Postingan

Menampilkan postingan dari Oktober, 2026

Dukungan AS Terhadap Rencana Pembentukan Federasi Malaysia

Dalam sebuah konferensi pers pada tanggal 13 Februari 1963, Menteri Luar Negeri AS Dean Rusk secara resmi menyatakan dukungan Amerika bagi rencana tersebut.  Rusk mengungkapkan kekecewaannya atas sikap Indonesia yang menentang rencana pembentukan Federasi Malaysia.  Rusk berkata: "Jika mereka yang akan bergabung dalam Federasi Malaysia melakukan hal itu atas dasar kerelaan hati, sebagaimana yang mereka lakukan sekarang ini, dan mereka melakukannya atas dasar aturan-aturan yang berlaku serta atas kehendak sendiri, tetapi ada pihak luar yang berusaha untuk campur tangan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman, saya kira hal itu akan dapat menimbulkan masalah yang sangat serius." Keesokan harinya, tanggal 14 Februari 1962, secara terbuka Presiden Kennedy mendukung rencana Inggris. Ia berkata: "Kami telah menyampaikan dukungan kami bagi Konfederasi Malaysia."  Kennedy berkata bahwa konfederasi mendapat tekanan dari beberapa pihak, tetapi dia berharap Malaysia akan ber...

Pemicu Politik Konfrontasi adalah Inggris

Sebuah kajian Greg Poulgrain mengenai asal-usul politik konfrontasi menemukan bahwa Inggrislah yang merupakan pemicu utama politik tersebut. Poulgrain berbeda dengan J.A. C. Mackie yang mengatakan bahwa pihak yang patut dipersalahkan di balik kebijakan ini ialah Indonesia, khususnya Presiden Sukarno.  Berdasarkan pengakuan seorang mantan kepala Pasukan Khusus Inggris di Serawak dan dari risetnya terhadap berbagai dokumen yang relevan yang tersimpan di Public Records Office di London, Poulgrain menemukan bahwa kebijakan yang dianut oleh pemerintah Inggris terkait Malaysia adalah mempertahankan seluas mungkin akses ke dalam sumber-sumber daya ekonomi koloninya di Kalimantan Utara menyusul dibubarkannya Dinas Kolonial Inggris.  Menurut Poulgrain kebijakan semacam itu mensyaratkan "dihilangkannya" Bung Karno, sebab di mata Inggris Bung Karno adalah seorang pemimpin berhaluan kiri yang punya potensi besar membahayakan akses Inggris ke wilayah-wilayah tersebut. Itulah sebabnya inte...

Politik Konfrontasi

Pada tanggal 20 Januari 1963, Menteri Luar Negeri Subandrio mengumumkan sikap resmi pemerintah Indonesia, yaitu konfrontasi terhadap Federasi Malaysia. Kata Sang Menlu : "Presiden telah memutuskan bahwa mulai saat ini kita akan menjalankan politik konfrontasi terhadap Malaka.  Hal ini tidak berarti bahwa kita akan berperang. Tidak harus demikian... Saya pun merasa bahwa memang sudah seharusnya kita melancarkan politik konfrontasi. Yang perlu disesalkan adalah bahwa politik konfrontasi macam ini harus dilancarkan terhadap sebuah negeri Asia, negeri tetangga kita sendiri.  Selama ini kita selalu menjalankan politik konfrontasi, tetapi untuk melawan kolonialisme dan imperialisme dalam segala bentuknya.  Sungguh disayangkan bahwa Malaka pun telah membiarkan dirinya menjadi alat kolonialisme dan imperialisme. Itulah sebabnya kita terpaksa melancarkan politik konfrontasi." (Wardaya, 2008 : 300-301).  Menurut Greg Poulgrain dalam The Genesis of Konfrontasi: Malaysia, Brunei...

A.M. Azahari Pejuang Kemerdekaan Brunei

Perjuangan rakyat Brunei untuk kejayaan negerinya pupus akibat ulah segelintir orang yang menggunting dalam lipatan dan siasat kolonialis yang sarat kelicikan. Ardanta Taufik, dosen di sebuah universitas swasta di Jakarta, masih ingat kala bersama sastrawan Pramoedya Ananta Toer berkunjung ke rumah A.M. Azahari di Bogor pada 1997. Azahari kaget lantaran selama ini jarang ada orang berkunjung ke rumahnya. “Kaget juga dia. Apalagi yang datang tokoh penting. Pramoedya Ananta Toer itu kan disegani,” ujarnya kepada Historia. (M.F. Mukhti, Historia.ID, 24 Mei 2023) Mengenal Azahari  Sheikh Azahari bin Sheikh Mahmud (3 September 1928 – 3 September 2002), yang lebih dikenal sebagai A.M. Azahari, adalah seorang politikus Brunei yang beralih menjadi pemberontak. Lahir sebagai blasteran Arab-Melayu di Labuan, Partai Azahari memenangkan seluruh 16 kursi terpilih dalam dewan legislatif beranggotakan 33 orang dan sebagai politikus sayap kiri, Azahari sangat menentang gagasan Sultan agar Brunei m...

Marhaenisme di Malaysia

Setidaknya ada tiga partai politik yang berasaskan Marhaenisme di Malaysia, yakni :  (1) Partai Rakyat Malaysia (PRM). Didirikan 11 November 1955. Ideologi : Marhaenisme. Posisi  sayap-kiri. Memperjuangkan hak-hak kaum proletar. Pendiri Ahmad Boestamam. (2) Partai Marhaen Malaysia (PMM) dengan ciri sosio-nasional-demokrasi. Berdiri pada  20 Juli 1968. Ideologi:  Marhaenisme. Posisi :  sayap-kiri. Memperjuangkan hak-hak kaum proletar . Pendiri: Ahmad Boestamam. (3) Partai Kekuatan Rakyat dengan semboyan kuasa rakyat, milik rakyat. Berdiri pada 10 Oktober 2021 dengan ideologi demokrasi sosial, nasionalisme,dan Marhaenisme. Posisi : Kiri-tengah dan memperjuangkan hak-hak kaum proletar. Didirikan oleh Kamarazaman Yaakob. (p2k.stekom.ac.id) Tentang Partai Rakyat Malaysia (PRM) Partai Rakyat Malaysia (singkatan: PRM; bahasa Melayu: Parti Rakyat Malaysia) adalah partai politik di Malaysia. Didirikan pada 11 November 1955 dengan nama Partai Ra'ayat, partai ini adalah sa...