Rencana Luns


Sejak paruh kedua tahun 1961 masalah Irian Barat mulai mendapat perhatian lebih luas dari para anggota PBB, terutama setelah ada rencana Menteri Luar Negeri Belanda Joseph Luns untuk menyerahkan masalah tersebut ke Majelis Umum PBB bulan Oktober  tahun itu. 

Menurut Rencana Luns, Belanda bermaksud mengalihkan kekuasaan ke PBB, yang diikuti dengan pengiriman Komisi PBB untuk mengawasi plebisit atau pemungutan suara sebagai cara untuk memastikan dijalankannya hak menentukan nasib sendiri oleh Rakyat Papua (William Henderson, West New Guinea The Dispute and It's Settlement, Seton Hall University Pers, 1973 : 141).

Belanda yakin bahwa Rakyat Papua tidak akan memilih untuk berintegrasi dengan Indonesia. Irian Barat mungkin tidak akan lagi berada di bawah kekuasaan mereka, tetapi juga tidak akan jatuh ke tangan Indonesia.

Di dalam perdebatan Majelis Umum PBB, rencana tersebut mendapat dukungan luas, walaupun juga tidak memperoleh suara mayoritas 2/3 yang dipersyaratkan. 

Sebagian besar dukungan datang dari negara-negara yang pro-Belanda, termasuk Amerika Serikat. Dalam perdebatan itu, perwakilan AS untuk PBB Jonathan B. Bingham mendukung Belanda dengan menekankan pentingnya Rakyat Papua menggunakan hak untuk menentukan nasib mereka sendiri. 

Ketika India dan negara-negara Asia lain mengusulkan suatu resolusi yang menyerukan negosiasi langsung antara Belanda dan Indonesia di bawah pengawasan Ketua Majelis Umum PBB, Bingham memilih abstain.

Belanda sangat senang dengan kemajuan perdebatan tersebut. Sebaliknya Indonesia merasa kecewa dan mulai serious memikirkan pemakaian kekuatan bersenjata untuk menyelesaikan sengketa tersebut. 

Para pendukung Indonesia di Washington sama kecewanya oleh sikap AS yang pro-Belanda di PBB. Mereka mengkritik Departemen Luar Negeri AS karena telah membuat Amerika berubah dari pialang yang jujur menjadi pendukung pihak yang salah (FRUS, 1961-1963, Vol. XXIII, 456-460; Wardaya, 2008 : 252).

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pidato Muhammad Yamin

Pada hari kedua sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, dimulai dengan mendengarkan pidato dari para anggota yang datang yaitu seperti: Muhammad Yamin, Margono, Sosroningrat, Wiranatakusuma, Soemitro, Woerjaningrat, Soerjo, Soesanto, Dasaad, Rooseno, dan Aris P. Untuk kepentingan menjernihkan kesimpangsiuran mengenai penggagas Pancasila, maka terlebih dahulu saya muat pidato Yamin, Sukarno dan Supomo. Berikutnya saya sampaikan pidato dari pembicara lainnya jiwa waktu dan kesempatan tersedia. Intisari Pidato Muhammad Yamin adalah sebagai berikut : A.     Bahan-bahan dicari tidak hanya di Jawa tapi juga di selutuh Indonesia seperti Borneo, Selebes, Maluku, Malaya, Sumatra dan Sunda Kecil. B.      Tiga usaha yang harus dilakukan : (1) menungumpulkan bahan untuk pembentukan negara; (2) menyusun UUD negara; (3) menjalankan isu hukum negara Indonesia.\ C.      Indonesia Merdeka, sekarang ! 1.       E...
Baca selengkapnya

Liberalisme Politik

Saudara kembar liberalisme ekonomi adalah liberalisme politik. Liberalisme politik berdasar pada keyakinan bahwa sumber kemajuan terletak dalam perkembangan pribadi manusia yang bebas. Aliran ini memperjuangkan kedaulatan rakyat dan kebebasan individu terhadap berbagai bentuk kekuasaan mutlak. Langkah pertamanya perjuangannya telah dilakukan oleh gerakan reformasi (khususnya dalam gereja). Dalam abad ke 17 dan 18 timbul perlawanan terhadap absolutisme dan perjuangan menuju kebebasan jiwa dan negara. Tokoh-tokoh liberalisme di Inggris adalah John Locke; di Perancis Voltaire, Montesque dan Rousseau; di Jerman Immanuel Kant. Dalam lapangan politik, liberalisme memperjuangkan pelbagai kebebasan yang hendaknya dijamin oleh konstitusi. Di antaranya kebebasan beragama, kebebasan pers, kebebasan berkumpul dan menyatakan pendapat. Kebebasan yang diperjuangkan diyakini hanya terjamin dalam negara hukum yang mengindahkan Trias Politica. Bentuk negara yang diidamkan adalah Demokrasi Parlementer de...
Baca selengkapnya

Partindo Di Bawah Sukarno

Setelah Sukarno dibebaskan dari penjara Sukamiskin pada pertengahan tahun 1932, ia mendapatkan bahwa PNI (Partai Nasional Indonesia) telah terpecah menjadi dua, yakni Partindo dan PNI-Baru. Ia berusaha menyatukan keduanya namun gagal. Akhirnya Sukarno memilih Partindo (Partai Indonesia). Pada tanggal 1 Agustus 1932 ia secara terbuka mengumumkan bahwa ia menjadi anggota Partindo dan dalam waktu singkat ia kemudian menjadi Ketua Partindo. Gaya orator Sukarno yang cemerlang telah menawan banyak orang. Akan tetapi gaya kepemimpinan Sukarno ini mendapat kritik dari pengurus Partindo yang lebih muda seperti Amir Syarifuddin dan Mohammad Yamin, karena dianggap mengandung kedangkalan intelektual. Usul Sukarno untuk mengembalikan nama Partindo menjadi PNI tidak mendapat dukungan anggota. Meskipun demikian konsep Marhaenisme yang ditawarkan Sukarno diterima partai. Dalam perkembangannya , anggota Partindo makin meningkat. Pada tahun 1933 Partindo telah mempunyai 71 cabang dan sekitar 20.000 angg...
Baca selengkapnya