Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1960 Tentang GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara)


Pada tanggal 29 Januari 1960 Presiden Sukarno menetapkan Garis-garis Besar daripada Haluan Negara yang berlaku sejak 17 Agustus 1959. Pasal 1 keputusan tersebut menetapkan bahwa sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat terbentuk, maka Manifesto Politik pada tanggal 17 Agustus 1959 oleh Presiden/Panglima Angkatan Perang adalah Garis-garis Besar daripada Haluan Negara. 

Dasar Pertimbangan 

Pertimbangannya adalah bahwa Manifesto Politik Republik Indonesia 17 Agustus 1959 itu menjelaskan persoalan-persoalan pokok dan program umum daripada Revolusi Indonesia, yang bersifat menyeluruh dan oleh karenanya merupakan pedoman resmi bagi Rakyat Indonesia dalam perjuangan menyelesaikan Revolusi Indonesia yang multicomplex.

Kronologi 

Sebelumnya Dewan Perancang Nasional (Depernas) pada sidang plenonya yang pertama tanggal 28 Agustus 1959 dengan suara bulat menyatakan bahwa Manifesto Politik Republik Indonesia 17 Agustus 1959 adalah Garis-garis Besar Haluan Negara dalam Rencana Pembangunan Semesta. Kemudian Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dalam sidangnya yang kedua pada tanggal 24, 24 dan 25 September 1959 dengan suara bulat menyatakan Manifesto Politik Republik Indonesia 17 Agustus 1959 adalah Garis-garis Besar Haluan Negara. Musyawarah Kerja Kabinet Kerja pada tanggal 30 November 1959 juga menyatakan bahwa Manifesto Politik Republik Indonesia adalah Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Penjelasan 

Pasal 3 UUD 1945 menentukan bahwa majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) membentuk Undang-undang Dasar dan menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Karena MPR belum terbentuk, maka untuk melancarkan kelanjutan Revolusi, arah Tujuan dan pedoman jelas sangat diperlukan dan itu terdapat pada Amanat Presiden pada tanggal 17 Agustus 1959 yang terkenal sebagai Manifesto Politik Republik Indonesia, yang menjadi pedoman kuat bagi Rakyat Indonesia untuk melanjutkan perjuangannya menyelesaikan Revolusi. Maka Presiden memandang tepatlah bahwa Depernas, DPA dan Kabinet Kerja menyatakan bahwa Manifesto Politik yang diucapkan oleh Presiden sebelum MPR dibentuk adalah merupakan GBHN.

Penetapan Presiden 

Pernyataan Depernas, DPA dan Kabinet Kerja itu perlu diberi bentuk resmi. Karena penetapan GBHN adalah wewenang MPR dan MPR sendiri belum terbentuk maka itu menjadi kewenangan Presiden berdasarkan Pasal IX Aturan Peralihan UUD 1945. Bentuk peraturan tentang GBHN ialah Penetapan Presiden. Penetapan Presiden ini berlaku sampai MPR menentukan lain. 

https://katadiksi.com/berita/penetapan-presiden-nomor-1-tahun-1960-tentang-gbhn-garis-garis-besar-haluan-negara-ml78g4h6

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pidato Muhammad Yamin

Pada hari kedua sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, dimulai dengan mendengarkan pidato dari para anggota yang datang yaitu seperti: Muhammad Yamin, Margono, Sosroningrat, Wiranatakusuma, Soemitro, Woerjaningrat, Soerjo, Soesanto, Dasaad, Rooseno, dan Aris P. Untuk kepentingan menjernihkan kesimpangsiuran mengenai penggagas Pancasila, maka terlebih dahulu saya muat pidato Yamin, Sukarno dan Supomo. Berikutnya saya sampaikan pidato dari pembicara lainnya jiwa waktu dan kesempatan tersedia. Intisari Pidato Muhammad Yamin adalah sebagai berikut : A.     Bahan-bahan dicari tidak hanya di Jawa tapi juga di selutuh Indonesia seperti Borneo, Selebes, Maluku, Malaya, Sumatra dan Sunda Kecil. B.      Tiga usaha yang harus dilakukan : (1) menungumpulkan bahan untuk pembentukan negara; (2) menyusun UUD negara; (3) menjalankan isu hukum negara Indonesia.\ C.      Indonesia Merdeka, sekarang ! 1.       E...
Baca selengkapnya

Struktur Pemerintahan Sipil Pada Masa Pendudukan Jepang

Berdasarkan pada Undang-undang No. 27 tentang Pemerintahan Daerah yang dimantapkan dengan Undang-undang No. 28 tentang Pemerintahan Shu serta Tokubetshushi pada bulan Agustus 1942, Jepang menetapkan bahwa pemerintah yang tertinggi dan berotonomi adalah Shu (karesidenan), sedangkan provinsi dihapuskan. Kedudukan seorang Shuchokan (Residen) setingkat dengan gubernur. Berbagai nama tingkatan pemerintahan dan pejabatny a pun diganti menurut bahasa Jepang, seperti Shu (Karesidenan), Shucokan (Residen), Ken (Kabupaten), Kencho (Bupati), Shi (Kotamadya), Shicho (Walikota), Gun (Kawedanan atau Distrik), Guncho (Wedana), Son (Kecamatan), Soncho (Camat), Ku (Desa) dan Kuncho (Kepala Desa).  Seluruh pulau Jawa dan Madura dibagi menjadi 17 Shu. Shuchokan (Residen) memiliki kekuasaan seperti Gubernur pada masa kekuasaan Hindia Belanda yang meliputi kekuasaan eksekutif dan legislatif. Shucokan dibantu oleh Cokan Kanbo (Majelis Permusyawaratan Shu) dan memilik tiga bagian : (1)...
Baca selengkapnya

Kasman Singodimedjo (1908-1982)

  Saat sekolah dulu ada anekdot dalam pelajaran Sejarah, jika Inggris punya Richard the Lion Heart (Hati Singa), kita punya Kasman the Lion on the Table (Singa Di Meja). Biasanya Siapakah Kasman ? Kasman adalah Ketua KNIP yang pertama. Kasman dilahirkan di Purworedjo.   Kasman menjabat ketua Pengurus Besar Jong Islamieten Bond pada tahun 1929-1935. Sejak muda ia bergerak dalam lapangana pendidikan dengan mengajar di Mulo Pendidikan Islam (1933), AMS, dan HIK Muhammadiyah. Semuanya di Jakarta. Pada tahun 1937-1939 ia bekerja di Mu’allimin wa Mu’allimat Muhammadiyah dan selanjutnya berpindah ke Kantor Pusat Pertanian.   Kasman berkuliah di Sekolah Tinggi Kedokteran, tetapi dikeluarkan karena aktivitasnya dalam gerakan kemahasiswaan dan kepemudaan. Ia kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Hukum dan berhasil lulus pada tahun 1939. Sebagaimana para tokoh pergerakan pada masa itu, ia menjadikan surat kabar dan majalah sebagai tempat   mencurahkan gagasa...
Baca selengkapnya