BPUPK Bukan BPUPKI


Catatan RM. A.B. Kusuma tentang BPUPKI.

BPUPK secara “salah kaprah” disebut BPUPKI. Pencantuman nama Indonesia kurang tepat karena Badan ini dibentuk oleh Rikugun (AD Jepang), Tentara  XVI, yang wewenangnya hanya meliputi Jawa dan Madura saja. BPUPK di Sumatra baru dibentuk pada tanggal 25 Juli. Badan itu belum sempat bekerja kecuali menyatakan ketetapan hati untuk berjuang bersama Dai Nippon (Kanahale, 1968 : 231).

Ketika BPUPK di Jawa telah menyelesaikan tugasnya, Panglima Tentara XXV (Rikugun) yang membawahi Sumatra, Letjen Hamada Hiromu, belum antusias untuk menyarakankan kepada pemerintah Jepang agar kemerdekaan untuk Sumatera diberikan pada tahun 1945. Dia baru membentuk Cuo Sangi In pada bulan Mei 1945 (sementara di Jawa tahun 1943). Cuo Sangi In Sumatera hanya bersidang satu kali, 27 Juni – 2 Juli 1945 (di Jawa 8 kali).

Indonesia Timur dikuasai oleh Armada II Angkatan Laut (Kaigun) yang menganggap bahwa penduduk di Indonesia Timur belum “matang” untuk merdeka. Tidak ada Cuo Sangi In maupun BPUPK untuk Indonesia Timur; yang terbentuk hanya Sangi Kai. Pandangan Kaigun itu menyebabkan Ir. Sukarno meminta agar tokoh Indonesia Timur di Jawa , Dr. Ratulangi dan Mr. Tajuddin Noor kembali ke Sulawesi untuk menggalakkan pergerakan kemerdekaan.

Ir. Sukarno baru diizinkan menggalang pergerakan menuju kemerdekaan seluruh Indonesia di Indonesia Timur pada permulaan Mei dan di Bali pada bulan Juni 1945. Bung Hatta baru dapat menggalang pergerakan kemerdekaan untuk seluruh Indonesia di di Borneo pada akhir Mei 1945. Pada tanggal 29 April 1945 Jepang baru mau mengganti istilah “To Indo”  menjadi Indonesia. Pada tanggal 20 Juli 1945, Pemerintah Pusat Jepang di Tokyo baru memutuskan bahwa kemerdekaan akan meliputi seluruh Indonesia (Kusuma, 2004 : 1).

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Catatan Dari Seorang Teman

Catatan Dadang Kusnandar Minggu` 28 Juni 2009 sesaat menunggu istri dan anak pulang dari pasar tradisional, saya mengirimkan pesan pendek (tapi cukup panjang) kepada Tomi Johan Agusta di Denpasar, Mas Adji Klewang di Malang, dr Ribka Tjiptaning di Jakarta, Mas Cahyo Suryanto di Surabaya, Mas Harjoko di Bandung, Mas Dahono di Jakarta. Saya mentransfer kegelisahan sekaligus impian yang cukup lama terpendam: Museum Komik. Jika setiap selesai shalat Shubuh dan menyiapkan diri ke sekolah, anak saya menyalakan televisi 14 inchi terus memeloti film kartun luar, seketika terpikir betapa minimnya pengetahuan anak saya menyoal tokoh lokal. Meski anak saya yang baru saja naik kelas 8 di Cirebon itu tergolong rajin baca dan mengoleksi buku; tetap saja Naruto, dan sebagainya yang dikenal-- mungkin jadi idola. Saya agak yakin anak-anak lain pun melakukan hal yang sama, mungkin di seluruh Indonesia. Isi sms saya : Yang terpikir sekarang adalah, ingin ada yang mau bareng-bareng wujudkan mimpiku mendir...
Baca selengkapnya

UNCI (United Nations Commission on Indonesia)

Dalam memoarnya “Napak Tilas Bapak-Bapak Pejuang Menuju Indonesia Merdeka Adil dan Makmur,” Supeni menulis mengenai keberadan UNCI yang diterjemahkannya sebagai Komisi Untuk Indonesia. Supeni menulis bahwa pada tanggal 16 Mei 1949 UNCI mengeluarkan komunike yang menyatakan bahwa perundingan pengembalian pemerintah Republik ke Yogyakarta sudah mendapat banyak kemajuan (2001 : 298).   Sedangkan dalam buku Ricklefs, “Sejarah Indonesia Modern 1200-2004,”   nama UNCI sama sekali tidak ditemukan baik pada halaman isi maupun halaman indeksnya. Namun sebuah artikel yang ditulis Verelladevanka Adryamarthanino dan   Widya Lestari Ningsih di KOMPAS.com   menyebutkan bahwa   United Nations Commission for Indonesia (UNCI) atau yang juga disebut sebagai Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia adalah komisi yang diberi tugas oleh PBB untuk menggantikan tugas komisi sebelumnya. UNCI dibentuk pada 28 Januari 1948 oleh Dewan Keamanan PBB sebagai pengganti dari Komisi ...
Baca selengkapnya

Museum Sebagai Jendela Kebudayaan

Museum diperlukan untuk mengumpulkan, ,menyimpan, merawat, mengamankan, dan memanfaatkan benda-benda bukti material hasil budaya manusia,alam dan lingkungannya. Hal itu berlaku juga untuk komik Indonesia tentunya. Artikel ini menggambarkan fungsi museum dalam mengamankan komik Indonesia sebagai benda hasil budaya. Setiap benda yang menjadi koleksi museum harus memperhatikan criteria sebagai berikut: pertama, memiliki nilai sejarah dan ilmiah; kedua, memiliki identitas menurut bentuk dan wujudnya, tipe dan gayanya, fungsi dan asalnya secara historis, geografis, serta periodesasi; ketiga, dapat menjadin monument sejarah dan budaya (Perda Propinsi Jawa Barat No. 7 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kepurbakalaan, Kesejarahan, Nilai Tradisional danMuseum). Koleksi Koleksi museum tentunya harus didokumentasikan secara verbal dan visual dengan ketentuan teknis permuseuman. Koleksi tidak boleh diperjualbelikan atau dipindahtangankan, tetapi boleh dipinjamkan untuk kepentingan pelayanan masyaraka...
Baca selengkapnya