Kebijakan Eisenhower Terhadap Indonesia


Pada pertengahan 1958, pemerintahan Eisenhower terpaksa mengakui bahwa campur tangannya di Indonesia telah gagal. Tak lama setelah menghentikan dukungannya kepada para pemberontak daerah, Eisenhower dengan cepat mendukung pemerintah Indonesia khususnya Angkatan Darat meskipun hanya dalam hal taktik. Tujuan yang ingin dicapai dengan  Strategi Perang Dingin tetap sama : pertama, mencegah kelompok komunis menguasai Indonesia; kedua, membangun sebuah Bangsa yang terbuka terhadap Free World yang menentang komunis dan tidak menyerahkan sumber dayanya pada Blok Sino-Soviet.

Lima Bidang Pokok 

Menurut Baskara T. Wardaya dalam buku Indonesia Melawan Amerika, paling tidak ada lima Bidang Pokok yang mendominasi kebijakan pemerintahan Eisenhower: 

(1) PKI yang makin populer dan berkembang;

(2) Presiden Sukarno yang semakin dekat dengan PKI dan Uni Soviet;

(3) Meningkatnya pengaruh Soviet melalui bantuan militer dan ekonominya;

(4) Angkatan Darat yang dipandang sebagai sekutu paling penting untuk menghantam komunis;

(5) Pertikaian Belanda-Indonesia yang tidak kunjung selesai atas masalah Irian Barat.

Bantuan Militer 

Eisenhower menjadi khawatir karena PKI bertambah kuat karena itu  Washington menjalankan politik ganda , yakni melakukan kerjasama dengan pemerintah sipil di Jakarta, tetapi sekaligus juga bekerjasama dengan kalangan militer, khususnya Angkatan Darat. Pada tanggal 20 Januari 1959 Dulles menyetujui peningkatan bantuan militer hampir 100%.

Eisenhower menolak memenuhi undangan 

Banyak pejabat di AS merasa jengkel dengan langkah politik Bung Karno yang mereka pandang sebagai semaunya sendiri dan makin berkembang menjadi seorang pemimpin Asia yang sulit untuk diajak bekerjasama. Presiden Eisenhower yang semakin tidak menyukai dan tidak mempercayai Bung Karno, menolak undangan yang disampaikan kepadanya untuk berkunjung ke Indonesia.

Gamang 

Sementara itu, meski tetap berusaha menjaga hubungan baik dengan Bung Karno, para perumus politik luar negeri AS merasa khawatir bahwa Moskow memiliki hubungan yang lebih erat dengan Presiden RI tersebut. 

Para pejabat di Washington gamang bahwa suatu kebijakan yang antagonistik terhadap Bung Karno hanya akan mendorong Indonesia makin dekat dengan  Uni Soviet. 

Anti-Commie (Anti-Komunis)

Perubahan kebijakan terjadi. Pemerintah Eisenhower makin mengandalkan informasi yang diberikan oleh Kedutaan Besarnya di Jakarta daripada laporan intelejen yang dibuat CIA dan gugus tugas antar departemen. Washington berharap dengan berakhirnya pemberontakan daerah, Angkatan Darat akan mampu berkonsentrasi di Jawa guna memperkokoh kekuatan anti-Commie (2008 : 201-205).

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pidato Muhammad Yamin

Pada hari kedua sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, dimulai dengan mendengarkan pidato dari para anggota yang datang yaitu seperti: Muhammad Yamin, Margono, Sosroningrat, Wiranatakusuma, Soemitro, Woerjaningrat, Soerjo, Soesanto, Dasaad, Rooseno, dan Aris P. Untuk kepentingan menjernihkan kesimpangsiuran mengenai penggagas Pancasila, maka terlebih dahulu saya muat pidato Yamin, Sukarno dan Supomo. Berikutnya saya sampaikan pidato dari pembicara lainnya jiwa waktu dan kesempatan tersedia. Intisari Pidato Muhammad Yamin adalah sebagai berikut : A.     Bahan-bahan dicari tidak hanya di Jawa tapi juga di selutuh Indonesia seperti Borneo, Selebes, Maluku, Malaya, Sumatra dan Sunda Kecil. B.      Tiga usaha yang harus dilakukan : (1) menungumpulkan bahan untuk pembentukan negara; (2) menyusun UUD negara; (3) menjalankan isu hukum negara Indonesia.\ C.      Indonesia Merdeka, sekarang ! 1.       E...
Baca selengkapnya

Struktur Pemerintahan Sipil Pada Masa Pendudukan Jepang

Berdasarkan pada Undang-undang No. 27 tentang Pemerintahan Daerah yang dimantapkan dengan Undang-undang No. 28 tentang Pemerintahan Shu serta Tokubetshushi pada bulan Agustus 1942, Jepang menetapkan bahwa pemerintah yang tertinggi dan berotonomi adalah Shu (karesidenan), sedangkan provinsi dihapuskan. Kedudukan seorang Shuchokan (Residen) setingkat dengan gubernur. Berbagai nama tingkatan pemerintahan dan pejabatny a pun diganti menurut bahasa Jepang, seperti Shu (Karesidenan), Shucokan (Residen), Ken (Kabupaten), Kencho (Bupati), Shi (Kotamadya), Shicho (Walikota), Gun (Kawedanan atau Distrik), Guncho (Wedana), Son (Kecamatan), Soncho (Camat), Ku (Desa) dan Kuncho (Kepala Desa).  Seluruh pulau Jawa dan Madura dibagi menjadi 17 Shu. Shuchokan (Residen) memiliki kekuasaan seperti Gubernur pada masa kekuasaan Hindia Belanda yang meliputi kekuasaan eksekutif dan legislatif. Shucokan dibantu oleh Cokan Kanbo (Majelis Permusyawaratan Shu) dan memilik tiga bagian : (1)...
Baca selengkapnya

Kasman Singodimedjo (1908-1982)

  Saat sekolah dulu ada anekdot dalam pelajaran Sejarah, jika Inggris punya Richard the Lion Heart (Hati Singa), kita punya Kasman the Lion on the Table (Singa Di Meja). Biasanya Siapakah Kasman ? Kasman adalah Ketua KNIP yang pertama. Kasman dilahirkan di Purworedjo.   Kasman menjabat ketua Pengurus Besar Jong Islamieten Bond pada tahun 1929-1935. Sejak muda ia bergerak dalam lapangana pendidikan dengan mengajar di Mulo Pendidikan Islam (1933), AMS, dan HIK Muhammadiyah. Semuanya di Jakarta. Pada tahun 1937-1939 ia bekerja di Mu’allimin wa Mu’allimat Muhammadiyah dan selanjutnya berpindah ke Kantor Pusat Pertanian.   Kasman berkuliah di Sekolah Tinggi Kedokteran, tetapi dikeluarkan karena aktivitasnya dalam gerakan kemahasiswaan dan kepemudaan. Ia kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Hukum dan berhasil lulus pada tahun 1939. Sebagaimana para tokoh pergerakan pada masa itu, ia menjadikan surat kabar dan majalah sebagai tempat   mencurahkan gagasa...
Baca selengkapnya