Kongres X PNI di Purwokerto, Kemenangan Sayap Kiri

PADA 7 Juli 1963, PNI merayakan ulang tahun ke-36 di Stadion Utama Senayan. Dalam pidatonya, Ketua Umum PNI Ali Sastroamidjojo menerima Marxisme sebagai sumber Marhaenisme yang diusulkan Sukarno tiga tahun sebelumnya dalam kongres kesembilan di Solo. Definisi “Marhaenisme sebagai Marxisme yang disesuaikan dengan kondisi Indonesia” ini secara resmi diterima dalam kongres kesepuluh PNI pada September 1963 di Purwokerto. (Hendri F. Isnaini, Historia, 5 Oktober 2024).

Hardi bermanuver untuk menggeser Ali Sastroamidjojo. Salah satu manuvernya, dalam Konferensi Dewan Pimpinan Daerah PNI Jawa Tengah yang diselenggarakan pada 10-11 Agustus 1963, mereka mengusulkan pengangkatan Ali bersama Sartono dan Suwirjo sebagai "pinisepuh" partai.  Namun sesaat sebelum dilakukan pemilihan di dalam kongres, terjadi arus balik. Mayoritas cabang-cabang Jawa Tengah dan Sumatra Barat mengeluarkan statement yang menyatakan bahwa sekalipun mereka telah mempertimbangkan dan mengunggulkan Hardi, Hadisubeno, Wilopo atau Sartono sebagai Ketua partai, namun dengan alasan "demi keutuhan partai," mereka mendesak agar Ali dipilih kembali. 

Perubahan pemikiran pada Kongres X PNI yang diselenggarakan di Purwokerto 28 Agustus sampai dengan 1 September 1963 itu disebabkan oleh dua faktor :

Pertama, karena kelompok Jawa Tengah tidak berhasil mengajak pendukung lamanya dari cabang-cabang Jawa Barat yang pada waktu itu dikuasai oleh orang-orang pro-Ali. Dengan demikian oleh dukungan suara dari Jawa Timur, Jakarta, Sumatera Selatan, Lampung, Sumatra Utara, dan beberapa cabang dari Kalimantan dan Sulawesi, Ali Sastroamidjojo memiliki kesempatan baik untuk mengalahkan kekuatan Jawa Tengah.

Kedua, Presiden Sukarno secara tegas menentang kelompok Hardi. Di dalam pidatonya di hadapan Kongres, Bung Karno mendesak para pemimpin yang tua untuk memberi kesempatan bagi pemimpin/tokoh-tokoh muda. Meskipun sebenarnya Hardi jauh lebih muda dibandingkan dengan Ali, Sartono dan yang lain. (Sukarno, Marhaenisme Sebagai Dasar Tidak Pernah Berubah, dalam Shaping and Reshaping Indonesia, Departemen Penprop PNI, Jakarta: Percetakan Negara, 1964 : 77-93). 

Hari-hari berikutnya cabang-cabang yang pro-Ali mengizinkan delegasinya menemui Bung Karno untuk mendiskusikan dan mendapatkan ketegasan implikasi dari pidato Bung Karno tersebut. 

Dari wawancara Chandra Nainggolan dan Ani Idrus dengan Bung Karno di Semarang tanggal 2 Juni 1959 , Bung Karno ternyata mengatakan bahwa dia tidak menentang terpilihnya kembali Ali Sastroamidjojo, sepanjang posisi yang lain diisi dengan para pemimpin/tokoh muda. 

Dukungan tersebut kemudian dikombinasikan dengan manipulasi yang cerdik dalam daftar rencana kongres, sehingga menghasilkan aklamasi untuk memilih kembali Ali Sastroamidjojo, sebelum waktu pemilihan yang ditentukan tiba (J. Elisio Rocamora, PNI 1963-1965, Yogyakarta: LSPS, 1985: 22-23, terjemahan dari The Partai Nasional Indonesia pada Majalah Indonesia, Oktober 1970).

Hardi (Jawa Tengah), Osa Maliki (Jawa Barat), dr. Mohammad Isa (Sumatera Selatan), Ruslan Abdulgani (Jawa Timur) dan Subamia (Bali) terpilih pertama sebagai lima orang Wakil Ketua. 

Pertentangan pokok antara kelompok Ali dan kelompok Hardi berkembang di sekitar perebutan posisi Sekretaris Jenderal. Masing-masing calonnya adalah : Surachman dan Subagjo Reksodipuro. Kemenangan Surachman atas Subagjo Reksodipuro berarti kemenangan kelompok Ali Sastroamidjojo.

Surachman sebelumnya adalah Sekretaris Jenderal PETANI dan memiliki reputasi sebagai orang muda pendiam dan pekerja keras. Ia termasuk salah seorang di antara orang-orang muda yang mendapat rekomendasi Bung Karno dan dicalonkan oleh Jawa Tengah. Meskipun terlibat penandatanganan Buku Merah pada tahun 1960, namun semenjak itu ia tidak pernah lagi terlibat dalam politik internal partai. 

Subagjo Reksodipuro memiliki pengalaman lebih lama dalam kepemimpinan tingkat nasional namun tidak popular. 

Ali, Surachman, Ruslan Abdulgani dan S. Hadikusumo (Bendahara) kemudian menarik dr. Isa dan Subamia ke dalam lingkaran mereka, meninggalkan Hardi, Osa Maliki dan Isnaeni sebagai kelompok minoritas dalam Dewan Harian yang baru. 

Salah satu alasan mengapa kelompok Hardi tidak beroposisi secara gigih terhadap kelompok Ali adalah kekhawatirannya akan kemungkinan pecahnya partai secara menyeluruh yang disebabkan oleh ketegangan yang berkepanjangan di sekitar krisis KBKI (Kesatuan Buruh Kerakyatan Indonesia) di mana faksi Datuk-Ahem (DPS KBKI) nampaknya lebih berhasil dari  DPP KBKI di bawah Soerojo dalam kampanye memperebutkan DPD dan Serikat Sekerja KBKI.

Pidato Ali Sastroamidjojo 

Kebutuhan akan persatuan antara partai dengan ormas-ormasnya menjadi tema pidato Ketua PNI Ali Sastroamidjojo pada pembukaan Kongres X PNI. (Ali Sastroamidjojo, Bulatkanlah Front Marhaenis dalam Ideologinya dan Organisasinya, Pamflet, Depenprof DPP PNI).

Untuk pertama kalinya di dalam sejarah kongres partai, seorang ketua mengarahkan sebagian isi pidato snya  pada suatu pengamatan tentang aktivitas ormas. 

Ia memgutarakan langkah-langkah yang akan ditempuhnya terhadap DPS KBKI dan merasa puas bahwa tokoh-tokoh muda KBKI telah berhasil melaksanakan penarikan kembali serikat anggota dan cabang-cabang yang hilang. 

Kemenangan kaum muda elemen kiri dalam PNI tidak hanya ditunjukkan dengan keberhasilan mereka dalam pemilihan Dewan Harian, akan tetapi juga dalam usul perubahan yang diterima kongres dalam hal formulasi organisasi dan ideologi partai.