Tentara Bergerak


Ricklefs dalam Sejarah Indonesia Modern 1200-2004 Bab 20 Demokrasi Terpimpin 1957-65 menulis bahwa pihak tentara mengambil tindakan membatasi PKI pada semester kedua tahun 1960. 

Pada bulan Juli, PKI melancarkan kecaman-kecaman terhadap kabinet, terutama Subandrio yang dituduh telah menghina Cina, dan terhadap pihak tentara yang masih belum menumpas habis kaum pemberontak PRRI. 

Semua anggota Politbiro PKI ditangkap guna diperiksa oleh tentara, tetapi Sukarno mendesak Nasution supaya membebaskan mereka.

Para panglima daerah di Sumatra Selatan, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan melarang PKI dan menahan kaum komunis setempat pada bulan Agustus.

Atas permintaan Sukarno, larangan-larangan tersebut dicabut pada bulan Desember, kecuali di Kalimantan Selatan di mana larangan itu terus berlangsung selama setahun. 

Di daerah-daerah itu, PKI terus diawasi, diganggu dan dibatasi oleh pihak militer. 

Pada akhir bulan Oktober, tujuh majalah Politbiro ditutup untuk selamanya, dan mulai saat itu jatah kertas koran untuk surat kabar Harian Rakyat dikurangi.

Orang-orang di dalam tubuh PKI yang menyangsikan strategi Aidit sekarang terpaksa mengakui bahwa tidak ada jalan lain kecuali bersekutu dengan Sukarno. Meski begitu Sukarno belum mampu memasukkan PKI ke dalam Kabinet (Ricklefs, 2004 : 530).

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Liberalisme Politik

Saudara kembar liberalisme ekonomi adalah liberalisme politik. Liberalisme politik berdasar pada keyakinan bahwa sumber kemajuan terletak dalam perkembangan pribadi manusia yang bebas. Aliran ini memperjuangkan kedaulatan rakyat dan kebebasan individu terhadap berbagai bentuk kekuasaan mutlak. Langkah pertamanya perjuangannya telah dilakukan oleh gerakan reformasi (khususnya dalam gereja). Dalam abad ke 17 dan 18 timbul perlawanan terhadap absolutisme dan perjuangan menuju kebebasan jiwa dan negara. Tokoh-tokoh liberalisme di Inggris adalah John Locke; di Perancis Voltaire, Montesque dan Rousseau; di Jerman Immanuel Kant. Dalam lapangan politik, liberalisme memperjuangkan pelbagai kebebasan yang hendaknya dijamin oleh konstitusi. Di antaranya kebebasan beragama, kebebasan pers, kebebasan berkumpul dan menyatakan pendapat. Kebebasan yang diperjuangkan diyakini hanya terjamin dalam negara hukum yang mengindahkan Trias Politica. Bentuk negara yang diidamkan adalah Demokrasi Parlementer de...
Baca selengkapnya

Pidato Muhammad Yamin

Pada hari kedua sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, dimulai dengan mendengarkan pidato dari para anggota yang datang yaitu seperti: Muhammad Yamin, Margono, Sosroningrat, Wiranatakusuma, Soemitro, Woerjaningrat, Soerjo, Soesanto, Dasaad, Rooseno, dan Aris P. Untuk kepentingan menjernihkan kesimpangsiuran mengenai penggagas Pancasila, maka terlebih dahulu saya muat pidato Yamin, Sukarno dan Supomo. Berikutnya saya sampaikan pidato dari pembicara lainnya jiwa waktu dan kesempatan tersedia. Intisari Pidato Muhammad Yamin adalah sebagai berikut : A.     Bahan-bahan dicari tidak hanya di Jawa tapi juga di selutuh Indonesia seperti Borneo, Selebes, Maluku, Malaya, Sumatra dan Sunda Kecil. B.      Tiga usaha yang harus dilakukan : (1) menungumpulkan bahan untuk pembentukan negara; (2) menyusun UUD negara; (3) menjalankan isu hukum negara Indonesia.\ C.      Indonesia Merdeka, sekarang ! 1.       E...
Baca selengkapnya

Partindo Di Bawah Sukarno

Setelah Sukarno dibebaskan dari penjara Sukamiskin pada pertengahan tahun 1932, ia mendapatkan bahwa PNI (Partai Nasional Indonesia) telah terpecah menjadi dua, yakni Partindo dan PNI-Baru. Ia berusaha menyatukan keduanya namun gagal. Akhirnya Sukarno memilih Partindo (Partai Indonesia). Pada tanggal 1 Agustus 1932 ia secara terbuka mengumumkan bahwa ia menjadi anggota Partindo dan dalam waktu singkat ia kemudian menjadi Ketua Partindo. Gaya orator Sukarno yang cemerlang telah menawan banyak orang. Akan tetapi gaya kepemimpinan Sukarno ini mendapat kritik dari pengurus Partindo yang lebih muda seperti Amir Syarifuddin dan Mohammad Yamin, karena dianggap mengandung kedangkalan intelektual. Usul Sukarno untuk mengembalikan nama Partindo menjadi PNI tidak mendapat dukungan anggota. Meskipun demikian konsep Marhaenisme yang ditawarkan Sukarno diterima partai. Dalam perkembangannya , anggota Partindo makin meningkat. Pada tahun 1933 Partindo telah mempunyai 71 cabang dan sekitar 20.000 angg...
Baca selengkapnya