Manifesto Kebudayaan (Manikebu)

Pada tanggal 17 Agustus 1963, sekelompok cendekiawan yang menentang Lekra memproklamasikan Manifesto Kebudayaan (Manikebu) yang mendukung Panca Sila tapi tidak mendukung Manipol USDEK atau Nasakom dan menghendaki suatu kebudayaan nasional yang tidak didominasi oleh suatu ideologi tertentu (Ricklefs, 2004 : 542).

Manikebu dicetuskan lewat lembaran budaya harian Berita Republik pada tanggal 19 Oktober 1963. Kemudian pernyataan ini dimuat di banyak penerbitan yang mendukungnya. 

Manifesto ditulis di Jakarta dan ditandatangani oleh Wiratmo Sukito, Trisno Sumardjo, D.S. Moeljanto, Goenawan Mohammad, H.B. Jassin, Binsar Sitompoel, Zaini, Arief Budiman, Bokor Hutasuhut, Bur Rasuanto, Djufri Tanisan, A. Bastari Asnin, dll. (Jakob Sumardjo, 2004 : 142-143).

Naskah Manifes Kebudayaan

"Kami para seniman dan cendekiawan Indonesia dengan ini mengumumkan sebuah Manifes Kebudayaan yang menyatakan pendirian, cita-cita dan politik Kebudayaan Nasional kami.

Bagi kami kebudayaan adalah perjuangan untuk menyempurnakan kondisi hidup manusia. Kami tidak mengutamakan salah satu sektor kebudayaan di atas sektor kebudayaan lain. Setiap sektor berjuang bersama-sama untuk kebudayaan itu sesuai dengan kodratnya.

Dalam melaksanakan Kebudayaan Nasional, kami berusaha menciptakan dengan kesungguhan yang sejujur-jujurnya sebagai perjuangan untuk mempertahankan dan mengembangkan martabat diri kami sebagai bangsa Indonesia di tengah masyarakat bangsa-bangsa.

Pancasila adalah falsafah kebudayaan kami.

Jakarta, 17 Agustus 1963"

Kecaman terhadap Manikebu 

PKI dan Lekra dengan dukungan front cendekiawan PNI (LKN) secara keras mengecam Manikebu sebagai suatu penyimpangan yang bersifat borjuis, tidak revolusioner, dan "humanis universal."

Pada tanggal 8 Mei 1964, Bung Karno melarang Manikebu atas dasar bahwa Indonesia hanya punya tempat untuk satu manifesto saja, yakni Manifesto Politik (Manipol). (Ricklefs, 542).

Dengan adanya larangan itu, Wiratmo Sukito dan H.B. Jassin menyatakan "mematuhi larangan tersebut dan memohon maaf kepada Paduka Yang Mulia." (Sumardjo, 142).

Segera sesudah itu, Jassin dipecat dari jabatannya sebagai dosen Universitas Indonesia di Jakarta. (Ricklefs, 542).