Notulen Kaliurang

 

Pengakuan terus berdatangan

Pada akhir tahun 1947 beberapa negara memberikan pengakuan terhadap negara Republik Indonesia. Afghanistan mengakui Indonesia pada tanggal 23 September. Birma mengakui Indonesia pada tanggal 23 November dan Saudi Arabia mengakui Indonesia pada 24 November. Pada tanggal 20 Maret 1948 Presiden RI menerima kain pembungkus Ka-bah dari putera puteri Indonesia di Saudi Arabia. Pada tanggal 24 Maret  1948 Dr. Djalaludin utusan istimewa Raja Farouk dari Mesir tiba di Yogyakarta. Pada 3 Mei 1948 Yaman mengakui Indonesia. Pada tanggal 7 Mei 1948 Komisi Jendral India, Raghavan menyerahkan mesin-mesin kepada Republik Indonesia sebagai hadiah dari India. Pada tanggal 26  Mei 1948, Radio Moskow mengumumkan bahwa Uni Sovyet mengakui Republik Indonesia.  Van Boetzelaer  meminta keterangan kepada Duta Besar Uni Sovyet mengenai pengakuan Uni Sovyet terhadap Indoenesia tersebut. Sementara itu di Indonesia memanggil Suripno untuk mengetahui lebih jauh mengenai pengakuan Uni Sovyet tersebut.

Belanda terus membentuk negara federal

Di sisi lain Belanda terus melanjutkan upayanya mendirikan negara-negara federal.

1.       Pada tanggal 8 Oktober Belanda menetapkan Sumatra Timur menjadi negara dan pada tanggal 25 Desember pemerintah Hindia Belanda menerapkan berdirinya Negara Sumtara Timur.

2.       Pada tanggal 4 November Belanda melantik Dewan Gorontalo.

3.       Pada tanggal 13 September Konferensi Jawa Barat I diselenggarakan oleh Recomba di Bandung dengan tujuan untuk mendirikan Negara Pasundan. Pada tanggal 16-20 Desember Konperensi Jawa Barat II dimulai di Bandung. Roem meminta KTN supaya bertindak mengurungkan Konferensi Jawa Barat III. Konferensi Jawa Barat III tetap dilakukan dan dibuka 23 Januari 1948. Tanggal 25 Januari 1948 diterima surat dari Recomba Jawa Barat yang menetapkan negara Pasundan. Van Mook mengirimkan surat menyatakan bahwa Konferensi Jawa Barat diakui sebagai Parlemen Sementara Negara Pasundan. Pada tanggal 4 Maret 1948 R.A.A. Wiranatakusumah terpilih menjadi Wali Negara Pasundan. Pada tanggal 29 April 1948, Adil Purwadiredja diangkat menjadi formatur kabinet negara Pasundan.

4.       Pada tanggal 20 Februari 1948 negara Madura dibentuk dengan dekrit Van Mook. Wali negaranya adalah R.A.A. Tjakraningrat.

5.       Pada tanggal 27 Februari 1948 resolusi dimajukan oleh Tiongkok kepada Dewan Keamanan PBB. Dalam resolusi itu KTN diminta memberikan laporan tentang keadaan di Jawa Barat dan Madura.l

6.       Pada tanggal 9 Maret 1948 pemerintah pra federal sementara dilantik yang dikepalai oleh Van Mook. Pada tanggal 10 Maret 1948 pemerintah RI menyatakan rasa sesalnya atas pembentukan pemerintah pra federal. Pada  11 Maret 1948 perundingan politik antara delegasi RI dan Belanda dilanjutkan di bawah pimpinan KTN. Pada tanggal 17 Maret 1948 KTN melanjutkan protes Indonesia kepada Dewan Keamanan tentang pembentukan Pemerintah pra federal Van Mook. Pada tanggal 10 April dilakukan pertemuan antara Hatta dan Van Mook.

7.       Pada tanggal 27 Maret 1948 Dewan Daerah Borneo Timur dilantik. Dewan ini akan dijadikan bagian dari Negara Kalimantan yang sedang dirancang.

8.       Pada tanggal 22 Januari 1948 Republik Indonesia mengakui Republik Indonesia Timur sebagai bagian dari Negara Republik Indonesia Serikat yang akan datang.

9.       Pada tanggal 18 Februari 1948 misi persaudaraan NIT yang dipimpin Arnold Mononutu tiba di Yogyakarta.

10.   Pada tanggal 26 Mei 1948 di Bandung dilangsungkan konferensi federal yang dikunjungi oleh negara-negara dan daerah-daerah pendudukan Belanda. Sebagai ketua dipilih Adil Puradieredja, PM Negara Pasundan.

Siliwangi Hijrah

Pada tanggal 6 Februari 1948 Panaitia Hijrah dibentuk untuk memindahkan prajurit TNI dari kantong-kantong sesuai dengan perjanjian Renville. Ketua Panitia nya adalah Arudji Kartawinata.

Pada tanggal 22 Februari 1948, penghijrahan 35.000 prajurit TNI dari kantong-kantong selesai dengan selamat (Supeni. 2001 : 271-278).

Ricklefs menyatakan bahwa Nasution memimpin 22.000 prajurit Siliwangi keluar dari wilayah Jawa Barat yang dikuasai Belanda menuju wilayah Jawa Tengah yang dikuasai Republik. Hal ini menimbulkan akibat-akibat penting di wilayah yang mereka tinggalkan maupun di wilayah-wilayah yang mereka masuki (2005 : 457).

Kabinet VII

Presiden Sukarno menunjuk Hatta untuk memimpin Kabinet Presidensial.  Kabinet ini dibentuk pada tanggal 29 Januari 1948. Program Kabinet VII ini adalah :

1.       Melaksanakan persetujuan Renville.

2.       mempercepat terbentuknya Negara Indonesia Serikat.

3.       rasionalisasi.

4.       pembangunan.

Untuk melaksanakan program ketiga dan keempat tersebut Hatta membuat kementrian baru : Kementrian Pembangunan dan Pemuda (Supeni. 2001 : 271-278)

Para anggota kabinetnya rata-rata berasal dari golongan tengah, terutama dari orang-orang PNI, Masyumi dan tokoh-tokoh yang tidak berpartai (Ricklefs, 2005 : 455).

Perpecahan kelompok Sosialis

Amir Sjarifuddin dan sayap kiri kini menjadi oposisi. Sjahrir mempertegas perpecahan mereka dengan pengikut-pengikut Amir dengan jalan membentu Partai Sosialis Indonesia (PSI) pada tanggal 12 Februari 1948 dan memberikan dukungan mereka pada pemerintahan Hatta (Ricklefs, 2005 : 455).

Perundingan Kaliurang

Perundingan di Kaliurang diselenggarakan pada tanggal 13 Januari 1948 antara KTN dan Pemerintah Republik Indonesia dan menghasilkan Notulen Kaliurang yang menyatakan bahwa Republik Indonesia tetap memegang kedudukannya sekarang (Supeni, 2001 : 271-278). Saat itu Indonesia diwakili oleh Presiden Sukarno, Wapres Mohammad Hatta, Perdana Menteri Syahrir, dan Jenderal Sudirman. Sementara KTN terdiri dari Richard Kirby (Australia), Paul van Zeeland (Belgia), dan Frank Graham (Amerika Serikat). Kirby dipilih Indonesia sedangkan van Zeeland pilihan Belanda, dan Graham dari pihak netral.

Pembicaraan Kaliurang yang tepatnya dihelat di sebuah penginapan di Kaliurang Barat, Desa Hargobinangun, Pakem, menghasilkan Notulen Kaliurang yang menyatakan RI tetap memegang kekuasaan atas daerah yang dikuasainya pada waktu itu. Anggota KTN dari AS, Frank Graham, melontarkan kalimat yang terkenal pada saat itu, yaitu: "You are what you are and from bullet to ballot" yang kurang lebih berarti dari peperangan ke plebesit atau penentuan pendapat rakyat  (Indrajaya,goodnewsfromindonesia.id, 13 Januari 2021).

Data ini perlu ditelusuri lebih lanjut, karena menurut catatan saya, pada tanggal 13 Januari 1948, Sutan Sjahrir sudah tidak menjabat sebagai PM. Saat itu yang menjadi PM adalah Amir Sjarifuddin.

Kemudian pada tanggal 12 April 1948 delegasi Indonesia, delegasi Belanda dan KTN tiba di Yogyakarta dengan kereta api untuk berunding di Kaliurang. Pada saat itu terjadi demonstrasi terhadap delegasi Belanda. Kejadian itu dikenal dengan nama Insiden Stasiun Tugu. Raden Abdulkadir Widjojoatmodjo, ketua delegasi Belanda, dipanggil pulang ke Jakarta dan baru pada tanggal 18 April kembali lagi ke Yogyakarta. Pada tanggal 28 April 1948, Sultan Hamid dari Pontianak diangkat menjadi Delegasi Belanda.

Dewan Keamanan

Pada tanggal 30 April 1948, Wakil Indonesia di Lake Succsess yakni Palar dan Dr. Tjoa Sik Ien, secara informal meminta kepada Dewan Keamanan supaya soal Indonesia-Belanda kembali dicantumkan dalam agenda. Pada tanggal 6 Mei 1948, Van Vredenburgh memprotes tindakan Palar dan Tjoa Sik Ien tersebut di Dewan Keamanan. 

Konferensi Perdagangan

Pada tanggal 2 Mei 1948, Delegasi Republik Indonesia pada Konferensi Perdagangan di Havana tiba di Jakarta. Delegasi tersebut dipimpin oleh Dr. A.K. Ghani (Supeni. 2001 : 271-278).