Dampak dari Dekrit Presiden

 


Dampak Dekrit Presiden

Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, bubarlah Kabinet Juanda-Hardi-Idham-Leimena digantikan oleh Kabinet Presidensial yang dipimpin sendiri oleh Presiden Sukarno. Sebagai Menteri Pertama diangkat Ir. Juanda. Dengan demikian, Juanda masih ikut menjalankan pemerintahan hingga akhir hayatnya pada tahun 1963 (Supeni, 2001 : 473-474). 

Supeni dalam bukunya menulis bahwa “setelah Dekrit Presiden, semua kesulitan itu dapat diatasi” di antaranya :

(1) Penyelesaian Irian Barat setelah perundingan dengan Belanda di PBB mencapai jalan buntu, yang akhirnya diselesaikan secara tuntas pada tahun 1962;

(2) Penyelesaian berbagai pemberontakan yang bertambah sejak tanggal 15 Februari 1958 yaitu :

a. Pemberontakan Daud Beureuh di Aceh;

b. Pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dan Perjuangan Semesata (Permesta) di Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Sulawesi dan lain-lain daerah;

c. Pemberontakan Kahar Moezakar di Sulawesi Selatan;

d. Pemberontakan Kartosoewirjo di Jawa Barat dan Jawa Tengah;

e. Pemberontakan Ibnu Hadjar di Kalimantan Selatan, dan

f. Pemberontakan Soumokil di Maluku Selatan.

(3) Seluruh pemberontakan dapat diatasi dengan menyerahnya para pemberontak sebelum taggal 5 Oktober 1961 untuk kemudian diberi amnesti dan abolisi;

(4) Irian Barat pada tahun 1962 berhasil dikembalikan kepada RI;

(5) Rencana Pembangunan Nasional Lima Tahun Pertama 1958-1963 dapat dilaksanakan. Dengan bantuan Pemerintah Perancis dibangun Bendungan Jatiluhur, dengan Pemerintah Jepang dibangun waduk Karangkates, serta bantuan Uni Sovyet untuk proyek industri dasar di Cilegon;

(6) Selesai pemberontakan yang melanda RI sejak tahun 1959 dengan menyerahnya semua pemimpin pemberontakan sebelum tanggal 5 Oktober 1961;

(7) Mempersiapkan Rencana Pembangunan Nasional yang berlandaskan partisipasi seluruh rakyat Indonesia dalam pembangunan ekonomi kerakyatan dengan tersedianya dana (bukan pinjaman) yang diperoleh dari dalam dan luar negeri. Rencana yang bertujuan melaksanakan amanat Pembukaan UUD 1945 itu akan diselenggarakan secara bertahap. Setiap tahap selama delapan tahun mulai tahun 1965 (2001 : 475).

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pidato Muhammad Yamin

Pada hari kedua sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, dimulai dengan mendengarkan pidato dari para anggota yang datang yaitu seperti: Muhammad Yamin, Margono, Sosroningrat, Wiranatakusuma, Soemitro, Woerjaningrat, Soerjo, Soesanto, Dasaad, Rooseno, dan Aris P. Untuk kepentingan menjernihkan kesimpangsiuran mengenai penggagas Pancasila, maka terlebih dahulu saya muat pidato Yamin, Sukarno dan Supomo. Berikutnya saya sampaikan pidato dari pembicara lainnya jiwa waktu dan kesempatan tersedia. Intisari Pidato Muhammad Yamin adalah sebagai berikut : A.     Bahan-bahan dicari tidak hanya di Jawa tapi juga di selutuh Indonesia seperti Borneo, Selebes, Maluku, Malaya, Sumatra dan Sunda Kecil. B.      Tiga usaha yang harus dilakukan : (1) menungumpulkan bahan untuk pembentukan negara; (2) menyusun UUD negara; (3) menjalankan isu hukum negara Indonesia.\ C.      Indonesia Merdeka, sekarang ! 1.       E...
Baca selengkapnya

B.M. Diah

Salah seorang pemuda revolusioner yang terlibat dalam proses proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah B.M. Diah. Burhanuddin Muhammad Diah lahir di Kutaraja (Banda Aceh), pada 7 April1917. Lulus Sekolah Dasar ia melanjutkan ke AMS di Jakarta dan sekolah dagang di Bandung. Setelah itu ia melanjutkan ke Sekolah Tinggi Ekonomi di Bandung. Namun ia lebih tertarik menjadi wartawan. Karena itu ia masuk Sekolah Jurnalis Ksatrian di bawah pimpinan Dr. E.E. Douwes Dekker di Bandung. Di sekolah itu, ia sempat bertanya kepada Douwes Dekker alias Setiabudi, “Pada umur berapa seseorang bisa menjadi wartawan terkenal ?” Sang guru menjawab, “Empat puluh tahun.” Belakangan terbukti, sebelum usia itu, Diah telah terkenal. Dia sempat menjadi sekretaris pribadi Setiabudi. Setelah itu ia pulang ke Medan dan bekerja di harian Sinar Deli. Di zaman Jepang ia turut dalampenerbitan Pertjatoeran Doenia dan Film dan memimpin harian Asia Raja. Penyimpan Naskah Proklamasi BM Diah ikut hadir langsun...
Baca selengkapnya

PSII di Zaman Jepang

Politik Hijrah Dalam Kongres ke-24   PSII di Surabaya pada   bulan Juli 1938, S.M. Kartosuwirjo berhasil merumuskan asas hijrah untuk PSII.   Menurutnya, hijrah tidak boleh diartikan sebagai non-kooperatif, karena non-kooperatif itu merupakan sikap negatif yang tidak konstruktif. Sebaliknya, hijrah di samping mengandung sikap penolakan sebagai non-kooperatif, juga mencakup usaha sekuat-kuatnya untuk membentuk kekuatan hebat menuju Darul Islam. Jadi hijrah merupakan sikap positif dan penyelenggaraan politik hijrah merupakan sikap yang positif pula. Penyelenggaraan   politik hijrah dalam PSII diserahkan kepada SM Kartowuwirjo, sementara ketua Dewan Partai dan ketua Lajnah Tanfidhyah masing-masing diduduki oleh W. Wondoamiseno dan Abikusno Tjokrosujoso. Sukiman dari PARII (pecahan dari PSII) menuntut PSII dibersihkan dari   politik hijrah Kartosuwirjo. Dia juga menuntut PSII semata-mata sebagai organisasi politik, dan PSII mau selekas-lekasnya mencabut disi...
Baca selengkapnya