Politik Konfrontasi

Pada tanggal 20 Januari 1963, Menteri Luar Negeri Subandrio mengumumkan sikap resmi pemerintah Indonesia, yaitu konfrontasi terhadap Federasi Malaysia. Kata Sang Menlu :

"Presiden telah memutuskan bahwa mulai saat ini kita akan menjalankan politik konfrontasi terhadap Malaka.  Hal ini tidak berarti bahwa kita akan berperang. Tidak harus demikian... Saya pun merasa bahwa memang sudah seharusnya kita melancarkan politik konfrontasi. Yang perlu disesalkan adalah bahwa politik konfrontasi macam ini harus dilancarkan terhadap sebuah negeri Asia, negeri tetangga kita sendiri. 

Selama ini kita selalu menjalankan politik konfrontasi, tetapi untuk melawan kolonialisme dan imperialisme dalam segala bentuknya. 

Sungguh disayangkan bahwa Malaka pun telah membiarkan dirinya menjadi alat kolonialisme dan imperialisme. Itulah sebabnya kita terpaksa melancarkan politik konfrontasi." (Wardaya, 2008 : 300-301). 

Menurut Greg Poulgrain dalam The Genesis of Konfrontasi: Malaysia, Brunei, Indonesia, 1945-1965, dalam kenyataannya, kebijakan konfrontasi telah diimplementasikan oleh Indonesia sejak Indonesia bersengketa dengan Belanda mengenai masalah Irian Barat, tetapi baru dikenal secara internasional ketika dijalankan dalam masalah Malaysia. (J. Soedjati Djiwandono, Konfrontasi Revisited: Indonesia's Foreign Policy under Sukarno, Jakarta: CSIS, 1996 : 1-10).

Pramoedya Ananta Toer dalam pengantar buku Poulgrain mengatakan, "namun demikian, bagi banyak masyarakat Indonesia, konfrybukab pertama-tama perlawanan terhadap Malaysia, tetapi pada kolonialisme... Ketika saya menggunakan kata konfrontasi saya memaksudkannya sebagai memperjuangkan cita-cita anti-kolonialis.'"

Pernyataan Resmi Presiden Sukarno 

Untuk menunjukkan kebulatan tekad Indonesia, pada tanggal 13 Februari 1963 Presiden Sukarno mengumumkan: "Saya nyatakan secara resmi sekarang bahwa Indonesia menentang Malaysia."

Menurut Presiden, itu adalah "a matter of principle" (soal prinsip). 

Selanjutnya Presiden menyatakan: "We are being encircled. We do not want to have neo-colonialism in our vicinity. We consider Malaysia an encirclement of the Indonesian Republic. Malaysia is a product of... neo-colonialism."

Pada hari yang sama, Subandrio memperingatkan bahwa "bila upaya pembentukan Malaysia tetap dilanjutkan sama seperti sekarang, benturan fisik tidak terhindarkan."

Kepala Staf Angkatan Bersenjata Jenderal AH Nasution menyatakan bahwa Malaysia adalah sebuah ancaman bagi Indonesia. Menurutnya Federasi Malaysia akan menjadi basis dari negara-negara yang dulunya menguasai Asia Tenggara untuk mendominasi." 

Sembari merujuk pada dukungan yang diberikan oleh Indonesia kepada kaum pemberontak Kalimantan Utara, Nasution mengatakan bahwa Indonesia tidak mempunyai niat untuk mencaplok wilayah-wilayah tersebut, tetapi pada saat yang sama akan membantu setiap gerakan yang memperjuangkan kemerdekaan dan menentang kolonialisme. (Chronology - War of Words Between Indonesia and Malaysia, Papers of President Kennedy, National Security Files, Box 114, Folder: Indonesia, General, 3/63-4)63, Kennedy Library).