Pemungutan Suara dalam Konstituante

 

Wilopo dalam bukunya Konstitusi Republik Indonesia, Risalah Perundingan 1957 (tujuh jilid), dan buku Tentang Dasar Negara Republik Indonesia dalam Konstituante (tiga jilid) yang diterbitkan pada tahun 1958, menyatakan setidaknya ada tiga golongan yang berjuang ingin menggolkan ideologinya menjadi dasar negara Republik Indonesia.

Golongan pertama menghendaki Pancasila tetap sebagai dasar negara, dan menolak sosial ekonomi dan agama Islam menjadi dasar negara Republik Indonesia.

Golongan kedua menghendaki agama Islam menjadi dasar negara RI, serta menolak Pancasila dan sosial ekonomi menjadi dasar negara RI.

Golongan ketiga menghendaki sosial ekonomi menjadi dasar RI, dan menolak Pancasila dan sosial ekonomi menjadi dasar RI.

Sementara itu, di kalangan masyarakat muncul pendapat semakin kuat, yang menghendaki diberlakukannya kembali UUD 1945.

Pada tanggal 25 April 1959 Presiden Sukarno menyampaikan saran kepada Konstituante  untuk kembali kepada UUD 1945.

Konstituante mengadakan beberapa kali sidang pleno yakni, Sidang Pleno Pemandangan Umum Fraksi-fraksi dalam Konstituante (dua kali) dan Sidang Pleno Tanggapan Pemerintah terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi (dua kali). Keempat Sidang Pleno Konstituante tersebut sudah kami sampaikan pada tulisan terdahulu.

Pemungutan Suara

Pada akhirnya Konstituante mengadakan pemungutan suara pada tanggal 30 Mei, 1 dan 2 Juni 1959. 

Pada pemungutan suara tanggal 30 Mei 1959 hasilnya adalah 269 suara menyetujui UUD 1945 dan 199 suara menolaknya.

Pemungutan suara tanggal 1 Juni 1959 menunjukkan bahwa 263 suara menyetujui kembali ke UUD 1945 dan 203 menolak.

Pemungutan suara tanggal 2 Juni 1959 menghasilkan suara 264 suara setuju kembali ke UUD 1945 dan 204 menolaknya.  

Tidak Mencapai Kuorum

Ternyata sebagian besar anggotaKonstituante menghendaki kembali kepada UUD 1945, tetapi jumlah suaranya tidak mencapai dua pertiga suara yang masuk sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 137 UUDS 1950.


Sesudah pemungutan suara yang ketiga itu, beberapa anggota menolak menghadiri Sidang-sidang Konstituante. Sebagai akibatnya keadaan negara menjadi genting, perpecahan bangsa mengancam. Untuk menyelamatkan Negara inilah kemudian Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 (Sudibjo, ENI Vol. 9, PT Delta Pamungkas, Jakarta, 2004 : 117).

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pidato Muhammad Yamin

Pada hari kedua sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, dimulai dengan mendengarkan pidato dari para anggota yang datang yaitu seperti: Muhammad Yamin, Margono, Sosroningrat, Wiranatakusuma, Soemitro, Woerjaningrat, Soerjo, Soesanto, Dasaad, Rooseno, dan Aris P. Untuk kepentingan menjernihkan kesimpangsiuran mengenai penggagas Pancasila, maka terlebih dahulu saya muat pidato Yamin, Sukarno dan Supomo. Berikutnya saya sampaikan pidato dari pembicara lainnya jiwa waktu dan kesempatan tersedia. Intisari Pidato Muhammad Yamin adalah sebagai berikut : A.     Bahan-bahan dicari tidak hanya di Jawa tapi juga di selutuh Indonesia seperti Borneo, Selebes, Maluku, Malaya, Sumatra dan Sunda Kecil. B.      Tiga usaha yang harus dilakukan : (1) menungumpulkan bahan untuk pembentukan negara; (2) menyusun UUD negara; (3) menjalankan isu hukum negara Indonesia.\ C.      Indonesia Merdeka, sekarang ! 1.       E...
Baca selengkapnya

B.M. Diah

Salah seorang pemuda revolusioner yang terlibat dalam proses proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah B.M. Diah. Burhanuddin Muhammad Diah lahir di Kutaraja (Banda Aceh), pada 7 April1917. Lulus Sekolah Dasar ia melanjutkan ke AMS di Jakarta dan sekolah dagang di Bandung. Setelah itu ia melanjutkan ke Sekolah Tinggi Ekonomi di Bandung. Namun ia lebih tertarik menjadi wartawan. Karena itu ia masuk Sekolah Jurnalis Ksatrian di bawah pimpinan Dr. E.E. Douwes Dekker di Bandung. Di sekolah itu, ia sempat bertanya kepada Douwes Dekker alias Setiabudi, “Pada umur berapa seseorang bisa menjadi wartawan terkenal ?” Sang guru menjawab, “Empat puluh tahun.” Belakangan terbukti, sebelum usia itu, Diah telah terkenal. Dia sempat menjadi sekretaris pribadi Setiabudi. Setelah itu ia pulang ke Medan dan bekerja di harian Sinar Deli. Di zaman Jepang ia turut dalampenerbitan Pertjatoeran Doenia dan Film dan memimpin harian Asia Raja. Penyimpan Naskah Proklamasi BM Diah ikut hadir langsun...
Baca selengkapnya

PSII di Zaman Jepang

Politik Hijrah Dalam Kongres ke-24   PSII di Surabaya pada   bulan Juli 1938, S.M. Kartosuwirjo berhasil merumuskan asas hijrah untuk PSII.   Menurutnya, hijrah tidak boleh diartikan sebagai non-kooperatif, karena non-kooperatif itu merupakan sikap negatif yang tidak konstruktif. Sebaliknya, hijrah di samping mengandung sikap penolakan sebagai non-kooperatif, juga mencakup usaha sekuat-kuatnya untuk membentuk kekuatan hebat menuju Darul Islam. Jadi hijrah merupakan sikap positif dan penyelenggaraan politik hijrah merupakan sikap yang positif pula. Penyelenggaraan   politik hijrah dalam PSII diserahkan kepada SM Kartowuwirjo, sementara ketua Dewan Partai dan ketua Lajnah Tanfidhyah masing-masing diduduki oleh W. Wondoamiseno dan Abikusno Tjokrosujoso. Sukiman dari PARII (pecahan dari PSII) menuntut PSII dibersihkan dari   politik hijrah Kartosuwirjo. Dia juga menuntut PSII semata-mata sebagai organisasi politik, dan PSII mau selekas-lekasnya mencabut disi...
Baca selengkapnya