Hindia Belanda (Flashback)

Pada tanggal 7 Maret 1942, militer Jepang menduduki Surabaya dan Lembang. Letnan Jendral H. Ter Pooter secara resmi menyampaikan penyerahan Belanda atas Jawa kepada Jepang termasuk 100.000 tentara Sekutu (Hook, 2004:81). Pada tanggal 8 Maret 1942, Gubernur Jenderal van Starkenborgh ditawan oleh pihak Jepang. Berakhirlah kekuasaan Belanda di Indonesia (Ricklefs, 2003 :398-402). Untuk menyegarkan kembali ingatan, berikut ini saya sampaikan sekilas mengenai pemerintahan Hindia Belanda.

Pemerintahan kolonial Hindia Belanda secara de jure berkuasa atas Kepulauan Indonesia sejak keruntuhan VOC pada tahun 1799. Kekuasaan tertinggi terletak pada Gubernur Jenderal yang bertanggungjawab kepada pemerintah Belanda. Pemerintah Hindia Belanda ini berhasil mempertahankan kekuasaannya sampai tahun 1942, dan runtuh setelah penyerbuan pasukan Jepang dalam Perang Dunia II. Setelah PD II selesai dan pemerintahan pendudukan Jepang berakhir, Belanda berusaha menegakkan kembali kekuasaannya di Indonesia. Perlawanan muncul dari pihak bangsa Indonesia.

Pemerintah Hindia Belanda sejak Gubernur Jenderal Pieter van Overstraten, yang berkuasa saat VOC runtuh tahu 1799, sampai gubernur jenderal yang terakhir, Tjarda van Starkenborgh Stachouwer (1936-1942), tidak pernah meninggalkan politik eksploitasinya terhadap daerah jajahan. Pandangan bahwa negeri jajahan harus memberi keuntungan kepada negeri induk tidak pernah kendor dalam praktik-praktik pemerintahan Hindia Belanda.

Usaha-usaha untuk memperbaiki kehidupan rakyat jajahan muncul pada masa-masa liberalisme (1870-1900) dan periode politik etis (1900-1921). Kaum humanis yang memperkenalkan politik liberalisme dengan dasar humanisme dan keum etis dengan politik balas jasanya ternyata tidak menolong nasib rakyat terjajah. Eksploitasi terus berlangsung. Kalau pada masa tanam paksa dan sebelumnya eksploitasi dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda, pada masa sesudahnya eksploitasi dilakukan oleh pemilik modal swasta. Politik etis pun mengalami kegagalan akibat politik penghematan pada pemerintahan Gubernur Jenderal D. Fock (1921-1926).

Politik etis untuk meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia diterapkan setengah-setengah, dengan kepentingan kolonial sebagai pertimbangan utamanya. Ketika pergerakan nasional semakin kuat di kalangan bangsa Indonesia, pemerintah Hindia Belanda menerapkan politik reaksioner dengan melakukan penindasan terhadap kaum pergerakan (Masyhuri, 2004: 433-434).

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

B.M. Diah

Salah seorang pemuda revolusioner yang terlibat dalam proses proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah B.M. Diah. Burhanuddin Muhammad Diah lahir di Kutaraja (Banda Aceh), pada 7 April1917. Lulus Sekolah Dasar ia melanjutkan ke AMS di Jakarta dan sekolah dagang di Bandung. Setelah itu ia melanjutkan ke Sekolah Tinggi Ekonomi di Bandung. Namun ia lebih tertarik menjadi wartawan. Karena itu ia masuk Sekolah Jurnalis Ksatrian di bawah pimpinan Dr. E.E. Douwes Dekker di Bandung. Di sekolah itu, ia sempat bertanya kepada Douwes Dekker alias Setiabudi, “Pada umur berapa seseorang bisa menjadi wartawan terkenal ?” Sang guru menjawab, “Empat puluh tahun.” Belakangan terbukti, sebelum usia itu, Diah telah terkenal. Dia sempat menjadi sekretaris pribadi Setiabudi. Setelah itu ia pulang ke Medan dan bekerja di harian Sinar Deli. Di zaman Jepang ia turut dalampenerbitan Pertjatoeran Doenia dan Film dan memimpin harian Asia Raja. Penyimpan Naskah Proklamasi BM Diah ikut hadir langsun...
Baca selengkapnya

PSII di Zaman Jepang

Politik Hijrah Dalam Kongres ke-24   PSII di Surabaya pada   bulan Juli 1938, S.M. Kartosuwirjo berhasil merumuskan asas hijrah untuk PSII.   Menurutnya, hijrah tidak boleh diartikan sebagai non-kooperatif, karena non-kooperatif itu merupakan sikap negatif yang tidak konstruktif. Sebaliknya, hijrah di samping mengandung sikap penolakan sebagai non-kooperatif, juga mencakup usaha sekuat-kuatnya untuk membentuk kekuatan hebat menuju Darul Islam. Jadi hijrah merupakan sikap positif dan penyelenggaraan politik hijrah merupakan sikap yang positif pula. Penyelenggaraan   politik hijrah dalam PSII diserahkan kepada SM Kartowuwirjo, sementara ketua Dewan Partai dan ketua Lajnah Tanfidhyah masing-masing diduduki oleh W. Wondoamiseno dan Abikusno Tjokrosujoso. Sukiman dari PARII (pecahan dari PSII) menuntut PSII dibersihkan dari   politik hijrah Kartosuwirjo. Dia juga menuntut PSII semata-mata sebagai organisasi politik, dan PSII mau selekas-lekasnya mencabut disi...
Baca selengkapnya

UNCI (United Nations Commission on Indonesia)

Dalam memoarnya “Napak Tilas Bapak-Bapak Pejuang Menuju Indonesia Merdeka Adil dan Makmur,” Supeni menulis mengenai keberadan UNCI yang diterjemahkannya sebagai Komisi Untuk Indonesia. Supeni menulis bahwa pada tanggal 16 Mei 1949 UNCI mengeluarkan komunike yang menyatakan bahwa perundingan pengembalian pemerintah Republik ke Yogyakarta sudah mendapat banyak kemajuan (2001 : 298).   Sedangkan dalam buku Ricklefs, “Sejarah Indonesia Modern 1200-2004,”   nama UNCI sama sekali tidak ditemukan baik pada halaman isi maupun halaman indeksnya. Namun sebuah artikel yang ditulis Verelladevanka Adryamarthanino dan   Widya Lestari Ningsih di KOMPAS.com   menyebutkan bahwa   United Nations Commission for Indonesia (UNCI) atau yang juga disebut sebagai Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia adalah komisi yang diberi tugas oleh PBB untuk menggantikan tugas komisi sebelumnya. UNCI dibentuk pada 28 Januari 1948 oleh Dewan Keamanan PBB sebagai pengganti dari Komisi ...
Baca selengkapnya