Mosaik Sejarah Indonesia

  Antara Agustus 1945 hingga Juli 1946, pernah ada Daerah Istimewa Surakarta yang terdiri dari Kesunanan yang meliputi Surakarta, Sukoharjo, Klaten, Boyolali serta Sragen; dan Mangkunegaran yang meliputi Wonogiri dan Karanganyar. Daerah istimewa itu lahir setelah Pakubuwono XII menyatakan dukungan kepada Republik Indonesia yang baru diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Namun keraton Surakarta Hadiningrat dan Puri Mangkunegaran tidak berhasil memanfaatkan kesempata-kesempatan untuk memainkan peranan positif dalam Revolusi. Karena itu mereka pun   tidak pernah dapat menguasai peristiwa-peristiwa yang terjadi. Kaum radikal Surakarta yang terhimpun dalam Barisan Banteng di bawah pimpinan Dr. Muwardi,   pada bulan Januari 1946 menculik Pakubuwanan XII dan ibunya dalam waktu singkat untuk menunjukkan rasa tidak senang rakyat.   Sebelumnya pada 17 Oktober 1945, Patih Sosrodiningrat diculik dan dibunuh oleh laskar tersebut. Sementara itu Sjahrir dan Amir Sjarifuddin y...

  Pada 22 Agustus 1945, pemerintah membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR) sebagai wadah perjuangan. Pada 5 Oktober 1945, BKR menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Pada bulan Maret 1946, jumlah divisi di Pulau Jawa disusutkan menjadi tujuh buah . Beberapa divisi dikelompokkan dalam komandemen.   Di Jawa Barat, TKR masuk dalam Komandemen I Jawa Barat dipimpin oleh Mayjen Didi Kartasasmita, dengan tiga Divisi. Divisi I meliputi karesidenan Bogor dan Banten dipimpin oleh Kolonel K. H. Syam’un bermarkas di Serang. Divisi II meliputi Karesidenan Jakarta dan Cirebon dipimpin Kolonel Asikin bermarkas di Cirebon dan Divisi III meliputi Karesidenan Priangan dipimpin Kolonel Arudji Kartawinata. Divisi III kemudian dipimpin oleh   Kolonel A. H. Nasution. Pada tanggal 17 Mei 1946, Pemerintah Pusat membentuk Panitia Besar Reorganisasi Tentara. Panitia tersebut bekerja dalam bidang pertahanan, yang bertugas menata ketentaraan, kekuatan tentara,   organisasi tentara, keduduk...

  Setelah perintah mundur dari Panglima Divisi III Kolonel   A.H. Nasution dikeluarkan, seluruh kekuatan TRI dan pejuang keluar dari kota Bandung. Lokasi markas dipilih seadanya karena waktu yang singkat (Sitaresmi dkk., 2002 : 137).   Setiap pasukan membangun pertahanan di selatan Bandung. Markas Divisi bertempat di jalan lintang antara Kulalet-Cangkring, Baleendah. Resimen Pelopor pimpinan Soetoko di sebelah barat dan Resimen 8 pimpinan Letkol Omon Abdurrahman serta MDPP di sebelah timur (Nasution, 1990 : 232). Sementara itu, seluruh Batalyon yang berada di bawah kendali Resimen 8 menempati tempat masing-masing. Batalyon 1 ke Dayeuhkolot, Batalyon 2 ke Cilampeni, Batalyon 3 ke Ciwidey (Suparyadi, 4 Maret 1997). Badan badan perjuangan membuat markas di Ciparay (Djadjat Suraatmadja, 8 September 1977). Setelah ditinggalkan penduduk pada tanggal 24 Maret 1946, keesokan harinya, pagi pagi sekali , tentara Inggris yang tergabung dalam Divisi ke-23, mulai bergerak me...

  Laskar Wanita Indonesa (Laswi) bermarkas di Jalan Pangeran Sumedang ( Jl. Oto Iskandar Dinata) dibentuk oleh Yati Arudji Kartawinata pada tanggal 12 Oktober 1945 (Karmas dan Amar dalam Sitaresmi, 2002 : 50-51). Sumber lain mengatakan bahwa Laswi berdiri di Bandung pada tanggal 12 November 1945. Tujuan pembentukan Laswi adalah untuk membantu para pejuang laki-laki baik di garis depan maupun di garis belakanga. Anggota Laswi yang sebagian besar pelajar putri tersebut mendapat latihan pembinaan fisik dan mental, kemiliteran (baris berbaris, penggunaan senjata, taktik gerilya), palang merah, intelejen dan lain lain. Persenjataan yang dimiliki Laswi itu waktu itu berupa bambu runcing, pistol, mouser dan keris. Mereka membangun perluasan ke daerah-daerah lain   dan merekrut anggota dari kalangan pelajar, ibu rumah tangga, hingga janda. Mereka menjalankan taktik gerilya serta mengadakan penyusupan secara diam-diam (Indah Prsetya Putri,   Laskar Putri   Indonesia, ...

Pada pertemuan   Sir Archibald Kerr dan Syahrir   tanggal 12 Maret sehari sebelum negosiasi Indonesia-Belanda berlangsung,   secara serius Kerr   membahas usulan Syahrir di kaitkan dengan perkembangan dunia setelah pasca Perang Dunia II, yakni : “(f) dalam beberapa waktu kemudian, sebuah lembaga uni federal akan dibentuk antara pihak Belanda dengan Indonesia, yang mana hubungan luar negeri dan pertahanan antara kedua pemerintahan, akan di susun bersama dalam suatu wadah federal yang terdiri dari perwakilan-perwakilan Belanda-Indonesia , dan; (g) Wadah Federal ini harus menjamin untuk melindungi dasar hak-hak asasi, administrasi pemerintahan yang baik dan teratur, dan penyusunan kebijakan keuangan, dan mengimplementasi perjanjian sesuai butir (f). “ Kedua butir tersebut memungkinkan keterlibatan PBB mengatasi keadaan.   Usulan Sjahrir ini justru menimbulkan kekwatiran di saat dunia mulai menjurus kearah Perang Dingin yang membagi dunia dalam dua kekua...