Nkrumah

Kwame Nkrumah merupakan Presiden pertama Republik Ghana (1960) yang terletak di pantai Afrika Barat yang sebelumnya bernama Pantai Gading. Nama aslinya Francis Nwia Kofi.

Nkrumah lahir di Nkroful, Ghana tahun 1909. Pada tahun 1931ia lulus dari Achimota College, lalu mengajar. 

Belajar di AS

Pada tahun 1935 ia meneruskan pendidikannya ke Amerika Serikat. Empat tahun kemudian ia lulus dari Universitas Lincoln, lalu mengikuti program pascasarjana di Universitas Pennsylvania. Dalam masa itu ia menjadi dosen ilmu politik pada Universitas Lincoln, sekaligus Presiden Organisasi Pelajar Afrika di Amerika Serikat dan Kanada. 

Pergi ke Inggris 

Pad tahun 1945 ia pergi ke Inggris untuk mengorganisasikan Kongres Pan Afrika. Dua tahun kemudian ia diundang United Gold Coast Convention kembali ke Ghana untuk duduk sebagai Sekretaris Jenderal.

Pada tahun 1949 Nkrumah  memutuskan mendirikan Convention People's Party (CCP) yang memperjuangkan "berpemerintahan sendiri sekarang juga."

Pada tahun 1950 ia dipenjara karena menjalankan program perlawanan aktif untuk memperjuangkan kemerdekaan. Ia dibebaskan setelah partainya memenangkan pemilihan umum di tahun 1951. 

Menjadi Presiden 

Dalam masa kepresidenannya sejak tahun 1960, Nkrumah menjalankan politik radikal Pan-Afrika. Ia menjadi orang paling berkuasa di negaranya, namun gagal menjalankan sosialisme. 

Nkrumah dianugerahi Lenin Peace Prize pada tahun 1962. 

Pada tahun 1966 pemerintahnya digulingkan ketika ia sedang melawat ke Cina. 

Pada tahun 1972 ia wafat di Bukarest, Rumania, karena suatu penyakit. 

Sebelumnya ia mengalami percobaan pembunuhan, yakni di tahun 1962 dan tahun 1964 (Ensiklopedia Nasional Indonesia Jilid 11, 2004 :160).

Nkrumah dan Bung Karno 

Fadrik Aziz Firdausi dalam sebuah tulisannya di tirto.id menyatakan, "Jika ada tokoh Afrika lain yang dikenal oleh anak sekolah Indonesia selain Nelson Mandela, dia adalah Kwame Nkrumah. Namanya selalu disebut ketika mata pelajaran sejarah sampai pada bahasan Non-Aligned Movement alias Gerakan Non-Blok. Nkrumah adalah salah satu inisiator gerakan ini bersama Gamal Abdul Nasser (Mesir), Jawaharlal Nehru (India), Josip Broz Tito (Yugoslavia), dan Sukarno."

Bukan sekali itu saja jalan hidup Perdana Menteri Ghana pertama ini bertaut dengan Indonesia. Semua diawali karena ia punya visi yang nisbi sama dengan Sukarno di masa itu: membabat imperialisme dan kolonialisme. Ketika berkunjung ke Ghana pada Mei 1961, Sukarno dan Nkrumah saling tukar pikiran soal rencana penyelenggaraan konferensi negara-negara Non Blok. Di luar itu, mereka berdiskusi soal nasionalisme dan masalah Irian Barat—topik yang tentu menarik hati Sukarno.

“Nkrumah mendukung seratus persen perjuangan Sukarno merebut kembali Irian Barat yang saat itu masih dikuasai Belanda,” tulis diplomat Sigit Aris Prasetyo dalam Dunia dalam Genggaman Bung Karno (2017, hlm. 284).

Setelah bersama-sama menginisiasi Gerakan Non-Blok, dua pemimpin ini kian dekat dan saling dukung. Itu tampak, misalnya, ketika Nkrumah menerima dengan hangat misi muhibah Indonesia yang dipimpin Wakil Perdana Menteri Subandrio pada medio 1965. Ganis Harsono menyebut misi yang disebut Safari Berdikari itu bertujuan menjajaki kemungkinan diadakannya konferensi negara-negara New Emerging Forces (Nefo).

Dalam enam minggu Safari Berdikari mengunjungi 14 negara Timur Tengah dan Afrika, di antaranya Ghana. Misi itu cukup sukses karena semua negara itu bersedia mendukung ide Sukarno, kecuali Sudan. Di antara nagara-negara pendukung itu, Ghana adalah yang paling antusias. Nkrumah—yang wafat pada 27 April 1972, setuju bahwa negara Nefo musti bersatu dan tak boleh bergantung pada dua adidaya belaka.

Ganis dalam memoarnya Cakrawala Politik Era Sukarno (1989, hlm. 197), mengutip tanggapan Nkrumah saat itu: “Perang nuklir takkan pernah terjadi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Bahkan sebaliknya, di antara mereka telah terjalin koeksistensi damai. Dan tidak mustahil bahwa kedua raksasa ini akan bersekongkol untuk mengahadapi kita.”

Siapa sangka, kedua tokoh itu tak hanya punya kesamaan visi, tapi juga nasib. Keduanya sama-sama digulingkan dari tampuk kekuasaannya melalui kudeta militer ( Fadrik Aziz Firdausi, tirto.id, 26 Apr 2020).