Sikap Para Raja


Saat saat menjelang Proklamasi Kemerdekaan, 17 Agustus 1945 hubungan baik kedua belah pihak (negeri masing-masing) antara Kadipaten Pakualaman dengan Kasultanan Yogyakarta dikembangkan dengan mengajak Kadipaten Mangkunegaran dan Kasunanan Surakarto (catur sagatra), saat itu Paku Alam VIII diutus Hamengku Buwono IX untuk menjalin diplomasi politik antar empat kerajaan agar memiliki sikap politik yang sama dalam mendukung para pejuang kemerdekaan sambil  panahan disuatu tempat antara  Sragen – Mantingan (KPH Wijoyokusumo, 1999, dalam Wahyukismoyo, 2017).

Sikap empat raja di Jawa (catur sagatra) menyatakan dukungan pada Republik. Akan tetapi banyak raja-raja di luar Jawa tidak tertarik pada Revolusi. Mereka tidak suka pada terhadap kepemimpinan di Jakarta yang mereka anggap radikal, bukan ningrat, dan kadang-kadang bersifat Islam. Mereka juga tidak suka kepada pemuda Republik di wilayah mereka  yang menjadi kekuatan Revolusi setempat. Akan tetapi, di Sulawesi Selatan , Raja Bone (Arumpone) La Mappanyuki, menyatakan dukungannya kepada Rebublik. Menurut Ricklefs, kebanyakan raja-raja dari suku Makasar dan Bugis mengikuti jejak La Mappanjuki mengakui kekuasaan Gubernur Sulawesi G.S.S.J. Ratulangie, seorang Manado beragama Kristen yang ditunjuk oleh pemimpin nasional di Jakarta. Raja-raja Bali juga mengakui kekuasaan Republik. Akan tetapi, di banyak wilayah lainnya, raja-rajanya memilih menentang Revolusi sehingga sering kali menjadi korbannya (2004 :432).

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

B.M. Diah

Salah seorang pemuda revolusioner yang terlibat dalam proses proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah B.M. Diah. Burhanuddin Muhammad Diah lahir di Kutaraja (Banda Aceh), pada 7 April1917. Lulus Sekolah Dasar ia melanjutkan ke AMS di Jakarta dan sekolah dagang di Bandung. Setelah itu ia melanjutkan ke Sekolah Tinggi Ekonomi di Bandung. Namun ia lebih tertarik menjadi wartawan. Karena itu ia masuk Sekolah Jurnalis Ksatrian di bawah pimpinan Dr. E.E. Douwes Dekker di Bandung. Di sekolah itu, ia sempat bertanya kepada Douwes Dekker alias Setiabudi, “Pada umur berapa seseorang bisa menjadi wartawan terkenal ?” Sang guru menjawab, “Empat puluh tahun.” Belakangan terbukti, sebelum usia itu, Diah telah terkenal. Dia sempat menjadi sekretaris pribadi Setiabudi. Setelah itu ia pulang ke Medan dan bekerja di harian Sinar Deli. Di zaman Jepang ia turut dalampenerbitan Pertjatoeran Doenia dan Film dan memimpin harian Asia Raja. Penyimpan Naskah Proklamasi BM Diah ikut hadir langsun...
Baca selengkapnya

PSII di Zaman Jepang

Politik Hijrah Dalam Kongres ke-24   PSII di Surabaya pada   bulan Juli 1938, S.M. Kartosuwirjo berhasil merumuskan asas hijrah untuk PSII.   Menurutnya, hijrah tidak boleh diartikan sebagai non-kooperatif, karena non-kooperatif itu merupakan sikap negatif yang tidak konstruktif. Sebaliknya, hijrah di samping mengandung sikap penolakan sebagai non-kooperatif, juga mencakup usaha sekuat-kuatnya untuk membentuk kekuatan hebat menuju Darul Islam. Jadi hijrah merupakan sikap positif dan penyelenggaraan politik hijrah merupakan sikap yang positif pula. Penyelenggaraan   politik hijrah dalam PSII diserahkan kepada SM Kartowuwirjo, sementara ketua Dewan Partai dan ketua Lajnah Tanfidhyah masing-masing diduduki oleh W. Wondoamiseno dan Abikusno Tjokrosujoso. Sukiman dari PARII (pecahan dari PSII) menuntut PSII dibersihkan dari   politik hijrah Kartosuwirjo. Dia juga menuntut PSII semata-mata sebagai organisasi politik, dan PSII mau selekas-lekasnya mencabut disi...
Baca selengkapnya

UNCI (United Nations Commission on Indonesia)

Dalam memoarnya “Napak Tilas Bapak-Bapak Pejuang Menuju Indonesia Merdeka Adil dan Makmur,” Supeni menulis mengenai keberadan UNCI yang diterjemahkannya sebagai Komisi Untuk Indonesia. Supeni menulis bahwa pada tanggal 16 Mei 1949 UNCI mengeluarkan komunike yang menyatakan bahwa perundingan pengembalian pemerintah Republik ke Yogyakarta sudah mendapat banyak kemajuan (2001 : 298).   Sedangkan dalam buku Ricklefs, “Sejarah Indonesia Modern 1200-2004,”   nama UNCI sama sekali tidak ditemukan baik pada halaman isi maupun halaman indeksnya. Namun sebuah artikel yang ditulis Verelladevanka Adryamarthanino dan   Widya Lestari Ningsih di KOMPAS.com   menyebutkan bahwa   United Nations Commission for Indonesia (UNCI) atau yang juga disebut sebagai Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia adalah komisi yang diberi tugas oleh PBB untuk menggantikan tugas komisi sebelumnya. UNCI dibentuk pada 28 Januari 1948 oleh Dewan Keamanan PBB sebagai pengganti dari Komisi ...
Baca selengkapnya