 inchi terus memeloti film kartun luar, seketika terpikir betapa minimnya pengetahuan anak saya menyoal tokoh lokal. Meski anak saya yang baru saja naik kelas 8 di Cirebon itu tergolong rajin baca dan mengoleksi buku; tetap saja Naruto, dan sebagainya yang dikenal-- mungkin jadi idola. Saya agak yakin anak-anak lain pun melakukan hal yang sama, mungkin di seluruh Indonesia. Isi sms saya : Yang terpikir sekarang adalah, ingin ada yang mau bareng-bareng wujudkan mimpiku mendir...
Baca selengkapnya

UNCI (United Nations Commission on Indonesia)

Dalam memoarnya “Napak Tilas Bapak-Bapak Pejuang Menuju Indonesia Merdeka Adil dan Makmur,” Supeni menulis mengenai keberadan UNCI yang diterjemahkannya sebagai Komisi Untuk Indonesia. Supeni menulis bahwa pada tanggal 16 Mei 1949 UNCI mengeluarkan komunike yang menyatakan bahwa perundingan pengembalian pemerintah Republik ke Yogyakarta sudah mendapat banyak kemajuan (2001 : 298).   Sedangkan dalam buku Ricklefs, “Sejarah Indonesia Modern 1200-2004,”   nama UNCI sama sekali tidak ditemukan baik pada halaman isi maupun halaman indeksnya. Namun sebuah artikel yang ditulis Verelladevanka Adryamarthanino dan   Widya Lestari Ningsih di KOMPAS.com   menyebutkan bahwa   United Nations Commission for Indonesia (UNCI) atau yang juga disebut sebagai Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia adalah komisi yang diberi tugas oleh PBB untuk menggantikan tugas komisi sebelumnya. UNCI dibentuk pada 28 Januari 1948 oleh Dewan Keamanan PBB sebagai pengganti dari Komisi ...
Baca selengkapnya

Museum Sebagai Jendela Kebudayaan

Museum diperlukan untuk mengumpulkan, ,menyimpan, merawat, mengamankan, dan memanfaatkan benda-benda bukti material hasil budaya manusia,alam dan lingkungannya. Hal itu berlaku juga untuk komik Indonesia tentunya. Artikel ini menggambarkan fungsi museum dalam mengamankan komik Indonesia sebagai benda hasil budaya. Setiap benda yang menjadi koleksi museum harus memperhatikan criteria sebagai berikut: pertama, memiliki nilai sejarah dan ilmiah; kedua, memiliki identitas menurut bentuk dan wujudnya, tipe dan gayanya, fungsi dan asalnya secara historis, geografis, serta periodesasi; ketiga, dapat menjadin monument sejarah dan budaya (Perda Propinsi Jawa Barat No. 7 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kepurbakalaan, Kesejarahan, Nilai Tradisional danMuseum). Koleksi Koleksi museum tentunya harus didokumentasikan secara verbal dan visual dengan ketentuan teknis permuseuman. Koleksi tidak boleh diperjualbelikan atau dipindahtangankan, tetapi boleh dipinjamkan untuk kepentingan pelayanan masyaraka...
Baca selengkapnya