Jasa Indonesia untuk Sudan


Victor Maulana menulis pada sindionews.com bahwa Duta Besar Sudan untuk Indonesia, Abdurahman Alrahim al-Sidig menceritakan bagaimana andil Presiden pertama Indonesia, Sukarno dalam membantu kemerdekaan Sudan. Sidiq mengatakan, semuanya berawal dari Konferensi Asia-Afrika (KAA). 

Sidig menuturkan, pada saat KAA pertama, Sudan sejatinya belum diakui oleh banyak negara sebagai negara yang merdeka. Namun, Presiden Sukarno kala itu sudah mengakui Sudan sebagai negara merdeka dan bersikukuh Sudan harus dilibatkan dalam KAA.

 "Presiden Sukarno mengibarkan bendera Sudan pertama dalam sejarah, yakni sebuah kain putin dengan tulisan Sudan berwarna merah di bagian tengahnya," ucap Sidig kala melakukan jumpa wartawan di kantor Kedutaan Besar Sudan di Jakarta pada Kamis (19/1).

 "Bendera tersebut masih ada di museum Asia-Afrika di Bandung."

"Satu tahun setelah pengibaran itu, dengan semangat Deklarasi Bandung Presiden Sudan pertama Ismail al-Azhany mendeklarasikan kemerdekaan di depan Parlemen," sambungnya.

Dia menambahkan, hubungan Indonesia dan Sudan sejatinya sudah terbangun jauh sebelum Indonesia merdeka. 

Hubungan kedua negara mulai terbangun pada tahun 1908, dimana kala itu Syaikh Ahmad Surkati tiba di tanah air dan membuka sekolah bernama Al Irsyad. "Hubungan kedua negara terus berkembang dalam berbagai bidang, termasuk politik, pendidikan, ekonomi dan perdagangan, serta pertanian," tukasnya.(sindonews.com , 19 Januari 2017 ).

Syaikh Ahmad Surkati 

Syaikh Ahmad Surkati al-Anshari al-Kazraji adalah seorang ulama yang lahir di Sudan pada tahun 1875. Ayah dan kakek beliau merupakan lulusan Universitas Al Azhar Kairo. Sedangkan beliau sendiri menimba ilmu di Madrasah Darul 'Ulum Makkah dan mengajar cukup lama di Makkah serta Madinah, sebelum akhirnya pindah ke Batavia pada Oktober 1911 atas undangan Jamiat Kheir untuk ikut mengajar di sekolah-sekolah yang didirikan oleh organisasi tersebut. 

Syaikh Surkati kemudian mengundurkan diri dari Jamiat Kheir, dan mendirikan Al Irsyad pada 6 September 1914. Organisasi dan sekolah Al Irsyad turut berperan besar dalam upaya reformasi pemikiran Islam di Indonesia, termasuk menyuarakan semangat kesetaraan dan anti diskriminasi berdasar ras maupun nasab. Pada perjalanannya, Al Irsyad banyak membangun sekolah, panti asuhan dan rumah sakit.

Bung Karno dalam biografinya menyebut bahwa ketika berada dalam pengasingan di Ende, beliau mempelajari Islam melalui buku-buku karya Syaikh Surkati dan Ahmad Hassan (pendiri Persis). Setelah dibebaskan dari Ende pun Bung Karno sering mengunjungi Syaikh Surkati. Selain Bung Karno, beberapa tokoh nasional lain yang juga berguru pada beliau diantaranya Mohammad Natsir dan Kasman Singodimedjo. 

Syaikh Ahmad Surkati, K. H. Ahmad Dahlan (pendiri Muhammadiyah) dan Ahmad Hassan (pendiri Persis) berkawan dekat, ketiganya sering disebut sebagai "Trio Pembaru Islam Indonesia". 

Syaikh Surkati wafat di Jakarta pada 6 September 1943, tepat saat peringatan 29 tahun Al Irsyad, dan dimakamkan di Pemakaman Karet Bivak tanpa batu nisan atau tanda apapun di makam, seperti wasiat beliau sebelum wafat (kpu-temanggung.kpu.go.id, 6 Oktober 2025)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pidato Muhammad Yamin

Pada hari kedua sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, dimulai dengan mendengarkan pidato dari para anggota yang datang yaitu seperti: Muhammad Yamin, Margono, Sosroningrat, Wiranatakusuma, Soemitro, Woerjaningrat, Soerjo, Soesanto, Dasaad, Rooseno, dan Aris P. Untuk kepentingan menjernihkan kesimpangsiuran mengenai penggagas Pancasila, maka terlebih dahulu saya muat pidato Yamin, Sukarno dan Supomo. Berikutnya saya sampaikan pidato dari pembicara lainnya jiwa waktu dan kesempatan tersedia. Intisari Pidato Muhammad Yamin adalah sebagai berikut : A.     Bahan-bahan dicari tidak hanya di Jawa tapi juga di selutuh Indonesia seperti Borneo, Selebes, Maluku, Malaya, Sumatra dan Sunda Kecil. B.      Tiga usaha yang harus dilakukan : (1) menungumpulkan bahan untuk pembentukan negara; (2) menyusun UUD negara; (3) menjalankan isu hukum negara Indonesia.\ C.      Indonesia Merdeka, sekarang ! 1.       E...
Baca selengkapnya

Partindo Di Bawah Sukarno

Setelah Sukarno dibebaskan dari penjara Sukamiskin pada pertengahan tahun 1932, ia mendapatkan bahwa PNI (Partai Nasional Indonesia) telah terpecah menjadi dua, yakni Partindo dan PNI-Baru. Ia berusaha menyatukan keduanya namun gagal. Akhirnya Sukarno memilih Partindo (Partai Indonesia). Pada tanggal 1 Agustus 1932 ia secara terbuka mengumumkan bahwa ia menjadi anggota Partindo dan dalam waktu singkat ia kemudian menjadi Ketua Partindo. Gaya orator Sukarno yang cemerlang telah menawan banyak orang. Akan tetapi gaya kepemimpinan Sukarno ini mendapat kritik dari pengurus Partindo yang lebih muda seperti Amir Syarifuddin dan Mohammad Yamin, karena dianggap mengandung kedangkalan intelektual. Usul Sukarno untuk mengembalikan nama Partindo menjadi PNI tidak mendapat dukungan anggota. Meskipun demikian konsep Marhaenisme yang ditawarkan Sukarno diterima partai. Dalam perkembangannya , anggota Partindo makin meningkat. Pada tahun 1933 Partindo telah mempunyai 71 cabang dan sekitar 20.000 angg...
Baca selengkapnya

Liberalisme Politik

Saudara kembar liberalisme ekonomi adalah liberalisme politik. Liberalisme politik berdasar pada keyakinan bahwa sumber kemajuan terletak dalam perkembangan pribadi manusia yang bebas. Aliran ini memperjuangkan kedaulatan rakyat dan kebebasan individu terhadap berbagai bentuk kekuasaan mutlak. Langkah pertamanya perjuangannya telah dilakukan oleh gerakan reformasi (khususnya dalam gereja). Dalam abad ke 17 dan 18 timbul perlawanan terhadap absolutisme dan perjuangan menuju kebebasan jiwa dan negara. Tokoh-tokoh liberalisme di Inggris adalah John Locke; di Perancis Voltaire, Montesque dan Rousseau; di Jerman Immanuel Kant. Dalam lapangan politik, liberalisme memperjuangkan pelbagai kebebasan yang hendaknya dijamin oleh konstitusi. Di antaranya kebebasan beragama, kebebasan pers, kebebasan berkumpul dan menyatakan pendapat. Kebebasan yang diperjuangkan diyakini hanya terjamin dalam negara hukum yang mengindahkan Trias Politica. Bentuk negara yang diidamkan adalah Demokrasi Parlementer de...
Baca selengkapnya