Benteng Republik Indonesia

 

Setelah naskah Persetujuan Linggajati ditandatangani, muncul reaksi pro dan kontra, baik di lingkungan bangsa Indonesia maupun Belanda. Di kalangan bangsa Indonesia, beberapa partai menyatakan menentang, yakni Masyumi, PNI, Partai Wanita Rakyat, Angkatan Komunis Muda (Acoma), Partai Rakyat Indonesia, Laskar Rakyat Jawa Barat, Partai Rakyat Jelata, Barisan Pemberontak RI,  Barisan Benteng dan KRIS. Pada tanggal 12 Desember 1946, mereka membentuk badan oposisi bernama Benteng Republik Indonesia. Sedangkan partai-partai yang mendukung adalah PSI, PKI, Pesindo, BTI, Laskar Rakyat, Partai Buruh Indonesia, SOBSI, Parkindo, dan Partai Katolik dan Partai Rakyat Pasundan .

Pertentangan pendapat mengenai Persetujuan Linggajati ini berjalan terus, dan karena itu banyak hambatan dalam pelaksanaannya. pada tanggal 16 Desember 1946, Tweede Kamer mulai bersidanhg untuk membicarakan soal persetujuan Linggajati tersebut.

Pada tanggal 30 Desember 1946, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 6/1946, yang bertujuan untuk meredakan sikap pro dan kontra ini melalui penyempurnaan susunan KNIP guna memperolah dukungan untuk meratifikasi. Penambahan jumlah anggota KNIP menjadi 413 orang  ini menyebabkan oposisi yang hebat di kalangan partai-partai yang menentang Persetujuan Linggjati  (Supeni, 2001 : 256 ; Masyhuri, 2004 : 394-395). Sesudah debat panjang lebar, pada tanggal 17 Januari 1947 Badan Pekerja KNIP membatalkan Peraturan Presiden  Nomor 6 Tahun 1946 tersebut.

Sementara itu pada tanggal 5 Januari 1947 Komisi Jenderal Belanda datang lagi ke Indonesia. Pada tanggal 22 Januari perundingan antara Delegasi Indonesia dengan Komisi Jenderal dimulai lagi (Supeni, 2001 : 257).

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Catatan Dari Seorang Teman

Catatan Dadang Kusnandar Minggu` 28 Juni 2009 sesaat menunggu istri dan anak pulang dari pasar tradisional, saya mengirimkan pesan pendek (tapi cukup panjang) kepada Tomi Johan Agusta di Denpasar, Mas Adji Klewang di Malang, dr Ribka Tjiptaning di Jakarta, Mas Cahyo Suryanto di Surabaya, Mas Harjoko di Bandung, Mas Dahono di Jakarta. Saya mentransfer kegelisahan sekaligus impian yang cukup lama terpendam: Museum Komik. Jika setiap selesai shalat Shubuh dan menyiapkan diri ke sekolah, anak saya menyalakan televisi 14 inchi terus memeloti film kartun luar, seketika terpikir betapa minimnya pengetahuan anak saya menyoal tokoh lokal. Meski anak saya yang baru saja naik kelas 8 di Cirebon itu tergolong rajin baca dan mengoleksi buku; tetap saja Naruto, dan sebagainya yang dikenal-- mungkin jadi idola. Saya agak yakin anak-anak lain pun melakukan hal yang sama, mungkin di seluruh Indonesia. Isi sms saya : Yang terpikir sekarang adalah, ingin ada yang mau bareng-bareng wujudkan mimpiku mendir...
Baca selengkapnya

UNCI (United Nations Commission on Indonesia)

Dalam memoarnya “Napak Tilas Bapak-Bapak Pejuang Menuju Indonesia Merdeka Adil dan Makmur,” Supeni menulis mengenai keberadan UNCI yang diterjemahkannya sebagai Komisi Untuk Indonesia. Supeni menulis bahwa pada tanggal 16 Mei 1949 UNCI mengeluarkan komunike yang menyatakan bahwa perundingan pengembalian pemerintah Republik ke Yogyakarta sudah mendapat banyak kemajuan (2001 : 298).   Sedangkan dalam buku Ricklefs, “Sejarah Indonesia Modern 1200-2004,”   nama UNCI sama sekali tidak ditemukan baik pada halaman isi maupun halaman indeksnya. Namun sebuah artikel yang ditulis Verelladevanka Adryamarthanino dan   Widya Lestari Ningsih di KOMPAS.com   menyebutkan bahwa   United Nations Commission for Indonesia (UNCI) atau yang juga disebut sebagai Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia adalah komisi yang diberi tugas oleh PBB untuk menggantikan tugas komisi sebelumnya. UNCI dibentuk pada 28 Januari 1948 oleh Dewan Keamanan PBB sebagai pengganti dari Komisi ...
Baca selengkapnya

Museum Sebagai Jendela Kebudayaan

Museum diperlukan untuk mengumpulkan, ,menyimpan, merawat, mengamankan, dan memanfaatkan benda-benda bukti material hasil budaya manusia,alam dan lingkungannya. Hal itu berlaku juga untuk komik Indonesia tentunya. Artikel ini menggambarkan fungsi museum dalam mengamankan komik Indonesia sebagai benda hasil budaya. Setiap benda yang menjadi koleksi museum harus memperhatikan criteria sebagai berikut: pertama, memiliki nilai sejarah dan ilmiah; kedua, memiliki identitas menurut bentuk dan wujudnya, tipe dan gayanya, fungsi dan asalnya secara historis, geografis, serta periodesasi; ketiga, dapat menjadin monument sejarah dan budaya (Perda Propinsi Jawa Barat No. 7 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kepurbakalaan, Kesejarahan, Nilai Tradisional danMuseum). Koleksi Koleksi museum tentunya harus didokumentasikan secara verbal dan visual dengan ketentuan teknis permuseuman. Koleksi tidak boleh diperjualbelikan atau dipindahtangankan, tetapi boleh dipinjamkan untuk kepentingan pelayanan masyaraka...
Baca selengkapnya