Struktur Pemerintahan Militer di Zaman Jepang

Saat menduduki Indonesia Jepang membuat struktur pemerintahan sipil dan militer. Struktur pemerintahan militer Jepang adalah sebagai berikut :
1. Gunshirekan (Panglima Angkatan Bersenjata) yang kemudian disebut Seiko Shikikan (Panglima Tertinggi). Seiko Shikikan yang pertama adalah Letnan Jenderal Hitoshi Immamura.
2. Gunseikan (Kepala Pemerintah Militer), kantor pusatnya disebut Gunseikabu. Kepala Stafnya yang pertama adalah Mayor Jenderal Seizaburo Okasaki. Gunseikabu memiliki empat Bu (Departemen) :
a. Somobu (Departemen Dalam Negeri);
b. Zaimubu (Departeman Keuangan);
c. Sangvobu (Departeman Perekonomian);
d. Kotsubu (Departemen Transportasi);
e. Shihobu (Departeman Kehakiman).
3. Gunseibu (Gubernur Militer), yang bertugas memulihkan ketertiban dan keamanan di wilayah provinsi, di Jawa Barat berpusat di Bandung; Jawa Tengah berpusat di Semarang dan di Jawa Timur berpusat di Surabaya.
4. Kochi (Daerah Istimewa) yaitu Yogyakarta dan Surakarta.
Pemerintah militer Jepang juga mengadakan jabatan-jabatan militer bagi rakyat Indonesia seperti daicanco, cudanco, shodanco, budanco, dan giyuhei, setelah mereka diseleksi atau menamatkan pendidikan, sebagai berikut :
1. Daidanco (Komandan Batayon), dipilih dari kalangan tokoh-tokoh masyarakat, seperti pegawai pemerintah, pemimpin agama, pamong praja, politikus, dan penegak hukum;
2. Cudanco (Komandan Kompi), dipilih dari kalangan mereka yang telah bekerja, namun belum mencapai pangkat yang tinggi, seperti guru dan juru tulis;
3. Shodanco (Komandan Peleton), dipilih dari kalangan pelajar sekolah lanjutan pertama atau sekolah lanjutan atas;
4. Budanco (Komandan Regu), dipilih dari kalangan pemuda yang lulus sekolah dasar; dan
5. Giyuhei (Prajurit Suka Rela), dipilih dari kalangan pemuda yang masih setingkat sekolah dasar.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Catatan Dari Seorang Teman

Catatan Dadang Kusnandar Minggu` 28 Juni 2009 sesaat menunggu istri dan anak pulang dari pasar tradisional, saya mengirimkan pesan pendek (tapi cukup panjang) kepada Tomi Johan Agusta di Denpasar, Mas Adji Klewang di Malang, dr Ribka Tjiptaning di Jakarta, Mas Cahyo Suryanto di Surabaya, Mas Harjoko di Bandung, Mas Dahono di Jakarta. Saya mentransfer kegelisahan sekaligus impian yang cukup lama terpendam: Museum Komik. Jika setiap selesai shalat Shubuh dan menyiapkan diri ke sekolah, anak saya menyalakan televisi 14 inchi terus memeloti film kartun luar, seketika terpikir betapa minimnya pengetahuan anak saya menyoal tokoh lokal. Meski anak saya yang baru saja naik kelas 8 di Cirebon itu tergolong rajin baca dan mengoleksi buku; tetap saja Naruto, dan sebagainya yang dikenal-- mungkin jadi idola. Saya agak yakin anak-anak lain pun melakukan hal yang sama, mungkin di seluruh Indonesia. Isi sms saya : Yang terpikir sekarang adalah, ingin ada yang mau bareng-bareng wujudkan mimpiku mendir...
Baca selengkapnya

UNCI (United Nations Commission on Indonesia)

Dalam memoarnya “Napak Tilas Bapak-Bapak Pejuang Menuju Indonesia Merdeka Adil dan Makmur,” Supeni menulis mengenai keberadan UNCI yang diterjemahkannya sebagai Komisi Untuk Indonesia. Supeni menulis bahwa pada tanggal 16 Mei 1949 UNCI mengeluarkan komunike yang menyatakan bahwa perundingan pengembalian pemerintah Republik ke Yogyakarta sudah mendapat banyak kemajuan (2001 : 298).   Sedangkan dalam buku Ricklefs, “Sejarah Indonesia Modern 1200-2004,”   nama UNCI sama sekali tidak ditemukan baik pada halaman isi maupun halaman indeksnya. Namun sebuah artikel yang ditulis Verelladevanka Adryamarthanino dan   Widya Lestari Ningsih di KOMPAS.com   menyebutkan bahwa   United Nations Commission for Indonesia (UNCI) atau yang juga disebut sebagai Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia adalah komisi yang diberi tugas oleh PBB untuk menggantikan tugas komisi sebelumnya. UNCI dibentuk pada 28 Januari 1948 oleh Dewan Keamanan PBB sebagai pengganti dari Komisi ...
Baca selengkapnya

Museum Sebagai Jendela Kebudayaan

Museum diperlukan untuk mengumpulkan, ,menyimpan, merawat, mengamankan, dan memanfaatkan benda-benda bukti material hasil budaya manusia,alam dan lingkungannya. Hal itu berlaku juga untuk komik Indonesia tentunya. Artikel ini menggambarkan fungsi museum dalam mengamankan komik Indonesia sebagai benda hasil budaya. Setiap benda yang menjadi koleksi museum harus memperhatikan criteria sebagai berikut: pertama, memiliki nilai sejarah dan ilmiah; kedua, memiliki identitas menurut bentuk dan wujudnya, tipe dan gayanya, fungsi dan asalnya secara historis, geografis, serta periodesasi; ketiga, dapat menjadin monument sejarah dan budaya (Perda Propinsi Jawa Barat No. 7 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kepurbakalaan, Kesejarahan, Nilai Tradisional danMuseum). Koleksi Koleksi museum tentunya harus didokumentasikan secara verbal dan visual dengan ketentuan teknis permuseuman. Koleksi tidak boleh diperjualbelikan atau dipindahtangankan, tetapi boleh dipinjamkan untuk kepentingan pelayanan masyaraka...
Baca selengkapnya