Pembentukan DPR -GR dan MPRS


Kunjungan Presiden Sukarno ke Hongaria

Di awal tahun 1960 Presiden Sukarno berkunjung ke Hungaria, sayang kami tidak mendapat cukup informasi, hanya sebuah film berita Hongaria (MAGYAR FILMHÍRADÓ) memberitakan Presiden Sukarno berkunjung ke Republik Rakyat Hongaria dalam rangka kunjungan kenegaraan ke negara tersebut tanggal 14-18 April 1960. Dalam film itu nampak sambutan pemerintah dan rakyat Hungaria sangat luar biasa.

Liga Demokrasi 

Sementara itu menurut Ricklefs, PSI dan Masyumi melakukan perlawanan terakhir mereka terhadap Demokrasi Terpimpin pada tahun 1960 dengan membentuk Liga Demokrasi.

DPR GR 

Ketika Sukarno pulang dari perjalanannya dari Hungaria , Liga Demokrasi yang dibentuk PSI, Masyumi dan sekutunya atas dorongan Hatta dan beberapa tokoh militer, segera hancur.

DPR-GR (Dewan Perwakilan Rakyat - Gotong Royong) yang terdiri atas 283 kursi ditetapkan. PSI dan Masyumi tidak memperoleh satu pun kursi. Lebih dari separuh jumlah kursi (154) jatuh ke tangan golongan-golongan karya, tetapi banyak di antara orang-orang yang diangkat itu juga merupakan anggota partai. PKI diperkirakan memperoleh antara 17% dan 25% dari jumlah kursi dan Lukman menjadi salah seorang Wakil Ketua. Angkatan Bersenjata terwakili sebagai golongan karya (Ricklefs, 2005 : 529).

MPRS

MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) dibentuk berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan Keputusan Presiden RI Nomor 150/1959  yang dikeluarkan oleh Presiden Sukarno sebagai solusi mengatasi masalah ketidakpastian Konstituante Republik Indonesia dalam membuat Undang-Undang Dasar yang baru menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara. Berdasarkan dekrit inilah, MPRS dibentuk bersamaan dengan pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara seiring pembubaran Konstituante.

Pembentukan ini pun dilanjutkan dengan Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 yang mengatur penentuan jumlah anggota MPRS serta pengangkatan ketua dan wakil ketua yang ditentukan oleh presiden yang menjabat saat itu, yaitu Sukarno. Berdasarkan Peraturan Presiden No.12 Tahun 1959, susunan anggota MPRS terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat, golongan karya dan utusan daerah yang berjumlah 94 orang yang berasal dari 24 wilayah.

Pada Peraturan Presiden No.199 Tahun 1960, anggota MPRS secara resmi yang terdiri dari 616 anggota yang beranggotakan 281 orang dari DPR-GR, 94 utusan daerah dan 241 dari golongan karya. Kemudian pada Peraturan Presiden No. 292 Tahun 1960, para ketua dan wakil ketua dipilih oleh presiden yang terdiri dari, Chaerul Saleh sebagai ketua dan empat wakil ketua yakni Mr. Ali Sastroamidjojo, K.H. Idham Chalid, D.N. Aidit, Wilujo Puspojudo (Dari berbagai sumber).

Kini PKI terdapat di setiap lembaga pemerintahan kecuali Kabinet; Masyumi dan PSI tidak terwakili di dalam lembaga pemerintahan manapun. Di kalangan Islam, kemenangan politik pihak tradisional (NU) atas modernis (Masyumi) kini nampak meyakinkan (Ricklefs, 2005 : 529).

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pidato Muhammad Yamin

Pada hari kedua sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, dimulai dengan mendengarkan pidato dari para anggota yang datang yaitu seperti: Muhammad Yamin, Margono, Sosroningrat, Wiranatakusuma, Soemitro, Woerjaningrat, Soerjo, Soesanto, Dasaad, Rooseno, dan Aris P. Untuk kepentingan menjernihkan kesimpangsiuran mengenai penggagas Pancasila, maka terlebih dahulu saya muat pidato Yamin, Sukarno dan Supomo. Berikutnya saya sampaikan pidato dari pembicara lainnya jiwa waktu dan kesempatan tersedia. Intisari Pidato Muhammad Yamin adalah sebagai berikut : A.     Bahan-bahan dicari tidak hanya di Jawa tapi juga di selutuh Indonesia seperti Borneo, Selebes, Maluku, Malaya, Sumatra dan Sunda Kecil. B.      Tiga usaha yang harus dilakukan : (1) menungumpulkan bahan untuk pembentukan negara; (2) menyusun UUD negara; (3) menjalankan isu hukum negara Indonesia.\ C.      Indonesia Merdeka, sekarang ! 1.       E...
Baca selengkapnya

Struktur Pemerintahan Sipil Pada Masa Pendudukan Jepang

Berdasarkan pada Undang-undang No. 27 tentang Pemerintahan Daerah yang dimantapkan dengan Undang-undang No. 28 tentang Pemerintahan Shu serta Tokubetshushi pada bulan Agustus 1942, Jepang menetapkan bahwa pemerintah yang tertinggi dan berotonomi adalah Shu (karesidenan), sedangkan provinsi dihapuskan. Kedudukan seorang Shuchokan (Residen) setingkat dengan gubernur. Berbagai nama tingkatan pemerintahan dan pejabatny a pun diganti menurut bahasa Jepang, seperti Shu (Karesidenan), Shucokan (Residen), Ken (Kabupaten), Kencho (Bupati), Shi (Kotamadya), Shicho (Walikota), Gun (Kawedanan atau Distrik), Guncho (Wedana), Son (Kecamatan), Soncho (Camat), Ku (Desa) dan Kuncho (Kepala Desa).  Seluruh pulau Jawa dan Madura dibagi menjadi 17 Shu. Shuchokan (Residen) memiliki kekuasaan seperti Gubernur pada masa kekuasaan Hindia Belanda yang meliputi kekuasaan eksekutif dan legislatif. Shucokan dibantu oleh Cokan Kanbo (Majelis Permusyawaratan Shu) dan memilik tiga bagian : (1)...
Baca selengkapnya

Kasman Singodimedjo (1908-1982)

  Saat sekolah dulu ada anekdot dalam pelajaran Sejarah, jika Inggris punya Richard the Lion Heart (Hati Singa), kita punya Kasman the Lion on the Table (Singa Di Meja). Biasanya Siapakah Kasman ? Kasman adalah Ketua KNIP yang pertama. Kasman dilahirkan di Purworedjo.   Kasman menjabat ketua Pengurus Besar Jong Islamieten Bond pada tahun 1929-1935. Sejak muda ia bergerak dalam lapangana pendidikan dengan mengajar di Mulo Pendidikan Islam (1933), AMS, dan HIK Muhammadiyah. Semuanya di Jakarta. Pada tahun 1937-1939 ia bekerja di Mu’allimin wa Mu’allimat Muhammadiyah dan selanjutnya berpindah ke Kantor Pusat Pertanian.   Kasman berkuliah di Sekolah Tinggi Kedokteran, tetapi dikeluarkan karena aktivitasnya dalam gerakan kemahasiswaan dan kepemudaan. Ia kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Hukum dan berhasil lulus pada tahun 1939. Sebagaimana para tokoh pergerakan pada masa itu, ia menjadikan surat kabar dan majalah sebagai tempat   mencurahkan gagasa...
Baca selengkapnya