Keterangan Pemerintah Mengenai Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin


Pada tanggal 2 Maret 1959 pukul 19.30 dalam Rapat Pleno DPR Perdana Menteri Djuanda menyampaikan pidato mengenai pelaksanaan Demokrasi Terpimpin. Dalam pengantar pidatonya Djuanda menyampaikan bahwa sejak tahun 1949 negara menghadapi kesulitan-kesulitan di bidang politik, ekonomi, militer dan kemasyarakatan. Kelemahan terjadi antara lain karena banyaknya partai-partai dan fraksi-fraksi dalam DPR, tidak adanya stabilitas pemerintahan, dan penyelewengan-penyelewengan di bidang sosial ekonomi sehingga pemerintah harus meninggalkan sistem yang lama dan menempuh jalan baru (Supeni, 2001 : 353-354). 

Prinsip Demokrasi Terpimpin

Pembentukan masyarakat adil dan makmur tidak bisa dilakukan dengan demokrasi liberal. Demokrasi liberal tidak cocok dengan kepribadian rakyat Indonesia dan dasar hidup bangsa Indonesia. Demokrasi harus mempunyai disiplin dan harus mempunyai pimpinan. Demokrasi hanyalah alat bukan tujuan. Tujuannya adalah masyarakat adil dan makmur, suatu masyarakat yang penuh dengan kebahagiaan material dan spiritual sesuai dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. 

Demokrasi sebagai alat ada batasan-batasan. Batas itu adalah kepentingan rakyat banyak, kesusilaan, keselamatan negara, kepribadian bangsa dan pertanggungjawaban kepada Tuhan. 

Masyarakat Adil dan Makmur

Masyarakat adil dan makmur tidak bisa lain adalah suatu masyarakat yang teratur dan terpimpin. Ekonominya terpimpin. Jadi masyarakat yang terpimpin adalah masyarakat yang terikat oleh batas-batas tuntutan keadilan dan kemakmuran. Untuk menyelenggarakan masyarakat yang demikian itu diperlukan suatu pola dan untuk menjalankan pola itu harus menggunakan demokrasi terpimpin. Dengan demikian demokrasi terpimpin hakikatnya adalah demokrasi penyelenggaraan (werkdemocratie).

Pola untuk menyiapkan rencana pembangunan yang berjangka panjang dalam bidang-bidang kemasyarakatan disiapkan oleh Dewan Perancang Nasional yang dibentuk berdasarkan UU No. 80 Tahun 1958.

Penertiban Kepartaian

Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan prinsip demokrasi terpimpin kehidupan kepartaian ditertibkan dalam suatu Undang-undang kepartaian dengan tujuan untuk keselamatan negara dan rakyat Indonesia seperti amanat Musyawarah Nasional bulan September 1957.

Kembali kepada UUD 1945

Pemerintah menyarankan kepada Konstituante untuk menerima UUD 1945 yang merupakan dokumen historis atas dasar mana revolusi dimulai dan yang dapat dipakai untuk landasan guna menyelesaikan Revolusi pada tingkatan sekarang.

Untuk itu Panitia Musyawarah Konstituante akan bertemu dengan Perdana Menteri di Gedung Konstituante di Bandung  pada hari Jumat tanggal 6 Maret 1959 untuk membicarakan realisasi melaksanakan demokrasi terpimpin dalam rangka kembali ke UUD 1945. Presiden akan menyampaikan amanat kepada Konstituante berupa anjuran supaya UUD 1945 ditetapkan. Jika anjuran tersebut diterima maka akan dilakukan penandatanganan Piagam Bandung oleh Presiden, para Menteri dan pada anggota Konstituante.

Isi Piagam Bandung di antaranya akan memuat :

a. diakuinya Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 sebagai dokumen historis;

b. bahwa segala hal hasil Konstituante yang telah dicapai diserahkan kepada Pemerintah;

c. bahwa pemerintah membentuk suatu Panitia Negara untuk meninjau segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku dan badan-badan kenegaraan guna disesuaikan dengan Undang-undang Dasar 1945;

d. berlakunya UUD 1945 bagi segenap bangsa Indonesia sejak penandatanganan Piagam Bandung.

Kabinet Karya yang dibentuk berdasarkan UUD 1950 harus segera mengembalikan mandatnya kepada Kepala Negara setelah berlakunya UUD 1945. Kabinet Karya akan menyiapkan  UU Kepartaian dan  Penyempurnaan  UU Pemilu No. 7 Tahun 1953. Setelah Pemilu DPR bisa membentuk DPA dan MPR dengan memasukkan golongan fungsional. MPR  dapat melakukan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan suara terbanyak seperti ditetapkan dalam Pasal  6 UUD 1945.

Golongan Fungsional

Di dalam DPR akan ada wakil-wakil golongan fungsional di samping wakil-wakil dari partai. Golongan fungsional bisa diajukan oleh partai dan ada yang diangkat oleh Presiden seperti golongan ABRI, Kepolisian, OKD dan OPR.  ABRI tidak lagi menggunakan hak pilih aktif maupun hak pilih pasif. Front Nasional berhak mengajukan daftar golongan fungsional tersendiri

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

B.M. Diah

Salah seorang pemuda revolusioner yang terlibat dalam proses proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah B.M. Diah. Burhanuddin Muhammad Diah lahir di Kutaraja (Banda Aceh), pada 7 April1917. Lulus Sekolah Dasar ia melanjutkan ke AMS di Jakarta dan sekolah dagang di Bandung. Setelah itu ia melanjutkan ke Sekolah Tinggi Ekonomi di Bandung. Namun ia lebih tertarik menjadi wartawan. Karena itu ia masuk Sekolah Jurnalis Ksatrian di bawah pimpinan Dr. E.E. Douwes Dekker di Bandung. Di sekolah itu, ia sempat bertanya kepada Douwes Dekker alias Setiabudi, “Pada umur berapa seseorang bisa menjadi wartawan terkenal ?” Sang guru menjawab, “Empat puluh tahun.” Belakangan terbukti, sebelum usia itu, Diah telah terkenal. Dia sempat menjadi sekretaris pribadi Setiabudi. Setelah itu ia pulang ke Medan dan bekerja di harian Sinar Deli. Di zaman Jepang ia turut dalampenerbitan Pertjatoeran Doenia dan Film dan memimpin harian Asia Raja. Penyimpan Naskah Proklamasi BM Diah ikut hadir langsun...
Baca selengkapnya

PSII di Zaman Jepang

Politik Hijrah Dalam Kongres ke-24   PSII di Surabaya pada   bulan Juli 1938, S.M. Kartosuwirjo berhasil merumuskan asas hijrah untuk PSII.   Menurutnya, hijrah tidak boleh diartikan sebagai non-kooperatif, karena non-kooperatif itu merupakan sikap negatif yang tidak konstruktif. Sebaliknya, hijrah di samping mengandung sikap penolakan sebagai non-kooperatif, juga mencakup usaha sekuat-kuatnya untuk membentuk kekuatan hebat menuju Darul Islam. Jadi hijrah merupakan sikap positif dan penyelenggaraan politik hijrah merupakan sikap yang positif pula. Penyelenggaraan   politik hijrah dalam PSII diserahkan kepada SM Kartowuwirjo, sementara ketua Dewan Partai dan ketua Lajnah Tanfidhyah masing-masing diduduki oleh W. Wondoamiseno dan Abikusno Tjokrosujoso. Sukiman dari PARII (pecahan dari PSII) menuntut PSII dibersihkan dari   politik hijrah Kartosuwirjo. Dia juga menuntut PSII semata-mata sebagai organisasi politik, dan PSII mau selekas-lekasnya mencabut disi...
Baca selengkapnya

UNCI (United Nations Commission on Indonesia)

Dalam memoarnya “Napak Tilas Bapak-Bapak Pejuang Menuju Indonesia Merdeka Adil dan Makmur,” Supeni menulis mengenai keberadan UNCI yang diterjemahkannya sebagai Komisi Untuk Indonesia. Supeni menulis bahwa pada tanggal 16 Mei 1949 UNCI mengeluarkan komunike yang menyatakan bahwa perundingan pengembalian pemerintah Republik ke Yogyakarta sudah mendapat banyak kemajuan (2001 : 298).   Sedangkan dalam buku Ricklefs, “Sejarah Indonesia Modern 1200-2004,”   nama UNCI sama sekali tidak ditemukan baik pada halaman isi maupun halaman indeksnya. Namun sebuah artikel yang ditulis Verelladevanka Adryamarthanino dan   Widya Lestari Ningsih di KOMPAS.com   menyebutkan bahwa   United Nations Commission for Indonesia (UNCI) atau yang juga disebut sebagai Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia adalah komisi yang diberi tugas oleh PBB untuk menggantikan tugas komisi sebelumnya. UNCI dibentuk pada 28 Januari 1948 oleh Dewan Keamanan PBB sebagai pengganti dari Komisi ...
Baca selengkapnya