Organisasi Militer di Jawa Barat

 

Pada tanggal 15 September 1945 di Bandung  dibentuk  Madjelis Dewan Perdjoeangan Priangan (MDPP).  Badan ini kemudian mengalami perubahan nama menjadi Madjelis Persatoean Perdjoeangan Priangan (MP3) pada 14 Desember 1045, dengan anggota meliputi berbagai badan perjuangan, jawatan sipil, dan perwakilan TKR (Tentara Keamanan Rakyat). TKR di kota Bandung berada di bawah Komandemen I Jawa Barat yang dipimpin Mayjen Didi Kartasasmita.

Markas Besar Tentara (MBT) TKR membagi Komandemen I Jawa Barat menjadi tiga divisi sebagai berikut :

1.       Divisi I, meliputi Karesidenan Banten dan Bogor berkedudukan di Serang, dipimpin oleh Kolonel K. H. Syam’un.

2.       Divisi II, meliputi Karesidenan Cirebon dan Jakarta yang berkedudukan di Linggajati (Kuningan), dipimpin oleh  Kolonel Asikin.

3.       Divisi III, meliputi Karesidenan Priangan yang dipimpin di Bandung, dipimpin oleh Kolonel Arudji Kartawinata.

Pada 11 Oktober 1945, Kolonel Arudji Kartawinata dipindahkan ke Kementerian Pertahanan. Komandan Divisi III lalu diserahkan kepada Kolonel A.H. Nasution. Jabatan Kepala Staf Komandemen I Jawa Barat yang semula dipegang Kolonel Nasution diserahkan kepada Kolonel Hidayat. Pada saat yang sama, di Bandung dibentuk Resimen 8 yang dipimpin Letnan Kolonel Omon Abdurrahman dan Resimen 9 dipimpin Letnan Kolonel Gandawidjaja, untuk daerah Cililin dan Padalarang.

Resimen 8 Divisi III TKR bermarkas di Gedung NILMIJ (Nederlands Indische Levensverzekeringmaatchappij) di bagian utara Alun-alun Bandung. Setelah bermarkas di gedung tersebut, Resimen 8 menyusun batalyon-batalyon sebagai berikut :

1.       Batalyon I, bermarkas di Cikakak, dipimpin oleh Mayor Abdurrahman.

2.       Batalyon II, bermarkas di Tegallega, dipimpin oleh Mayor Sumarsono.

3.       Batalyon III, Siluman Merah, bermarkas di Cicadas, dipimpin oleh Mayor R. Ahmad Wiranatakusumah.

4.       Batalyon IV, bermarkas di Ujung Berung, dipimpin oleh Mayor  Aminuddin Hamzah.

5.       Batalyon V, bermarkas di Gedebage, dipimpin oleh Mayor Kohar.

6.       Batalyon VI, bermarkas di Lembang, dipimpin oleh Mayor Sukanda Bratamanggala (Djajusman, 1986, Bandung Lautan Api, 1986 : 38-39 dalam Sitaresmi, Saya Pilih Mengungsi, 2002 : 52-53).

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

B.M. Diah

Salah seorang pemuda revolusioner yang terlibat dalam proses proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah B.M. Diah. Burhanuddin Muhammad Diah lahir di Kutaraja (Banda Aceh), pada 7 April1917. Lulus Sekolah Dasar ia melanjutkan ke AMS di Jakarta dan sekolah dagang di Bandung. Setelah itu ia melanjutkan ke Sekolah Tinggi Ekonomi di Bandung. Namun ia lebih tertarik menjadi wartawan. Karena itu ia masuk Sekolah Jurnalis Ksatrian di bawah pimpinan Dr. E.E. Douwes Dekker di Bandung. Di sekolah itu, ia sempat bertanya kepada Douwes Dekker alias Setiabudi, “Pada umur berapa seseorang bisa menjadi wartawan terkenal ?” Sang guru menjawab, “Empat puluh tahun.” Belakangan terbukti, sebelum usia itu, Diah telah terkenal. Dia sempat menjadi sekretaris pribadi Setiabudi. Setelah itu ia pulang ke Medan dan bekerja di harian Sinar Deli. Di zaman Jepang ia turut dalampenerbitan Pertjatoeran Doenia dan Film dan memimpin harian Asia Raja. Penyimpan Naskah Proklamasi BM Diah ikut hadir langsun...
Baca selengkapnya

PSII di Zaman Jepang

Politik Hijrah Dalam Kongres ke-24   PSII di Surabaya pada   bulan Juli 1938, S.M. Kartosuwirjo berhasil merumuskan asas hijrah untuk PSII.   Menurutnya, hijrah tidak boleh diartikan sebagai non-kooperatif, karena non-kooperatif itu merupakan sikap negatif yang tidak konstruktif. Sebaliknya, hijrah di samping mengandung sikap penolakan sebagai non-kooperatif, juga mencakup usaha sekuat-kuatnya untuk membentuk kekuatan hebat menuju Darul Islam. Jadi hijrah merupakan sikap positif dan penyelenggaraan politik hijrah merupakan sikap yang positif pula. Penyelenggaraan   politik hijrah dalam PSII diserahkan kepada SM Kartowuwirjo, sementara ketua Dewan Partai dan ketua Lajnah Tanfidhyah masing-masing diduduki oleh W. Wondoamiseno dan Abikusno Tjokrosujoso. Sukiman dari PARII (pecahan dari PSII) menuntut PSII dibersihkan dari   politik hijrah Kartosuwirjo. Dia juga menuntut PSII semata-mata sebagai organisasi politik, dan PSII mau selekas-lekasnya mencabut disi...
Baca selengkapnya

UNCI (United Nations Commission on Indonesia)

Dalam memoarnya “Napak Tilas Bapak-Bapak Pejuang Menuju Indonesia Merdeka Adil dan Makmur,” Supeni menulis mengenai keberadan UNCI yang diterjemahkannya sebagai Komisi Untuk Indonesia. Supeni menulis bahwa pada tanggal 16 Mei 1949 UNCI mengeluarkan komunike yang menyatakan bahwa perundingan pengembalian pemerintah Republik ke Yogyakarta sudah mendapat banyak kemajuan (2001 : 298).   Sedangkan dalam buku Ricklefs, “Sejarah Indonesia Modern 1200-2004,”   nama UNCI sama sekali tidak ditemukan baik pada halaman isi maupun halaman indeksnya. Namun sebuah artikel yang ditulis Verelladevanka Adryamarthanino dan   Widya Lestari Ningsih di KOMPAS.com   menyebutkan bahwa   United Nations Commission for Indonesia (UNCI) atau yang juga disebut sebagai Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia adalah komisi yang diberi tugas oleh PBB untuk menggantikan tugas komisi sebelumnya. UNCI dibentuk pada 28 Januari 1948 oleh Dewan Keamanan PBB sebagai pengganti dari Komisi ...
Baca selengkapnya