Amandemen Broomfield

Karena efektivitas program bantuan internasional pemerintahan Kennedy banyak diragukan oleh para anggota Konggres, Presiden Kennedy menunjuk Lucius D. Clay untuk mengepalai sebuah komisi yang tugasnya adalah meninjau ulang dampak program bantuan luar negeri AS bagi keamanan AS dan keamanan Free World pada umumnya.

Pada bulan Maret laporan komisi tersebut merekomendasikan agar bantuan itu dibatasi untuk beberapa negara penerima saja dan program bantuan untuk Indonesia disarankan untuk diputus.

Anggota Konggres dari Partai Republik, Williams S. Broomfield dari Michigan menyatakan dukungannya bagi penangguhan bantuan untuk Indonesia dan mengusulkan amandemen yang melarang pemberian bantuan militer kepada Indonesia dan pengurangan bantuan ekonomi kepada Indonesia. 

Anggota Konggres yang lain seperti Gross (R-Iowa), Mathias (R-Maryland) dan Findley (R-Illinois) mendukung amandemen tersebut. 

Senator Wayne Morse dari Oregon mendukung amandemen Broomfield dan mengatakan bahwa selama Bung Karno masih berkuasa AS tidak boleh membantu rakyat Indonesia.

Pada tanggal 25 Juli 1963, Komisi Urusan Luar Negeri AS menyetujui amandemen Broomfield ini dan dengan demikian menetapkan larangan yang keras bagi bantuan AS untuk Indonesia. 

Para Penasihat Presiden Kennedy Menolak Amandemen Broomfield 

Sebagian besar penasihat tinggi kebijakan luar negeri Presiden Kennedy menolak desakan untuk memutuskan sama sekali bantuan kepada Indonesia. Menurut mereka program bantuan kepada Indonesia memiliki dua tujuan utama. 

Pertama, membantu Indonesia membangun kembali ekonominya, sehingga Indonesia menjadi bangsa yang mandiri dan bertanggungjawab. 

Kedua, bantuan AS akan membantu berbagai institusi dan unsur anti-komunis di Indonesia. Jatuhnya Indonesia ke tangan komunis akan menjadi hadiah terbesar bagi Blok Komunis setelah jatuhnya Cina. 

(US Aid to Indonesia, June 1963, Papers of James C. Thompson,  Jr., Southeast Asia, 1961-1966, Development Program, Mekong Development, ECAFE Documents, 1962, 1965, Box 21, Folder: Indonesia, General, 1961-1963, Kennedy Library).

Pandangan Dubes AS Jones

Duta Besar Jones mendesak pemerintahan Kennedy untuk memberi perhatian yang lebih besar kepada Presiden Sukarno. Dia menyadari bahwa bantuan Soviet terus dicurahkan kepada Indonesia dan bahwa Rusia telah memanfaatkan pemberontakan Brunei sekaligus mengusik upaya AS untuk menstabilkan perekonomian Indonesia. 

Berdasarkan diskusinya dengan Tim Deplu AS di Jakarta pada 1 Maret 1963 dia mengusulkan supaya para pejabat di Washington mencari jalan keluar guna mencegah bentrok langsung Indonesia dan Inggris atas Malaysia. 

Michael Forrestal

Anggota Staf NSC Michael Forrestal pun mendukung kebijakan yang moderat terhadap Indonesia dan mendesak Kennedy untuk memberitahu Sukarno bahwa dirinya ingin mengadakan kunjungan ke Indonesia. 

Berikut ini kami lampirkan memo dari Forrestal:

Memorandum From Michael V. Forrestal of the National Security Council Staff to the President's Special Assistant for National Security Affairs (Bundy)

"Washington, April 17, 1964.

SUBJECT

Indonesia

I have asked Cuthell in the Department of State and Poats in the AID Agency to prepare recommendations from their departments to the President, through the NSC, with respect to our policy in Indonesia. When Bill Bundy and the Secretary return, they will review these recommendations, so that we should be able to have a meeting on the subject late Wednesday or Thursday of next week.

I have in mind two principal matters for the meeting:

1. The President's approval of a telegram to Jones (a working draft of which is attached), giving Jones guidance with respect to Sukarno's anticipated visit to the World's Fair on May 16th and a brief visit to the White House.

2. Consideration of the State/DOD/AID recommendations for continuance of limited assistance to Indonesia, subject to continuing review by the Secretaries of State and Defense in light of the diplomatic and military developments in the dispute between Malaysia and Indonesia. These recommendations will be supported by a political justification from State and a description of the current assistance programs to be prepared by Defense and AID.

I would expect that from the meeting would emerge a Record of Action, showing the President's approval of the recommendations, which would be classified, but would be drafted in such a way that it could be made available to the Congress in compliance with the Broomfield Amendment.

Mike"

(Source: Johnson Library, National Security File, Country File, Indonesia, Vol. I, Memos, 11/63-4/64. Secret.)

Telegram kepada Jones :

Attached, but not printed. The draft was sent as telegram 1163 to Djakarta, April 25, in which the Department stated that given the present atmosphere in the United States, President ... could not formally invite Sukarno to visit Washington in conjunction with his projected visit to the New York World's Fair. If Sukarno came to New York, the President would be prepared to receive him in Washington for a short, informal, and quiet visit on a time available basis. (National Archives and Records Administration, RG 59, Central Files 1964-66, POL 7 INDON) When Jones broached the question of the visit on April 29, Sukarno interrupted him to say that he appreciated the offer, but would not be able to come to the United States because of the uncertainties of the upcoming summit meeting on Malaysia. Sukarno subsequently designated Chaerul Saleh to represent Indonesia at the World's Fair. (Telegrams 1163 to Djakarta, April 25; 2248 from Djakarta, April 28; and 1187 to Djakarta, May 4). (US Department of State Archive).

Laksamana Harry D. Felt 

Dalam kesaksiannya di depan Komisi Luar Negeri DPR AS, Kepala Komando Militer AS di Pasifik, Laksamana Harry D. Felt mendukung pendekatan yang hati-hati terhadap Indonesia. Bila Indonesia jatuh ke tangan komunis, hal ini akan menjadi sebuah bencana besar, bencana bagi Free World. 

Donald M. Fraser 

Anggota Konggres dari Minnesota mendukung dilanjutkannya program bantuan kepada Indonesia dan menurutnya "mengikat" tangan Presiden Kennedy dalam hal bantuan untuk Indonesia merupakan suatu hal yang keliru.

Pernyataan Sikap

Dalam sebuah surat pernyataan sikap tertanggal 25 Juni 1963, para penyusun kebijakan pemerintahan Kennedy menyatakan bahwa "lembaga eksekutif dengan tegas menolak larangan pemberian bantuan militer kepada Indonesia... Jika Indonesia jatuh ke tangan komunis, hal itu bisa menjadi sebuah bencana bagi Free World."  

Lobby Kennedy 

Meskipun pada akhirnya Amandemen Broomfield itu diterima dan disahkan, pemerintahan Kennedy terus melobi Konggres supaya tidak memotong bantuan kepada Indonesia sepenuhnya. (Wardaya, 2008 : 310-315).