Kabinet Sjahrir Dibentuk Kembali

Berkenaan dengan usul-usul Belanda, pada tanggal 21 Februari 1946, Badan Pekerja KNIP menyatakan pendapatnya bahwa hanya Republik Indonesialah yang berdaulat di seluruh Indonesia. Pada sidang lengkap ke-3 KNIP di Solo, tanggal 28 Februari 1946,  Syahrir mengundurkan diri dan kabinet dibubarkan karena oposisi Persatuan Perjuangan.  Namun dalam sidang KNIP tanggal 2 Maret 1946, Sjahrir membentuk kabinet baru dengan pokok program:

1.       Berunding atas dasar pengakuan Republik Indonesia Merdeka (100%);

2.       Mempersiapkan rakyat negara di segala lapangan politik, ketentraman, ekonomi dan sosial untuk mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia;

3.       Menyusun pemerintahan pusat dan daerah yang demokratis;

4.       Berusaha segiat-giatnya untuk menyempurnakan pembagian makanan dan pakaian;

5.       Tentang perusahaan dan perkebunan hendaknya oleh pemerintah diambil tindakan-tindakan seperlunya hingga memenuhi maksud sebagai termaktub dalam Undang-undang Dasar Pasal 33 (Supeni, 2001 : 246-247).

Program tersebut oleh golongan oposisi (Persatuan Peerjuangan) dianggap tidak bisa diterima karena tidak sesuai dengan programnya sendiri seperti yang sudah disusunnya di Solo pada tanggal 15 Januari 1946 sebagai berikut :

1.       berunding dengan tujuan pengakuan kemerdekaan 100 %;

2.       pemerintah rakyat (dalam arti kemauan tentara harus sesuai kemauan rakyat;

3.       tentara rakyat (dalam arti kemauan tentara harus sesuai dengan kemauan rakyat);

4.       menyelenggarakan tawanan Eropa;

5.       melucuti senjata Jepang;

6.       menyita hak dan milik musuh;

7.       menyita perusahaan (pabrik, bengkel, dll) dan pertanian (perkebunan, pertambangan, dll) dari musuh (Purwoko, 2004 : 136).

Sementara mengenai aksi protes yang dilakukan beberapa partai politik, Presiden Soekarno pada 11 Maret dengan tegas mendukung Kabinet Sjahrir yang baru dan memberi kekuasaan sepenuhnya kepada PM Sjahrir untuk melanjutkan diplomasi mewujudkan pengakuan dunia internasional terhadap kedaulatan Republik Indonesia.

 

 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Catatan Dari Seorang Teman

Catatan Dadang Kusnandar Minggu` 28 Juni 2009 sesaat menunggu istri dan anak pulang dari pasar tradisional, saya mengirimkan pesan pendek (tapi cukup panjang) kepada Tomi Johan Agusta di Denpasar, Mas Adji Klewang di Malang, dr Ribka Tjiptaning di Jakarta, Mas Cahyo Suryanto di Surabaya, Mas Harjoko di Bandung, Mas Dahono di Jakarta. Saya mentransfer kegelisahan sekaligus impian yang cukup lama terpendam: Museum Komik. Jika setiap selesai shalat Shubuh dan menyiapkan diri ke sekolah, anak saya menyalakan televisi 14 inchi terus memeloti film kartun luar, seketika terpikir betapa minimnya pengetahuan anak saya menyoal tokoh lokal. Meski anak saya yang baru saja naik kelas 8 di Cirebon itu tergolong rajin baca dan mengoleksi buku; tetap saja Naruto, dan sebagainya yang dikenal-- mungkin jadi idola. Saya agak yakin anak-anak lain pun melakukan hal yang sama, mungkin di seluruh Indonesia. Isi sms saya : Yang terpikir sekarang adalah, ingin ada yang mau bareng-bareng wujudkan mimpiku mendir...
Baca selengkapnya

UNCI (United Nations Commission on Indonesia)

Dalam memoarnya “Napak Tilas Bapak-Bapak Pejuang Menuju Indonesia Merdeka Adil dan Makmur,” Supeni menulis mengenai keberadan UNCI yang diterjemahkannya sebagai Komisi Untuk Indonesia. Supeni menulis bahwa pada tanggal 16 Mei 1949 UNCI mengeluarkan komunike yang menyatakan bahwa perundingan pengembalian pemerintah Republik ke Yogyakarta sudah mendapat banyak kemajuan (2001 : 298).   Sedangkan dalam buku Ricklefs, “Sejarah Indonesia Modern 1200-2004,”   nama UNCI sama sekali tidak ditemukan baik pada halaman isi maupun halaman indeksnya. Namun sebuah artikel yang ditulis Verelladevanka Adryamarthanino dan   Widya Lestari Ningsih di KOMPAS.com   menyebutkan bahwa   United Nations Commission for Indonesia (UNCI) atau yang juga disebut sebagai Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia adalah komisi yang diberi tugas oleh PBB untuk menggantikan tugas komisi sebelumnya. UNCI dibentuk pada 28 Januari 1948 oleh Dewan Keamanan PBB sebagai pengganti dari Komisi ...
Baca selengkapnya

Museum Sebagai Jendela Kebudayaan

Museum diperlukan untuk mengumpulkan, ,menyimpan, merawat, mengamankan, dan memanfaatkan benda-benda bukti material hasil budaya manusia,alam dan lingkungannya. Hal itu berlaku juga untuk komik Indonesia tentunya. Artikel ini menggambarkan fungsi museum dalam mengamankan komik Indonesia sebagai benda hasil budaya. Setiap benda yang menjadi koleksi museum harus memperhatikan criteria sebagai berikut: pertama, memiliki nilai sejarah dan ilmiah; kedua, memiliki identitas menurut bentuk dan wujudnya, tipe dan gayanya, fungsi dan asalnya secara historis, geografis, serta periodesasi; ketiga, dapat menjadin monument sejarah dan budaya (Perda Propinsi Jawa Barat No. 7 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kepurbakalaan, Kesejarahan, Nilai Tradisional danMuseum). Koleksi Koleksi museum tentunya harus didokumentasikan secara verbal dan visual dengan ketentuan teknis permuseuman. Koleksi tidak boleh diperjualbelikan atau dipindahtangankan, tetapi boleh dipinjamkan untuk kepentingan pelayanan masyaraka...
Baca selengkapnya