Jawa Hokookai (Kebaktian Rakyat Jawa)


Putera tetap berbau nasionalis, oleh Jepang akhirnya Putera dinilai sebagai usaha nasionalisme. Sementara itu Ir. Sukarno setiap ada kesempatan selalu hadir dalam rapat dan selalu berpidato secara demonstratif di muka rakyat. Karena sikapnya yang demikian itu, Sukarno dinilai Jepang dapat membangkitkan rasa kebencian rakyat terhadap pemerintahan Jepang. Karena Jepang menganggap peranan Sukarno berbahaya, maka pada bulan Maret 1943, Putera dibubarkan dan diganti dengan Kebaktian Rakyat Jawa (Jawa Hokookai), dengan kepengurusan yang tidak persis sama dengan kepengurusan Putera (Ricklefs, 2003 :412; Sudiyono, 2004:305, 474).

Organisasi Jawa Hokookai (Kebaktian Rakyat Jawa) dibentuk pemerintah militer Jepang pada tanggal 1 Maret 1944, dengan tujuan untuk memobilisasi sumber daya manusia di Jawa secara maksimal. Jawa Hokookai melambangkan semangat Hakoo Inchiu (persaudaraan universal). Organisasi mempermudah pihak pemerintah Jepang untuk mengontrol kegiatan-kegiatan organisasi rakyat Jawa. Pemimpin tertingginya adalah Gunseikan (Kepala Pemerintah Militer), wakil ketuanya adalah Sumobucho (Direktur Bagian Urusan Umum) dan Ketua Dewan Pusatnya adalah Hayashi Kyujiro. Di bawah ketiga pejabat tersebut, diperbantukan suatu kesekretariatan yang terdiri atas orang-orang Jepang dan Indonesia. Ir. Sukarno diangkat sebagai penasihat.

Dalam struktur organisasi ini terdapat berbagai bagian, seperti BPP (Badan Pembantu Prajurit), Fujinkai (Perkumpulan Wanita), Keimin Bunka Shidosho (Pusat Kesenian dan Kebudayaan), dan Tojo Jusankai (Perkumpulan Latihan Industri Tojo).

Jawa Hokookai tersebar ke shu (karesidenan), kochi (kesultanan), desa-desa, hingga ke kampung-kampung. Cabang-cabang di daerah tersebut digabungkan ke dalam suatu sistem lebih luas, yang disebut tonari gumi (rukun tetangga), yang masing-masing terdiri atas 10 sampai 20 kepala rumah tangga.
 Pada tanggal 28 Juli 1945, Jawa Hokookai akhirnya dilebur ke dalam suatu gerakan bernama Gerakan Rakyat Baru (Wardhani, ENI Vol. 7, 2004: 362-363).

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

B.M. Diah

Salah seorang pemuda revolusioner yang terlibat dalam proses proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah B.M. Diah. Burhanuddin Muhammad Diah lahir di Kutaraja (Banda Aceh), pada 7 April1917. Lulus Sekolah Dasar ia melanjutkan ke AMS di Jakarta dan sekolah dagang di Bandung. Setelah itu ia melanjutkan ke Sekolah Tinggi Ekonomi di Bandung. Namun ia lebih tertarik menjadi wartawan. Karena itu ia masuk Sekolah Jurnalis Ksatrian di bawah pimpinan Dr. E.E. Douwes Dekker di Bandung. Di sekolah itu, ia sempat bertanya kepada Douwes Dekker alias Setiabudi, “Pada umur berapa seseorang bisa menjadi wartawan terkenal ?” Sang guru menjawab, “Empat puluh tahun.” Belakangan terbukti, sebelum usia itu, Diah telah terkenal. Dia sempat menjadi sekretaris pribadi Setiabudi. Setelah itu ia pulang ke Medan dan bekerja di harian Sinar Deli. Di zaman Jepang ia turut dalampenerbitan Pertjatoeran Doenia dan Film dan memimpin harian Asia Raja. Penyimpan Naskah Proklamasi BM Diah ikut hadir langsun...
Baca selengkapnya

PSII di Zaman Jepang

Politik Hijrah Dalam Kongres ke-24   PSII di Surabaya pada   bulan Juli 1938, S.M. Kartosuwirjo berhasil merumuskan asas hijrah untuk PSII.   Menurutnya, hijrah tidak boleh diartikan sebagai non-kooperatif, karena non-kooperatif itu merupakan sikap negatif yang tidak konstruktif. Sebaliknya, hijrah di samping mengandung sikap penolakan sebagai non-kooperatif, juga mencakup usaha sekuat-kuatnya untuk membentuk kekuatan hebat menuju Darul Islam. Jadi hijrah merupakan sikap positif dan penyelenggaraan politik hijrah merupakan sikap yang positif pula. Penyelenggaraan   politik hijrah dalam PSII diserahkan kepada SM Kartowuwirjo, sementara ketua Dewan Partai dan ketua Lajnah Tanfidhyah masing-masing diduduki oleh W. Wondoamiseno dan Abikusno Tjokrosujoso. Sukiman dari PARII (pecahan dari PSII) menuntut PSII dibersihkan dari   politik hijrah Kartosuwirjo. Dia juga menuntut PSII semata-mata sebagai organisasi politik, dan PSII mau selekas-lekasnya mencabut disi...
Baca selengkapnya

UNCI (United Nations Commission on Indonesia)

Dalam memoarnya “Napak Tilas Bapak-Bapak Pejuang Menuju Indonesia Merdeka Adil dan Makmur,” Supeni menulis mengenai keberadan UNCI yang diterjemahkannya sebagai Komisi Untuk Indonesia. Supeni menulis bahwa pada tanggal 16 Mei 1949 UNCI mengeluarkan komunike yang menyatakan bahwa perundingan pengembalian pemerintah Republik ke Yogyakarta sudah mendapat banyak kemajuan (2001 : 298).   Sedangkan dalam buku Ricklefs, “Sejarah Indonesia Modern 1200-2004,”   nama UNCI sama sekali tidak ditemukan baik pada halaman isi maupun halaman indeksnya. Namun sebuah artikel yang ditulis Verelladevanka Adryamarthanino dan   Widya Lestari Ningsih di KOMPAS.com   menyebutkan bahwa   United Nations Commission for Indonesia (UNCI) atau yang juga disebut sebagai Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia adalah komisi yang diberi tugas oleh PBB untuk menggantikan tugas komisi sebelumnya. UNCI dibentuk pada 28 Januari 1948 oleh Dewan Keamanan PBB sebagai pengganti dari Komisi ...
Baca selengkapnya