Devaluasi Rupiah di Era Bung Karno


Di balik semangat transformasi politik, ekonomi Indonesia di masa Demokrasi Terpimpin dihadapkan pada berbagai permasalahan kompleks.

Salah satu masalah krusial adalah merosotnya ekspor dan investasi.

Faktor eksternal seperti gejolak politik global dan internal, serta fokus pada pembangunan dalam negeri, turut berkontribusi pada penurunan ini.

Hal ini berakibat pada menipisnya cadangan devisa, yang pada gilirannya memperparah kondisi ekonomi.

Kondisi ini diperparah dengan inflasi yang melonjak hingga ratusan persen.

Harga kebutuhan pokok melambung tinggi, membebani rakyat dan menghambat aktivitas ekonomi.

Menyadari situasi genting ini, pemerintah mengambil langkah-langkah untuk menanggulangi permasalahan ekonomi, termasuk di antaranya devaluasi.

Namun, devaluasi tidak mampu mengatasi kemerosotan perekonomian secara menyeluruh, terutama dalam perbaikan di bidang moneter.

Dengan memahami tujuan di balik devaluasi pada masa Demokrasi Terpimpin, kita dapat lebih menghargai kompleksitas pengambilan kebijakan ekonomi dan pentingnya mempertimbangkan berbagai faktor yang saling terkait. (intisari.grid.id)

Ricklefs mencatat, pada tanggal 25 Agustus 1959 mata uang (rupiah) didevaluasikan sebesar 75%. Uang kertas Rp 1.000,00 dan Rp 500,00 diturunkan menjadi sepersepuluh dari nominalnya, dan deposito di bank yang besar jumlahnya dibekukan. 

Orang-orang kaya, para birokrat, dan terutama sekali para pengusaha Cina serta pribumi sangat terpengaruh.

Para panglima daerah tidak bersedia menjalankan tindakan-tindakan tersebut secara penuh  ( 2004 : 527).

Sumber yang lain menyebutkan bahwa devaluasi nilai tukar rupiah terhadap dollar AS adalah dari Rp 11,40  menjadi Rp  45,00 per US $ 1. Sementara itu 90% giro dibekukan dan deposito di atas Rp 25.000, 00 juga dibekukan.

Hariyono dalam Penerapan Status Bahaya di Indonesia: Sejak Pemerintah Kolonial Belanda hingga Pemerintah Orde Baru, mengatakan bahwa pada sanering atau pemotongan (nilai) uang, sebagaimana yang pernah terjadi di Indonesia pada 25 Agustus 1959 itu, uang pecahan 500 dan 1.000 rupiah diturunkan nilainya menjadi 50 rupiah dan 100 rupiah. Dengan kata lain, nilai uang dipangkas hingga 90 persen (2008:271).

Kebijakan sanering pada waktu itu, yang oleh pemerintah disebut dengan istilah “penyehatan uang”, ditempuh untuk mencegah inflasi semakin tinggi, mengendalikan harga, meningkatkan nilai mata uang, dan memungut keuntungan tersembunyi dari perdagangan. Sanering dilakukan juga untuk mengurangi jumlah persediaan dan peredaran uang, dari 34 miliar rupiah menjadi 21 miliar rupiah (djkn.kemenkeu.go.id)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pidato Muhammad Yamin

Pada hari kedua sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, dimulai dengan mendengarkan pidato dari para anggota yang datang yaitu seperti: Muhammad Yamin, Margono, Sosroningrat, Wiranatakusuma, Soemitro, Woerjaningrat, Soerjo, Soesanto, Dasaad, Rooseno, dan Aris P. Untuk kepentingan menjernihkan kesimpangsiuran mengenai penggagas Pancasila, maka terlebih dahulu saya muat pidato Yamin, Sukarno dan Supomo. Berikutnya saya sampaikan pidato dari pembicara lainnya jiwa waktu dan kesempatan tersedia. Intisari Pidato Muhammad Yamin adalah sebagai berikut : A.     Bahan-bahan dicari tidak hanya di Jawa tapi juga di selutuh Indonesia seperti Borneo, Selebes, Maluku, Malaya, Sumatra dan Sunda Kecil. B.      Tiga usaha yang harus dilakukan : (1) menungumpulkan bahan untuk pembentukan negara; (2) menyusun UUD negara; (3) menjalankan isu hukum negara Indonesia.\ C.      Indonesia Merdeka, sekarang ! 1.       E...
Baca selengkapnya

Struktur Pemerintahan Sipil Pada Masa Pendudukan Jepang

Berdasarkan pada Undang-undang No. 27 tentang Pemerintahan Daerah yang dimantapkan dengan Undang-undang No. 28 tentang Pemerintahan Shu serta Tokubetshushi pada bulan Agustus 1942, Jepang menetapkan bahwa pemerintah yang tertinggi dan berotonomi adalah Shu (karesidenan), sedangkan provinsi dihapuskan. Kedudukan seorang Shuchokan (Residen) setingkat dengan gubernur. Berbagai nama tingkatan pemerintahan dan pejabatny a pun diganti menurut bahasa Jepang, seperti Shu (Karesidenan), Shucokan (Residen), Ken (Kabupaten), Kencho (Bupati), Shi (Kotamadya), Shicho (Walikota), Gun (Kawedanan atau Distrik), Guncho (Wedana), Son (Kecamatan), Soncho (Camat), Ku (Desa) dan Kuncho (Kepala Desa).  Seluruh pulau Jawa dan Madura dibagi menjadi 17 Shu. Shuchokan (Residen) memiliki kekuasaan seperti Gubernur pada masa kekuasaan Hindia Belanda yang meliputi kekuasaan eksekutif dan legislatif. Shucokan dibantu oleh Cokan Kanbo (Majelis Permusyawaratan Shu) dan memilik tiga bagian : (1)...
Baca selengkapnya

Kasman Singodimedjo (1908-1982)

  Saat sekolah dulu ada anekdot dalam pelajaran Sejarah, jika Inggris punya Richard the Lion Heart (Hati Singa), kita punya Kasman the Lion on the Table (Singa Di Meja). Biasanya Siapakah Kasman ? Kasman adalah Ketua KNIP yang pertama. Kasman dilahirkan di Purworedjo.   Kasman menjabat ketua Pengurus Besar Jong Islamieten Bond pada tahun 1929-1935. Sejak muda ia bergerak dalam lapangana pendidikan dengan mengajar di Mulo Pendidikan Islam (1933), AMS, dan HIK Muhammadiyah. Semuanya di Jakarta. Pada tahun 1937-1939 ia bekerja di Mu’allimin wa Mu’allimat Muhammadiyah dan selanjutnya berpindah ke Kantor Pusat Pertanian.   Kasman berkuliah di Sekolah Tinggi Kedokteran, tetapi dikeluarkan karena aktivitasnya dalam gerakan kemahasiswaan dan kepemudaan. Ia kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Hukum dan berhasil lulus pada tahun 1939. Sebagaimana para tokoh pergerakan pada masa itu, ia menjadikan surat kabar dan majalah sebagai tempat   mencurahkan gagasa...
Baca selengkapnya