Sikap John F. Kennedy Terhadap Indonesia

 

Pada tahun 1957 anggota Kongres AS John F. Kennedy berkunjung ke Indonesia. Kunjungan tersebut membuatnya memahami keinginan masyarakat Indonesia. Dalam catatannya, Kennedy menulis bahwa Indonesia, "sedang berusaha menapaki jalan tengah yang netral" dalam ketegangan Timur-Barat Perang Dingin. Alasan utama Indonesia adalah "tidak banyak perbedaan antara AS dan Russia." 

Kennedy memahami bahwa Rakyat Indonesia memiliki pengalaman yang sangat pahit dengan Amerika, sebab ketika Perang Dunia II berakhir para pejabat AS membiarkan Inggris dan Belanda kembali ke Indonesia. Amerika enggan mendukung keinginan Indonesia untuk merdeka dan membentuk pemerintahan sendiri. (John F. Kennedy, Personal Papers, Boston Office 1949-1956. Political Miscellany, 1945-55, Box 11, Folder : Asia Trip 1951, Kennedy Library).

Kennedy tidak mengecam sikap neutral Indonesia. Ia menempatkan keinginan Indonesia dalam konteks sejarah yang lebih luas.

Menjadi Presiden AS

Pada tahun 1961 masa jabatan kedua Presiden Dwight D. Eisenhower berakhir. Penggantinya adalah Presiden John F. Kennedy. Dalam beberapa hal kebijakan luar negeri pemerintahan Kennedy dari Partai Demokrat berbeda dari pemerintahan Eisenhower yang berasal dari Partai Republik. Eisenhower banyak bersandar pada para pembuat kebijakan luar negerinya seperti Menlu John Foster Dulles dan Direktur CIA Allen W Dulles, sedangkan Kennedy berusaha sedikit mungkin bergantung pada para penasihatnya. Kennedy banyak mengandalkan hasil pemikirannya sendiri. Dia sendirilah yang memegang kendali atas politik luar negeri pemerintahannya.

Secara umum pemerintahan Kennedy mendukung keinginan negara-negara baru  untuk bersikap netral dalam antagonisme Internasional, sambil berharap bahwa dengan begitu akan terjalin hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antara Amerika dengan negara-negara baru itu. Pemerintahan Kennedy yakin, kerjasama macam itu dalam jangka panjang akan lebih efektif dalam mencegah negara-negara itu menjadi komunis daripada secara langsung menentang pemerintahan-pemerintahan yang diduga condong ke kiri.

Sikap Kennedy Terhadap Indonesia

Kennedy menahan diri untuk tidak melontarkan label amoral seperti yang diberikan oleh Eisenhower terhadap posisi netral dalam politik internasional. 

Kennedy menghargai kemerdekaan nasional masing-masing negara dan mengundang negara-negara Non-Blok untuk memperjuangkan kepentingan bersama dalam melawan ekspansi komunis. Sikap ini tercermin dalam pandangan-pandangan Kennedy atas politik luar negeri Indonesia yang berprinsip bebas-aktif (Arthur M. Schlesinger Jr dalam Baskara T. Wardaya SJ, Indonesia Melawan Amerika, Yogyakarta: Galangpress,2008:230).

Kennedy menolak menyokong gerakan-gerakan yang potensial merongrong pemerintahan pusat RI. Kennedy menolak permintaan yang diajukan oleh perwakilan RPI (Republik Persatuan Indonesia) melalui surat yang disampaikan S.M. Rasjid, Jenewa, 18 Januari 1961(Papers of President Kennedy, National Security Files, Countries Reference Copies, Box 11, Folder : Indonesia 1/61/-3/6. Kennedy Library).

Para Penasihat Kebijakan Luar Negeri Kennedy 

Ada dua kelompok penasihat utama Presiden Kennedy. Kelompok pertama bersikap anti-Indonesia dan anti Presiden Sukarno. Kelompok kedua lebih menganut cara pendekatan positif terhadap Indonesia maupun Presiden Sukarno.

Salah satu penasihat dari kelompok pertama yang pro Belanda adalah Menlu Dean Rusk. CIA yang anti-komunis sejalan dengan Dean Rusk, menentang langkah apapun yang dipandang akan menguntungkan Indonesia. Dalam pandangan mereka, mendukung Indonesia berarti sama dengan menyokong sebuah pemerintahan yang semakin condong ke Blok Uni Soviet dan terang-terangan memusuhi kepentingan Amerika. Mereka mengusulkan supaya kebijakan Amerika terhadap Indonesia dilandaskan pada asumsi bahwa selama Bung Karno berkuasa PKI akan terus berkembang dan akan berakhir dengan pengambilalihan kekuasaan oleh kelompok komunis. Satu-satunya cara untuk mencegah kemungkinan itu adalah dengan menumbangkan Presiden Sukarno.

Kelompok penasihat kedua cenderung membela Indonesia. Menurut mereka dukungan terhadap Indonesia itu penting guna mencegah ketidakstabilan politik yang dapat dimanfaatkan baik oleh kelompok komunis lokal maupun komunis internasional. Dengan maksud agar Indonesia tidak menjadi sumber krisis internasional baru yang akan menguntungkan Blok Komunis, mereka mengusulkan supaya pemerintah Kennedy menjalankan kebijakan-kebijakan yang mendukung Indonesia, bahkan bila hal itu membuat Belanda gerah. Dalam  kelompok ini ada Howard Jones (Dubes AS untuk Indonesia), Robert H. Johnson dan Robert W. Komer (National Security Council), dan Walt Whitman Rostow (Deputi Asisten Khusus untuk Urusan Keamanan Nasional). Belakangan ada Averell Harriman (Asisten Menlu untuk Urusan Timur Jauh), McGeorge Bundy  (Asisten Khusus Presiden untuk Masalah Keamanan) dan J. Graham Parson (Asisten Menlu untuk Urusan Timur Jauh)(Wardaya, 2008:233).