IMF Berkunjung ke Indonesia

Setelah mencapai keberhasilan dalam masalah Irian Barat, Amerika mendapat banyak kunjungan muhibah dari kalangan elite yang non-komunis. Sementara PKI menganggap AS sebagai musuh bangsa Indonesia yang paling berbahaya.

Pada bulan November 1962, suatu tim Dana Moneter Internasional IMF berkunjung ke Indonesia guna membahas usaha-usaha perbaikan perekonomian. 

Menurut Ricklefs dalam Sejarah Indonesia Modern 1200-2004, seandainya PKI memegang kekuasaan, tidak mungkin diperoleh bantuan dari sumber-sumber Amerika sehingga, pemerintah meminta PKI tidak menuntut kedudukan-kedudukan penting di kabinet (2005: 536). 

Rio Apinino dalam artikelnya yang berjudul Relasi Berdarah IMF-Bank Dunia di Indonesia, mengungkapkan bahwa meski secara de facto telah jadi bagian Bank Dunia dan IMF pada pertengahan 1953 dengan dibakukan lewat Undang-undang Nomor 5 tahun 1954, tapi keterikatan ini tak memberi banyak keuntungan karena orientasi ekonomi yang dibangun Sukarno. Indonesia jadi bagian IMF dan Bank Dunia (dulu masih bernama International Bank for Reconstruction and Development-IBRD) secara otomatis ketika bergabung ke Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Bradley R. Simpson dalam Economists with Guns: Authoritarian Development and U.S. Indonesian Relations (2010), mencatat pada Mei 1962, tim kecil dari IMF berkunjung ke Indonesia dalam rangka riset kondisi ekonomi. Mereka merekomendasikan kepada Indonesia untuk melakukan serangkaian reformasi dalam rangka pemulihan krisis dan inflasi berkepanjangan seperti pengetatan fiskal, penghapusan subsidi untuk konsumsi domestik, dan kredit yang ketat—singkatnya, meliberalisasi ekonomi Indonesia. 

Salah satu pihak dari Indonesia yang tertarik dengan gagasan tersebut adalah Menteri Keuangan Djuanda Kartawidjaja. Beberapa pejabat lagi yang sepakat dengan gagasan itu antara lain Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat Zairin Zain; Gubernur Bank Indonesia Soemarno; dan Menteri Perindustrian Dasar dan Pertambangan Chairul Saleh.

Orang-orang ini yang jadi "tangan kanan" penasihat-penasihat dari AS seperti ekonom kenamaan Bernard Bell. Bell juga jadi otak di balik "Regulasi 26 Mei" (ada pula yang menulisnya "Peraturan 26 Mei") oleh Djuanda—14 paket kebijakan yang di antaranya berisi enam peraturan soal ekonomi, empat soal kepegawaian, dan satu soal pelaksanaan peraturan; yang secara umum mirip seperti rekomendasi tim kecil IMF. Lebih spesifik: Regulasi 26 Mei mengatur soal penaikan harga-harga seperti ongkos listrik, kereta api, dan kertas.

Rex Mortimer dalam Indonesian Communism Under Sukarno: Ideology and Politics, 1959-1965 (1974), menyebut aturan ini sebagai "instalasi pertama dari program stabilisasi yang didukung IMF."

Pada awalnya ia tak bersikap keras atas peraturan ini, meski sejak awal Partai Komunis Indonesia, salah satu "kakinya" selain tentara, menentang dengan keras. Sukarno masih mau membuka kesempatan bagi pinjaman internasional manapun, termasuk IMF dan Bank Dunia, sepanjang dibarengi syarat yang ketat dan tak mengikat.

Mimpi IMF ikut campur dalam ekonomi dan politik Indonesia baru benar-benar pupus setelah Regulasi 26 Mei dicabut pada April 1964. Hal ini disebabkan karena Sukarno marah terhadap "Barat" yang mengizinkan "negara boneka Malaysia" berdiri. Dampaknya, dalam penilaian Sukarno, IMF dan Bank Dunia adalah perwakilan "Barat" di bidang ekonomi yang hendak mengacak-acak Indonesia.

Politik konfrontasi dengan Malaysia, selain bikin gemetar kaki tangan "imperialis", juga jadi mimpi buruk IMF-Bank Dunia.

Indonesia akhirnya resmi keluar dari IMF pada 17 Agustus 1965, tujuh bulan setelah menanggalkan statusnya sebagai anggota PBB.

Mengenai pencabutan ini, Sutikno, delegasi Indonesia untuk IMF, mengatakan "jelas tidak ada harapan untuk stabilisasi." Bantuan US$30 juta yang sedianya diberikan IMF juga ditunda karena itu. (tirto.id, 8 Oct 2018, diperbarui 9 Oct 2018)