Menunggu Presiden Sukarno Kembali dari Luar Negeri

 


Sementara tentara menggelar demonstrasi-demonstrasi untuk mendukung Undang-undang Dasar 1945 dan kelompok-kelompok pemuda dari PKI dan Masyumi juga turun di jalan-jalan di Bandung, Presiden Sukarno memulai perjalanan keliling dunia (23 April-29 Juni 1959) dan Ketua NU Idham Chalid pergi naik haji ke Mekah. *)

Daerah Istimewa Aceh

Sejak bulan Maret 1957 telah disepakati suatu gencatan senjata di Aceh dan pada bulan Mei 1959 Pemerintah memberi status Daerah Istimewa kepada Aceh. Penduduk Aceh diberi otonomi dalam masalah-masalah keagamaan, hukum adat, dan pendidikan. Daud Beureuh diberi pensiun sebagai mantan Gubernur dan aktif dalam memajukan proyek-proyek pekerjaan umum.

Kembali ke UUD 1945

Nasution memutuskan bahwa satu-satunya cara untuk memecahkan jalan buntu pada tingkat nasional adalah diberlakukannya kembali Undang-undang Dasar 1945 lewat dekrit Presiden. PKI dan PNI sepakat bahwa inilah satu-satunya cara untuk dapat menerobos keteguhan pendirian partai-partai Islam yang tidak dapat ditawar dan menghindari terjadinya kudeta oleh pihak tentara. NU juga lebih menyukai cara ini. Sikap kaku Masyumi merupakan jalan buntu.

Pada tanggal 3 Juni 1959, Nasution mengeluarkan larangan sementara terhadap semua kegiatan politik di muka umum dan minta kepada kalangan pers supaya tetap tenang. Semuanya menunggu kembalinya Presiden Sukarno.

Pada tanggal 29 Juni 1959, Sukarno kembali ke Jakarta dan memutuskan untuk menyetujui usulan Nasution.

Pada tanggal 5 Juli 1959 dia membubarkan Majelis Konstituante dan memberlakukan kembali undang-undang dasar yang lama.

Presiden Sukarno mengatakan bahwa Piagam Jakarta merupakan dokumen sejarah yang mengilhami keseluruhan undang-undang dasar tersebut tetapi tidak dengan sendirinya menjadi bagian yang resmi darinya.

Menurut Ricklefs, dekrit tersebut jelas tidak konstitusional, tetapi banyak pihak merasa lega bahwa sebagian dari jalan buntu nasional telah berhasil ditembus (2005 : 524-526).

*) Negara-negara yang dikunjungi Bung Karno pada tahun 1959 :

1.       Brasil ;

2.       Argentina;

3.       Meksiko;

4.       Turki (menerima doctor honoris causa dari Fakultas Hukum Universitas Istanbul);

5.       Denmark;

6.       Vietnam.

 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pidato Muhammad Yamin

Pada hari kedua sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, dimulai dengan mendengarkan pidato dari para anggota yang datang yaitu seperti: Muhammad Yamin, Margono, Sosroningrat, Wiranatakusuma, Soemitro, Woerjaningrat, Soerjo, Soesanto, Dasaad, Rooseno, dan Aris P. Untuk kepentingan menjernihkan kesimpangsiuran mengenai penggagas Pancasila, maka terlebih dahulu saya muat pidato Yamin, Sukarno dan Supomo. Berikutnya saya sampaikan pidato dari pembicara lainnya jiwa waktu dan kesempatan tersedia. Intisari Pidato Muhammad Yamin adalah sebagai berikut : A.     Bahan-bahan dicari tidak hanya di Jawa tapi juga di selutuh Indonesia seperti Borneo, Selebes, Maluku, Malaya, Sumatra dan Sunda Kecil. B.      Tiga usaha yang harus dilakukan : (1) menungumpulkan bahan untuk pembentukan negara; (2) menyusun UUD negara; (3) menjalankan isu hukum negara Indonesia.\ C.      Indonesia Merdeka, sekarang ! 1.       E...
Baca selengkapnya

B.M. Diah

Salah seorang pemuda revolusioner yang terlibat dalam proses proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah B.M. Diah. Burhanuddin Muhammad Diah lahir di Kutaraja (Banda Aceh), pada 7 April1917. Lulus Sekolah Dasar ia melanjutkan ke AMS di Jakarta dan sekolah dagang di Bandung. Setelah itu ia melanjutkan ke Sekolah Tinggi Ekonomi di Bandung. Namun ia lebih tertarik menjadi wartawan. Karena itu ia masuk Sekolah Jurnalis Ksatrian di bawah pimpinan Dr. E.E. Douwes Dekker di Bandung. Di sekolah itu, ia sempat bertanya kepada Douwes Dekker alias Setiabudi, “Pada umur berapa seseorang bisa menjadi wartawan terkenal ?” Sang guru menjawab, “Empat puluh tahun.” Belakangan terbukti, sebelum usia itu, Diah telah terkenal. Dia sempat menjadi sekretaris pribadi Setiabudi. Setelah itu ia pulang ke Medan dan bekerja di harian Sinar Deli. Di zaman Jepang ia turut dalampenerbitan Pertjatoeran Doenia dan Film dan memimpin harian Asia Raja. Penyimpan Naskah Proklamasi BM Diah ikut hadir langsun...
Baca selengkapnya

PSII di Zaman Jepang

Politik Hijrah Dalam Kongres ke-24   PSII di Surabaya pada   bulan Juli 1938, S.M. Kartosuwirjo berhasil merumuskan asas hijrah untuk PSII.   Menurutnya, hijrah tidak boleh diartikan sebagai non-kooperatif, karena non-kooperatif itu merupakan sikap negatif yang tidak konstruktif. Sebaliknya, hijrah di samping mengandung sikap penolakan sebagai non-kooperatif, juga mencakup usaha sekuat-kuatnya untuk membentuk kekuatan hebat menuju Darul Islam. Jadi hijrah merupakan sikap positif dan penyelenggaraan politik hijrah merupakan sikap yang positif pula. Penyelenggaraan   politik hijrah dalam PSII diserahkan kepada SM Kartowuwirjo, sementara ketua Dewan Partai dan ketua Lajnah Tanfidhyah masing-masing diduduki oleh W. Wondoamiseno dan Abikusno Tjokrosujoso. Sukiman dari PARII (pecahan dari PSII) menuntut PSII dibersihkan dari   politik hijrah Kartosuwirjo. Dia juga menuntut PSII semata-mata sebagai organisasi politik, dan PSII mau selekas-lekasnya mencabut disi...
Baca selengkapnya