Mosaik Sejarah Indonesia

Kunjungan Paman Ho di Indonesia merupakan kunjungan pertama yang dilakukan Presiden Ho Chi Minh di negara-negara Asia Tenggara setelah kemenangan Dien Bien Phu pada tahun 1954.  Ketika itu  pada satu hari akhir bulan Februari 1959, pemimpin Vietnam dengan jenggot dan rambut yang sudah ubanan, turun dari pesawat dan melambaikan tangannya kepada rakyat Indonesia dengan senyuman yang hangat. Ketika menyambut Paman Ho di bandara Kemayoran, bandara internasional Indonesia yang pertama di Jakarta, Presiden Sukarno menyebut Presiden Ho Chi Minh dengan sebutan yang sangat akrab "Paman Ho", seperti halnya rakyat Vietnam yang menyebut beliau dengan penuh kasih sayang. Presiden Ho Chi Minh juga menyebut Presiden Sukarno dengan sebutan yang sangat dekat "Bung Karno", cara menyebut yang penuh rasa cinta dari rakyat Indonesia terhadap Presiden Soekarno. Dalam pidato sambutannya, Presiden Sukarno menyatakan rasa hormat dari bangsa Indonesia terhadap Presiden Ho Chi Minh:  “Seluruh...

Beberapa kali Sukarno mengalami percobaan pembunuhan. Seperti yang terjadi tanggal 30 November 1957, ketika mengunjungi Bazar di Gedung Perguruan Cikini, ketika empat buah granat tangan dilemparkan ke arahnya.  Tanggal 9 Maret 1960, sebuah peluru rocket ditembakkan oleh Maukar dari sebuah pesawat MiG-17 AURI ke beranda dalam Istana Merdeka , beberapa meter dari tempat ia biasa duduk. Ledakan roket itu menghancurkan sebagian beranda Istana, tapi beliau selamat (Purwoko dan Harsrinuksmo, 2004:319). Ricklefs mengaitkan peristiwa itu dengan kedekatan Presiden Sukarno dengan KSAU Komodor Udara Surjadi Surjadarma, bahwa tidak ada seorang kepala staf militer pun yang benar-benar dapat menjamin perilaku anak buahnya sendiri (2005 :528).  Pelaku usaha pembunuhan terhadap Presiden Sukarno itu adalah Maukar seorang pilot Angkatan Udara. Ketika itu ia  memberondong istana kepresidenan di Jakarta dan Bogor. Itu merupakan semacam usaha kudeta yang gagal. Upaya penembakan terhadap istan...

Pada tanggal 29 Januari 1960 Presiden Sukarno menetapkan Garis-garis Besar daripada Haluan Negara yang berlaku sejak 17 Agustus 1959. Pasal 1 keputusan tersebut menetapkan bahwa sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat terbentuk, maka Manifesto Politik pada tanggal 17 Agustus 1959 oleh Presiden/Panglima Angkatan Perang adalah Garis-garis Besar daripada Haluan Negara.  Dasar Pertimbangan  Pertimbangannya adalah bahwa Manifesto Politik Republik Indonesia 17 Agustus 1959 itu menjelaskan persoalan-persoalan pokok dan program umum daripada Revolusi Indonesia, yang bersifat menyeluruh dan oleh karenanya merupakan pedoman resmi bagi Rakyat Indonesia dalam perjuangan menyelesaikan Revolusi Indonesia yang multicomplex. Kronologi  Sebelumnya Dewan Perancang Nasional (Depernas) pada sidang plenonya yang pertama tanggal 28 Agustus 1959 dengan suara bulat menyatakan bahwa Manifesto Politik Republik Indonesia 17 Agustus 1959 adalah Garis-garis Besar Haluan Negara dalam Rencana Pembangun...

Campur tangan tentara dalam perekonomian dan pemerintah semakin meningkat. Berdasarkan keputusan pada bulan Mei 1959, mulai tanggal 1 Januari 1960, orang-orang asing dilarang melakukan perdagangan di pedesaan. Walaupun ketetapan ini juga berlaku bagi orang Arab dan India, tetapi pada dasarnya ketetapan ini merupakan langkah yang didorong oleh pihak militer untuk memukul orang-orang Cina, dan mempersulit urusan PKI (Ricklefs, 2005 : 628).  Pada akhir tahun 1959, pihak tentara mulai memindahkan orang-orang Cina secara paksa dari pedesaan ke kota-kota. 119.000 orang Cina dikembalikan ke RRT.  Pemerintah RRT melakukan tekanan diplomatik yang sangat berat terhadap Jakarta. PKI dan Presiden Sukarno berusaha membela orang-orang Cina dan mencegah pihak militer melakukan tindakan yang lebih keras.  Keluarnya orang-orang Cina dari pedesaan dan dari Indonesia secara keseluruhan, serta adanya ketakutan umum di dalam komunitas dagang yang sangat penting ini, mengakibatkan terjadinya ...

Di balik semangat transformasi politik, ekonomi Indonesia di masa Demokrasi Terpimpin dihadapkan pada berbagai permasalahan kompleks. Salah satu masalah krusial adalah merosotnya ekspor dan investasi. Faktor eksternal seperti gejolak politik global dan internal, serta fokus pada pembangunan dalam negeri, turut berkontribusi pada penurunan ini. Hal ini berakibat pada menipisnya cadangan devisa, yang pada gilirannya memperparah kondisi ekonomi. Kondisi ini diperparah dengan inflasi yang melonjak hingga ratusan persen. Harga kebutuhan pokok melambung tinggi, membebani rakyat dan menghambat aktivitas ekonomi. Menyadari situasi genting ini, pemerintah mengambil langkah-langkah untuk menanggulangi permasalahan ekonomi, termasuk di antaranya devaluasi. Namun, devaluasi tidak mampu mengatasi kemerosotan perekonomian secara menyeluruh, terutama dalam perbaikan di bidang moneter. Dengan memahami tujuan di balik devaluasi pada masa Demokrasi Terpimpin, kita dapat lebih menghargai kompleksitas pen...

Dalam sidang pleno pertama Depernas Tanggal 28 Agustus 1959, Presiden Sukarno menyampaikan amanatnya tentang Pembangunan Semesta Berencana. Ada yang disampaikan secara lisan dan ada yang disampaikan secara tertulis. Berikut ini akan saya sampaikan garis besar amanat lisannya, sedangkan amanat yang tertulis akan saya sampaikan kemudian, yakni amanat yang telah ditelaah dan disistematisasikan oleh DPA (Dewan Pertimbangan Agung) pada Bulan Juli 1961. Jembatan Emas Dalam amanat tertulisnya Presiden menyampaikan bahwa kemerdekaan adalah jembatan emas menuju cita-cita bangsa Indonesia yang pokok, yaitu masyarakat adil dan makmur.  Presiden juga memberi petunjuk agar supaya Depernas membuat pola masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Pola itu diharapkan lekas tersusun dan disampaikan kepada MPR sehingga pola tersebut menjadi pola nasional menjadi milik bangsa Indonesia, milik nasional, menjadi national property, national bezit, tidak boleh seseorang mengubahnya.  Tanggung...

Manifesto Politik Sebagai Garis-garis Besar Haluan Negara Dewan Pertimbangan Agung (DPA) pada Tanggal 25 September 1959 memutuskan bahwa Manifesto Politik Republik Indonesia 17 Agustus 1959 adalah Garis-garis Besar Haluan Negara (No. 3/Kpts/SD/II/59). Apa yang disebut Manifesto Politik adalah Pidato Presiden Sukarno pada Tanggal 17 Agustus 1959 yang diberi judul Penemuan Kembali Revolusi Kita (The Rediscovery of Our Revolution). Teks naskah pidato tersebut sudah saya sampaikan dalam sebelas unggahan sebelumnya. Dalam keputusannya DPA merinci dan mensistematisasi Manifesto Politik tersebut ke dalam tiga bagian. Bagian I Preambul. Bagian II Persoalan-persoalan Pokok Revolusi Indonesia. Bagian III Usaha-usaha Pokok (Program Umum). Bagian I Preambul Preambul menyatakan bahwa Manifesto Politik adalah dokumen bersejarah yang menjelaskan : (1) Persoalan-persoalan Pokok dari Revolusi Indonesia; dan (2) Program Umum Revolusi Indonesia (Program Umum). Persoalan-persoalan pokok dan ...