Majelis Rakyat Indonesia


Untuk melanjutkan usaha ke arah Indonesia Berparlemen, pada tanggal 13-14 September 1941, GAPI dan organisasi yang tergabung dalam Kongres Rakyat Indonesia mengadakan konferensi di Yogyakarta. Dalam konferensi ini Kongres Rakyat Indonesia  dibubarkan. Sebagai gantinya dibentuklah Majelis Rakyat Indonesia (MRI).

Menurut Anggaran Dasarnya, MRI merupakan badan perwakilan rakyat Indonesia, dengan demokrasi sebagai dasarnya serta kesejahteraan rakyat sebagai tujuannya. Tugas-tugasnya adalah sebagai perwakilan rakyat, mengadakan kongres-kongres atau konferensi-konferensi untuk mendengarkan pikiran-pikiran rakyat, serta mengambil keputusan-keputusan , terutama yang berkaitan dengan usaha-usaha ke arah Indonesia Berparlemen.  MRI  dipimpin oleh Dewan Pimpinan yang terdiri atas wakil federasi-federasi besar. Mereka yang duduk dalam badan ini adalah Abikusno Tjokrosujoso, Suhardjo Wirjopranoto, Otto Iskandadardinata, Mr. Sartono, dan I. J. Kasimo dari GAPI; Wachid  Hasjim, Waonodoamiseno, Dr. Sukiman, K.H.Mas Mansur dan Umar Hubeisj dari MIAI; Pandji Suroso, Atik Suardi, Mr. Hindromartono, Ruslan Wongsokusumo, dan Drijowongso dari PVPN.
Pada tanggal 16 November 1941, Dewan Pimpinan yang beranggotakan 15 orang ini mengadakan rapat anggota dan membentuk pengurus harian, dengan tiga orang anggota yang bertugas  sampai diselenggarakannya  Kongres Majelis Rakyat Indonesia  pada bulan Mei 1942. Pengurus harian ini terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara; masing-masing dijabat oleh Mr Sartono, Subardjo Wirjopranoto, dan Atik Suardi.

Langkah-langkah lebih lanjut ke arah tercapainya tujuan yang dicita-citakan terhenti karena Perang  Pasifik meletus pada tanggal 7 Desember 1941. Pada tanggal 13 Desember 1941, keluar surat edaran atas nama MRI dan GAPI yang menyatakan kesetiaan kepada pemerintah dan kesediaan untuk mempertahankan  Hindia Belanda, serta mempertahankan ketertiban dan keamanan. Akibat surat edaran ini, pada tanggal 25 Desember 1941, PSII menyatakan keluar dari GAPI dan MRI. Abikusno dan teman-temannya menuduh Mr. Sartono dan Subardjo sebagai pengurus harian sementara Dewan Pimpinan MRI, bertindak di luar kewenangan yang dimilikinya. Mereka menuduh pengurus harian mengeluarkan surat edaran tanpa lebih dahulu meminta persetujuan GAPI dan anggota Dewan Pimpinan lainnya.

Surat edaran tanggal 13 Desember 1941 ternyata tidak mendapat sambutan bangsa Indonesia. Ketika Jepang menyerbu kepulauan Indonesia pada tanggal 10 Januari 1942, bangsa Indonesia bersikap pasif. Orang-orang Belanda dibiarkan bertempur sendiri, sampai keruntuhan  dan penyerahan tanpa syarat Hindia Belanda kepada Jepang (Masyhuri, ENI Vol. 6, 2004 : 137-138).

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Catatan Dari Seorang Teman

Catatan Dadang Kusnandar Minggu` 28 Juni 2009 sesaat menunggu istri dan anak pulang dari pasar tradisional, saya mengirimkan pesan pendek (tapi cukup panjang) kepada Tomi Johan Agusta di Denpasar, Mas Adji Klewang di Malang, dr Ribka Tjiptaning di Jakarta, Mas Cahyo Suryanto di Surabaya, Mas Harjoko di Bandung, Mas Dahono di Jakarta. Saya mentransfer kegelisahan sekaligus impian yang cukup lama terpendam: Museum Komik. Jika setiap selesai shalat Shubuh dan menyiapkan diri ke sekolah, anak saya menyalakan televisi 14 inchi terus memeloti film kartun luar, seketika terpikir betapa minimnya pengetahuan anak saya menyoal tokoh lokal. Meski anak saya yang baru saja naik kelas 8 di Cirebon itu tergolong rajin baca dan mengoleksi buku; tetap saja Naruto, dan sebagainya yang dikenal-- mungkin jadi idola. Saya agak yakin anak-anak lain pun melakukan hal yang sama, mungkin di seluruh Indonesia. Isi sms saya : Yang terpikir sekarang adalah, ingin ada yang mau bareng-bareng wujudkan mimpiku mendir...
Baca selengkapnya

UNCI (United Nations Commission on Indonesia)

Dalam memoarnya “Napak Tilas Bapak-Bapak Pejuang Menuju Indonesia Merdeka Adil dan Makmur,” Supeni menulis mengenai keberadan UNCI yang diterjemahkannya sebagai Komisi Untuk Indonesia. Supeni menulis bahwa pada tanggal 16 Mei 1949 UNCI mengeluarkan komunike yang menyatakan bahwa perundingan pengembalian pemerintah Republik ke Yogyakarta sudah mendapat banyak kemajuan (2001 : 298).   Sedangkan dalam buku Ricklefs, “Sejarah Indonesia Modern 1200-2004,”   nama UNCI sama sekali tidak ditemukan baik pada halaman isi maupun halaman indeksnya. Namun sebuah artikel yang ditulis Verelladevanka Adryamarthanino dan   Widya Lestari Ningsih di KOMPAS.com   menyebutkan bahwa   United Nations Commission for Indonesia (UNCI) atau yang juga disebut sebagai Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia adalah komisi yang diberi tugas oleh PBB untuk menggantikan tugas komisi sebelumnya. UNCI dibentuk pada 28 Januari 1948 oleh Dewan Keamanan PBB sebagai pengganti dari Komisi ...
Baca selengkapnya

Museum Sebagai Jendela Kebudayaan

Museum diperlukan untuk mengumpulkan, ,menyimpan, merawat, mengamankan, dan memanfaatkan benda-benda bukti material hasil budaya manusia,alam dan lingkungannya. Hal itu berlaku juga untuk komik Indonesia tentunya. Artikel ini menggambarkan fungsi museum dalam mengamankan komik Indonesia sebagai benda hasil budaya. Setiap benda yang menjadi koleksi museum harus memperhatikan criteria sebagai berikut: pertama, memiliki nilai sejarah dan ilmiah; kedua, memiliki identitas menurut bentuk dan wujudnya, tipe dan gayanya, fungsi dan asalnya secara historis, geografis, serta periodesasi; ketiga, dapat menjadin monument sejarah dan budaya (Perda Propinsi Jawa Barat No. 7 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kepurbakalaan, Kesejarahan, Nilai Tradisional danMuseum). Koleksi Koleksi museum tentunya harus didokumentasikan secara verbal dan visual dengan ketentuan teknis permuseuman. Koleksi tidak boleh diperjualbelikan atau dipindahtangankan, tetapi boleh dipinjamkan untuk kepentingan pelayanan masyaraka...
Baca selengkapnya