Pembahasan Usulan-usulan dalam Konstituante


Pemandangan Umum Babak Kedua selesai pada Hari Selasa pukul 24.00. Rapat Pleno Konstituante Hari Rabu hanya digunakan untuk membahas usul-usul perubahan yang berjumlah enam buah yang diajukan oleh para anggota dari golongan yang menyetujui UUD 1945 diterima secara keseluruhannya. Usul-usul perubahan itu semuanya berupa amandemen terhadap Piagam Bandung. Sedang dari pihak yang belum tegas menolak atau menerima kembali ke UUD 1945 tidak ada satu usul pun masuk.

Rapat Pleno Konstituante pada Hari Rabu itu hanya berlangsung 45 menit, dihadiri oleh 431 orang anggota, di antaranya Suwirjo (PNI), DN Aidit , Nyoto (PKI), dan Anwar Tjokroaminoto (PSII). 

Dari pihak Pemerintah hanya hadir Menteri Kehakiman Maengkom. Sedangkan PM Djuanda, Wakil PM Leimena, Menteri Penerangan Sudibjo, Menteri Negara Yamin, Menteri Perdagangan Rachmat tidak hadir karena mengadakan pertemuan khusus untuk menyusun jawaban penegasan Pemerintah yang disampaikan pada Sidang Pleno Konstitante Rabu malam.

Mr Wilopo memberi kesempatan kepada para pengusul untuk menjelaskan usulannya kepada Rapat Pleno (Supeni, 2001 : 451-454).


Beberapa usulan yang disampaikan pada Rapat Pleno itu adalah :

(1) UUD 45 diterima dulu, baru soal Piagam Bandung;

(2) Perubahan kalimat pada pembukaan Piagam Bandung;

(3) Perubahan bunyi Piagam Bandung;

(4) Diktum baru pada Piagam Bandung;

(5) Konstituante bekerja terus dulu;

(6) Tentang Hak Asasi Manusia


* Usul Agar UUD 45 Diterima Dulu Baru Soal Piagam Bandung 

Usul ini meminta agar Konstituante menetapkan lebih dulu UUD 1945 menjadi UUD RI dan setelah itu supaya Konstituante menetapkan Piagam Bandung.

Usul ini ditandatangani oleh Mr. J.C.T. Simorangkir (Parkindo), Siauw Giok Tjhan (Baperki), Sumarto, Ds. J. Rumambi, Rumani Barus, Kawetiakolo, Datex (Parkindo), M. Sapija (Republik Proklamasi), Ir. Sakirman (PKI)

*Usul Perubahan  Kalimat pada Pembukaan Piagam Bandung  

Usulan amandemen atas Piagam Bandung menghendaki : 

(a) Kalimat pembukaan Piagam Bandung yang berbunyi “dengan nama Tuhan Yang  Esa” disempurnakan menjadi “atas nama Rakyat Indonesia dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa”; 

(b) kalimat dari alinea dari penutup yang berbunyi “maka dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa kami nyatakan ... “ dan seterusnya.

Penandatangan usul ini adalah Siaow Giok Tjhan (Baperki), Rustama Ikrat (Permasi), Maruto Nitimihardjo (Murba), I.R. Lobo (Permai), Ang Ping Han , R. Muljono, Asmara Hadi (GPPS), Sunarjo Umar Sidik (PRI), J.B. Ave (Baperki), H.L. Rumaseuw (Irian Barat), C.S. Richter.

*Usul Perubahan Bunyi Piagam Bandung 

Sebuah usulan menginginkan perubahan bunyi Piagam Bandung yang menginginkan UUD 45 selanjutnya disebut UUD Proklamasi.

Usulan ini antara lain meminta supaya : “Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut UUD 1945, kekuasaan dijalankan oleh Presiden dengan bantuan Menteri-menteri yang diangkat selekasnya menurut UUD, beserta Dewan Perwakilan Rakyat yang ada pada waktu ini, dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan dalam UUD mengenai DPR.”

Usulan ini ditandatangani oleh lima belas orang yang kesemuanya berasal dari PNI.

*Usul Diktum Baru pada Piagam Bandung 

Usulan ini memuat kehendak untuk meminta perubahan atas Piagam Bandung sebagai berikut :

Antara diktum 3 dan 4 Rancangan Piagam Bandung supaya ditambah dengan diktum baru yang berbunyi : “Menetapkan  putusan-putusan Sidang Pleno Konstituante lainnya sebagai pedoman dalam menyelenggarakan kebijaksanaan pemerintah oleh segenap alat kekuasaan negara.”  Dengan demikian diktum  keempat  dari rancangan pemerintah menjadi diktum kelima dan berbunyi  “Menetapkan menyerahkan segala Putusan Persiapan Konstitusi yang telah terjadi sampai sekarang, sebagaimana dilampirkan dalam Piagam ini, kepada Presiden untuk disampaikan kepada MPR sebagai bahan dalam menyempurnakan UUD di masa yang akan datang.”

*Usul Konstituante Bekerja Terus Dulu

Usul yang dikemukakan oleh sebagian besar dari Fraksi Partai Katolik ditambah dengan J. Karoeboen (Irian Barat) dan Baheramsjah St. Indra (Fraksi Partai Buruh) menghendaki antara lain : “Sebelum MPR dan DPA dibentuk menurut UUD, kekuasaan dijalankan oleh Presiden dengan bantuan Menteri-menteri yang diangkat selekas-lekasnya menurut UUD, bersama-sama dengan Konstituante yang telah menetapkan UUD RI bersama-sama dengan Pemerintah.”

*Usul Tentang Hak Asasi Manusia

Usul yang ditantadangani oleh tiga puluh orang dari kalangan yang luas ini berasal dari  berbagai fraksi yakni Fraksi Baperki, Fraksi Irian Barat, Fraksi GPPS, Fraksi PRD, Fraksi PSI, Fraksi PRIM dan lain-lain. Usulan ini meminta supaya Keputusan Konstituante mengenai hak asasi manusia dan hak serta kewajiban warganegara dimasukkan dalam Piagam Bandung dan dinilai sama dengan keputusan-keputusan yang sudah dimasukkan dalam Piagam Bandung.

Dalam usulan itu dimuatkan 19 ayat mengenai Hak-hak Asasi Manusia (HAM).

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pidato Muhammad Yamin

Pada hari kedua sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, dimulai dengan mendengarkan pidato dari para anggota yang datang yaitu seperti: Muhammad Yamin, Margono, Sosroningrat, Wiranatakusuma, Soemitro, Woerjaningrat, Soerjo, Soesanto, Dasaad, Rooseno, dan Aris P. Untuk kepentingan menjernihkan kesimpangsiuran mengenai penggagas Pancasila, maka terlebih dahulu saya muat pidato Yamin, Sukarno dan Supomo. Berikutnya saya sampaikan pidato dari pembicara lainnya jiwa waktu dan kesempatan tersedia. Intisari Pidato Muhammad Yamin adalah sebagai berikut : A.     Bahan-bahan dicari tidak hanya di Jawa tapi juga di selutuh Indonesia seperti Borneo, Selebes, Maluku, Malaya, Sumatra dan Sunda Kecil. B.      Tiga usaha yang harus dilakukan : (1) menungumpulkan bahan untuk pembentukan negara; (2) menyusun UUD negara; (3) menjalankan isu hukum negara Indonesia.\ C.      Indonesia Merdeka, sekarang ! 1.       E...
Baca selengkapnya

Struktur Pemerintahan Sipil Pada Masa Pendudukan Jepang

Berdasarkan pada Undang-undang No. 27 tentang Pemerintahan Daerah yang dimantapkan dengan Undang-undang No. 28 tentang Pemerintahan Shu serta Tokubetshushi pada bulan Agustus 1942, Jepang menetapkan bahwa pemerintah yang tertinggi dan berotonomi adalah Shu (karesidenan), sedangkan provinsi dihapuskan. Kedudukan seorang Shuchokan (Residen) setingkat dengan gubernur. Berbagai nama tingkatan pemerintahan dan pejabatny a pun diganti menurut bahasa Jepang, seperti Shu (Karesidenan), Shucokan (Residen), Ken (Kabupaten), Kencho (Bupati), Shi (Kotamadya), Shicho (Walikota), Gun (Kawedanan atau Distrik), Guncho (Wedana), Son (Kecamatan), Soncho (Camat), Ku (Desa) dan Kuncho (Kepala Desa).  Seluruh pulau Jawa dan Madura dibagi menjadi 17 Shu. Shuchokan (Residen) memiliki kekuasaan seperti Gubernur pada masa kekuasaan Hindia Belanda yang meliputi kekuasaan eksekutif dan legislatif. Shucokan dibantu oleh Cokan Kanbo (Majelis Permusyawaratan Shu) dan memilik tiga bagian : (1)...
Baca selengkapnya

Kasman Singodimedjo (1908-1982)

  Saat sekolah dulu ada anekdot dalam pelajaran Sejarah, jika Inggris punya Richard the Lion Heart (Hati Singa), kita punya Kasman the Lion on the Table (Singa Di Meja). Biasanya Siapakah Kasman ? Kasman adalah Ketua KNIP yang pertama. Kasman dilahirkan di Purworedjo.   Kasman menjabat ketua Pengurus Besar Jong Islamieten Bond pada tahun 1929-1935. Sejak muda ia bergerak dalam lapangana pendidikan dengan mengajar di Mulo Pendidikan Islam (1933), AMS, dan HIK Muhammadiyah. Semuanya di Jakarta. Pada tahun 1937-1939 ia bekerja di Mu’allimin wa Mu’allimat Muhammadiyah dan selanjutnya berpindah ke Kantor Pusat Pertanian.   Kasman berkuliah di Sekolah Tinggi Kedokteran, tetapi dikeluarkan karena aktivitasnya dalam gerakan kemahasiswaan dan kepemudaan. Ia kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Hukum dan berhasil lulus pada tahun 1939. Sebagaimana para tokoh pergerakan pada masa itu, ia menjadikan surat kabar dan majalah sebagai tempat   mencurahkan gagasa...
Baca selengkapnya