Pemberontakan Andi Aziz

 


Pada bulan Februari dan Maret 1950, di Makasar terjadi gelombang demonstrasi. Sebagian setuju dengan bentuk negara serikat , sebagian lagi menyokong negara kesatuan. Untuk menjaga keamanan dan menertibkan keadaan, pemerintah RIS mengirimkan satu batalyon TNI yang dipimpin oleh Mayor H. V. Worang. Kedatangan pasukan ini ditentang oleh Andi Aziz.

Kapten Andi Aziz adalah perwira KNIL yang kemudian menjadi komandan kompi Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS).

Pada tanggal 5 April 1950 Kapten Andi Aziz menggerakkan pasukannya menduduki beberapa objek vital, antara lain lapangan terbang dan gedung telekomunikasi. Mereka juga menyerang pos-pos Polisi Militer, menawan Letnan Kolonel A.Y. Mokoginta, yang waktu itu menjadi Panglima Tentara dan Teritorium Indonesia Timur.

Pemerintah Pusat di Jakarta bertindak tegas. Tanggal 8 April 1950 dikeluarkan ultimatum, agar dalam waktu 2x24 jam Andi Aziz melapor ke Jakarta untuk mempertanggungjawabkan tindakannnya. Ia terlambat datang, sehingga ditangkap dan diadili (ENI Vol. 2, 2004 : 460).

APRIS

Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) didirikan tanggal 28 Desember 1949, sehari setelah pengakuan kedaulatan. Presiden RIS (Ir. Sukarno) mengangkat pimpinan APRIS yang terdiri dari Letnan Jenderal Sudirman sebagai Kepala Staf Angkatan Perang, Kolonel T. B. Simatupang sebagai Pejabat KSAP, A. H. Nasution sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, Kolonel R. Subyakto sebagai Kepala Staf Angkatan Laut dan Kolonel S. Suryadarma sebagai Kepala Staf Angkatan Udara.

Para pimpinan APRIS tersebut dengan eselon-eselon di bawahnya melakukan serah terima dengan Angkatan Perang Kerajaan Belanda.

Sewaktu RIS ditiadakan dan menjelma menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), APRIS pun menjadi APRI (Angkatan Perang Republik Indonesia.

TNI

Tanggal 23 Agustus 1945 pemerintah mengumumkan pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR). Pada tanggal 5 Oktober 1945 BKR menjadi TKR (Tentara Keamanan Rakyat). Pada tanggal 1 Januari 1946 TKR menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Pada tanggal 24 Januari 1946 TKR menjadi TRI (Tentara Republik Indonesia). Pada tanggal 3 Juli 1947 Presiden mengumumkan terbentuknya Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang merupakan gabungan antara reguler dan laskar-laskar.

Tahun 1948 dilakukan organisasi dan rasionalisasi TNI. Organisasi TNI disesuaikan dengan kemungkinan menghadapi serangan Belanda (2004 : 76-77).

 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Catatan Dari Seorang Teman

Catatan Dadang Kusnandar Minggu` 28 Juni 2009 sesaat menunggu istri dan anak pulang dari pasar tradisional, saya mengirimkan pesan pendek (tapi cukup panjang) kepada Tomi Johan Agusta di Denpasar, Mas Adji Klewang di Malang, dr Ribka Tjiptaning di Jakarta, Mas Cahyo Suryanto di Surabaya, Mas Harjoko di Bandung, Mas Dahono di Jakarta. Saya mentransfer kegelisahan sekaligus impian yang cukup lama terpendam: Museum Komik. Jika setiap selesai shalat Shubuh dan menyiapkan diri ke sekolah, anak saya menyalakan televisi 14 inchi terus memeloti film kartun luar, seketika terpikir betapa minimnya pengetahuan anak saya menyoal tokoh lokal. Meski anak saya yang baru saja naik kelas 8 di Cirebon itu tergolong rajin baca dan mengoleksi buku; tetap saja Naruto, dan sebagainya yang dikenal-- mungkin jadi idola. Saya agak yakin anak-anak lain pun melakukan hal yang sama, mungkin di seluruh Indonesia. Isi sms saya : Yang terpikir sekarang adalah, ingin ada yang mau bareng-bareng wujudkan mimpiku mendir...
Baca selengkapnya

UNCI (United Nations Commission on Indonesia)

Dalam memoarnya “Napak Tilas Bapak-Bapak Pejuang Menuju Indonesia Merdeka Adil dan Makmur,” Supeni menulis mengenai keberadan UNCI yang diterjemahkannya sebagai Komisi Untuk Indonesia. Supeni menulis bahwa pada tanggal 16 Mei 1949 UNCI mengeluarkan komunike yang menyatakan bahwa perundingan pengembalian pemerintah Republik ke Yogyakarta sudah mendapat banyak kemajuan (2001 : 298).   Sedangkan dalam buku Ricklefs, “Sejarah Indonesia Modern 1200-2004,”   nama UNCI sama sekali tidak ditemukan baik pada halaman isi maupun halaman indeksnya. Namun sebuah artikel yang ditulis Verelladevanka Adryamarthanino dan   Widya Lestari Ningsih di KOMPAS.com   menyebutkan bahwa   United Nations Commission for Indonesia (UNCI) atau yang juga disebut sebagai Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia adalah komisi yang diberi tugas oleh PBB untuk menggantikan tugas komisi sebelumnya. UNCI dibentuk pada 28 Januari 1948 oleh Dewan Keamanan PBB sebagai pengganti dari Komisi ...
Baca selengkapnya

Museum Sebagai Jendela Kebudayaan

Museum diperlukan untuk mengumpulkan, ,menyimpan, merawat, mengamankan, dan memanfaatkan benda-benda bukti material hasil budaya manusia,alam dan lingkungannya. Hal itu berlaku juga untuk komik Indonesia tentunya. Artikel ini menggambarkan fungsi museum dalam mengamankan komik Indonesia sebagai benda hasil budaya. Setiap benda yang menjadi koleksi museum harus memperhatikan criteria sebagai berikut: pertama, memiliki nilai sejarah dan ilmiah; kedua, memiliki identitas menurut bentuk dan wujudnya, tipe dan gayanya, fungsi dan asalnya secara historis, geografis, serta periodesasi; ketiga, dapat menjadin monument sejarah dan budaya (Perda Propinsi Jawa Barat No. 7 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kepurbakalaan, Kesejarahan, Nilai Tradisional danMuseum). Koleksi Koleksi museum tentunya harus didokumentasikan secara verbal dan visual dengan ketentuan teknis permuseuman. Koleksi tidak boleh diperjualbelikan atau dipindahtangankan, tetapi boleh dipinjamkan untuk kepentingan pelayanan masyaraka...
Baca selengkapnya