Struktur Pemerintahan Sipil Pada Masa Pendudukan Jepang

Berdasarkan pada Undang-undang No. 27 tentang Pemerintahan Daerah yang dimantapkan dengan Undang-undang No. 28 tentang Pemerintahan Shu serta Tokubetshushi pada bulan Agustus 1942, Jepang menetapkan bahwa pemerintah yang tertinggi dan berotonomi adalah Shu (karesidenan), sedangkan provinsi dihapuskan. Kedudukan seorang Shuchokan (Residen) setingkat dengan gubernur. Berbagai nama tingkatan pemerintahan dan pejabatnya pun diganti menurut bahasa Jepang, seperti Shu (Karesidenan), Shucokan (Residen), Ken (Kabupaten), Kencho (Bupati), Shi (Kotamadya), Shicho (Walikota), Gun (Kawedanan atau Distrik), Guncho (Wedana), Son (Kecamatan), Soncho (Camat), Ku (Desa) dan Kuncho (Kepala Desa). 

Seluruh pulau Jawa dan Madura dibagi menjadi 17 Shu. Shuchokan (Residen) memiliki kekuasaan seperti Gubernur pada masa kekuasaan Hindia Belanda yang meliputi kekuasaan eksekutif dan legislatif. Shucokan dibantu oleh Cokan Kanbo (Majelis Permusyawaratan Shu) dan memilik tiga bagian : (1) Naisebu (Bagian Pemerintahan Umum); (2) Kaisaibu atau (Bagian Ekonomi); dan (3) Keisatsubu (Bagian Kepolisian).

Jepang juga membentuk sebuah kota swatantra (otonom) yang disebut tokutbesushi (kota istimewa) yang posisi kewenangannya seperti shu, dan berada langsung di bawah pengawasan Guseikan (kepala pemerintah militer). Salah satunya adalah kota Jakarta yang dipimpin Tokubetu Shico.
Pada masa itu, masyarakat Indonesia juga diperkenalkan dengan adanya Rukun Kampung (RK) yang ketuanya disebut Azacho dan Rukun Tetangga (RT) yang ketuanya disebut Kumicho (Suryaningrat, 1981, 1981: 69 dan 71).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Keredisidenan Priangan No. 1 Tahun 1942, Kota Bandung berubah dari stadsgemeente menjadi Bandungshi. Pemerintah kota tidak lagi dipegang oleh Stadesgemeenteraad (DPRD) dan College van Burgemeester en Wethouders (Badan Pengurus Harian dan Penegak Hukum), tetapi dipegang oleh seorang Shicho (Walikota) yang diangkat oleh pemerintah Jepang. Shicho saat itu dijabat oleh Ir. R. Oekar Bratakoesoemah dan sekretarisnya dijabat oleh Mr. Basoeni (Pikiran Rakyat, 27 Maret 1997).
(Sitaresmi, 2002).

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Catatan Dari Seorang Teman

Catatan Dadang Kusnandar Minggu` 28 Juni 2009 sesaat menunggu istri dan anak pulang dari pasar tradisional, saya mengirimkan pesan pendek (tapi cukup panjang) kepada Tomi Johan Agusta di Denpasar, Mas Adji Klewang di Malang, dr Ribka Tjiptaning di Jakarta, Mas Cahyo Suryanto di Surabaya, Mas Harjoko di Bandung, Mas Dahono di Jakarta. Saya mentransfer kegelisahan sekaligus impian yang cukup lama terpendam: Museum Komik. Jika setiap selesai shalat Shubuh dan menyiapkan diri ke sekolah, anak saya menyalakan televisi 14 inchi terus memeloti film kartun luar, seketika terpikir betapa minimnya pengetahuan anak saya menyoal tokoh lokal. Meski anak saya yang baru saja naik kelas 8 di Cirebon itu tergolong rajin baca dan mengoleksi buku; tetap saja Naruto, dan sebagainya yang dikenal-- mungkin jadi idola. Saya agak yakin anak-anak lain pun melakukan hal yang sama, mungkin di seluruh Indonesia. Isi sms saya : Yang terpikir sekarang adalah, ingin ada yang mau bareng-bareng wujudkan mimpiku mendir...
Baca selengkapnya

UNCI (United Nations Commission on Indonesia)

Dalam memoarnya “Napak Tilas Bapak-Bapak Pejuang Menuju Indonesia Merdeka Adil dan Makmur,” Supeni menulis mengenai keberadan UNCI yang diterjemahkannya sebagai Komisi Untuk Indonesia. Supeni menulis bahwa pada tanggal 16 Mei 1949 UNCI mengeluarkan komunike yang menyatakan bahwa perundingan pengembalian pemerintah Republik ke Yogyakarta sudah mendapat banyak kemajuan (2001 : 298).   Sedangkan dalam buku Ricklefs, “Sejarah Indonesia Modern 1200-2004,”   nama UNCI sama sekali tidak ditemukan baik pada halaman isi maupun halaman indeksnya. Namun sebuah artikel yang ditulis Verelladevanka Adryamarthanino dan   Widya Lestari Ningsih di KOMPAS.com   menyebutkan bahwa   United Nations Commission for Indonesia (UNCI) atau yang juga disebut sebagai Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia adalah komisi yang diberi tugas oleh PBB untuk menggantikan tugas komisi sebelumnya. UNCI dibentuk pada 28 Januari 1948 oleh Dewan Keamanan PBB sebagai pengganti dari Komisi ...
Baca selengkapnya

Museum Sebagai Jendela Kebudayaan

Museum diperlukan untuk mengumpulkan, ,menyimpan, merawat, mengamankan, dan memanfaatkan benda-benda bukti material hasil budaya manusia,alam dan lingkungannya. Hal itu berlaku juga untuk komik Indonesia tentunya. Artikel ini menggambarkan fungsi museum dalam mengamankan komik Indonesia sebagai benda hasil budaya. Setiap benda yang menjadi koleksi museum harus memperhatikan criteria sebagai berikut: pertama, memiliki nilai sejarah dan ilmiah; kedua, memiliki identitas menurut bentuk dan wujudnya, tipe dan gayanya, fungsi dan asalnya secara historis, geografis, serta periodesasi; ketiga, dapat menjadin monument sejarah dan budaya (Perda Propinsi Jawa Barat No. 7 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kepurbakalaan, Kesejarahan, Nilai Tradisional danMuseum). Koleksi Koleksi museum tentunya harus didokumentasikan secara verbal dan visual dengan ketentuan teknis permuseuman. Koleksi tidak boleh diperjualbelikan atau dipindahtangankan, tetapi boleh dipinjamkan untuk kepentingan pelayanan masyaraka...
Baca selengkapnya