Dari Parapat ke Muntok

Dari Berastagi dan Parapat di tepian Danau Toba, Bung Karno kemudian diasingkan ke Muntok di Pulau Bangka. Di Muntok Bung Karno ditempatkan di dua tempat. Pertama di Menumbing bersama Bung Hatta dan kedua di kota Muntok bersama H. Agus Salim dan kawan-kawan.

Dalam sebuah artikel pada Warta Event berjudul Napak Tilas Sejarah Sukarno dan Hatta di Muntok, Teguh S Gembur menulis bahwa  kota Muntok di Kabupaten Bangka Barat menjadi lokasi kedua para pendiri bangsa diasingkan di masa revolusi kemerdekaan pasca Agresi Militer Belanda II pada 18 Desember 1948. Hatta diasingkan ke Bangka pada 22 Desember 1948, Sukarno 2 bulan setelahnya pada Februari 1949.

Kedua para pendiri bangsa ini menempati lokasi yang berbeda, Hatta berada di sebuah wisma di atas Bukit Menumbing sedang Sukarno di Kota Muntok. Awalnya Bung Karno ditempatkan enam hari di Pesanggrahan Menumbing yang terletak sekitar 10 Km atau 20 menit dari kota Muntok.

Wisma ini awalnya adalah tempat peristirahatan bagi karyawan tambang timah pada zaman Belanda sebelum ditempati oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Walau tak terlalu jauh dari pantai, suasananya cukup sejuk di siang hari dan katanya dingin di malam hari. Di dalam bangunan terdapat ruang tamu, ruang rapat, dan kamar yang pernah ditempati oleh Bung Karno.

Selain itu terdapat mobil tua berplat BN -10 yang pernah digunakan Bung Karno selama di Bangka. Selanjutnya adalah potret-potret para pemimpin bangsa ini termasuk surat Sukarno untuk istrinya, Fatmawati. Di Wisma Menumbing kita bisa melihat hamparan laut Tanjung Kalian dari atap bangunan wisma.

Dipindahkan ke Wisma Ranggam

Sukarno dipindahkan di Muntok bersama Agus Salim, Moch. Roem dan Sutan Syahrir. Mereka ditempatkan di Wisma Ranggam atau Pesanggrahan Muntok. Tak ada barang-barang peninggalan Sukarno kecuali potret-potretnya di sana. Namun kita bisa melihat kamar tidur yang ditempati oleh Sukarno kala itu.

Selain tempat pengasingan para tokoh bangsa ini, Muntok merupakan ibu kota Kabupaten Bangka Barat. Kota ini juga memiliki beberapa obyek wisata lain seperti Musium Timah, Masjid Jami Muntok, Klenteng Kung Fuk Min, Pantai Tanjung Kalian beserta mercusuar peninggalan Belanda yang masih berfungsi hingga saat ini. Di pantai Tanjung Kalian juga terdapat prasasti pendaratan sekutu saat hendak merebut kembali pulau Bangka dari tangan Jepang dan bangkai kapal sekutu.

Muntok bisa dicapai dalam tiga jam perjalanan darat dari Pangkal Pinang, ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Perjalanan menempuh jarak sekitar 135 kilometer antara Pangkal Pinang dan Muntok itu menyuguhkan pemandangan khas Pulau Bangka dengan kondisi jalan yang mulus.

Kota Seribu Kue

“Zaman pengasingan di Muntok itu, Bung Karno sangat menyukai kue pelite. Tak hayal jika Muntok dijuluki kota seribu kue,” tutur Yulwan A, Staf Promosi Dinas Pariwisata Propinsi Bangka Belitung. Kue pelite ini diolah dari sagu bersantan berwadah “mangkuk” daun pisang.

Muntok memang kerap disebut “kota seribu kue”. Rasanya tak afdol berkunjung ke Muntok tanpa menikmati jajanan kue. Di seberang Masjid Jami’ dan Kelenteng Kong Fuk Miau, sebuah gerai kue khas Muntok yang dipadati aneka jajanan (wartaevent.com, 30 Juli 2017).

Van Bangka begin de victorie! 

Ungkapan yang dinyatakan oleh Moh. Roem diatas seolah mengajak kita untuk bercermin kembali akan sejarah kedaulatan Bangsa Indonesia.

Muntok, kota kecil di Kepulauan Bangka yang terkenal akan hasil lada dan timahnya ini menyimpan rekam jejak panjang kemenangan diplomatis Indonesia atas Belanda.

Tepatnya pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melancarkan aksi agresi militer II dan berhasil menduduki Yogyakarta, Ibu kota Indonesia pada waktu itu. Beberapa hari kemudian, pada tanggal 22 Desember 1948,  Bung Karno, Haji Agus Salim, dan Sultan Syahrir dibawa dengan pesawat B-25 ke Berastagi dan akhirnya diamankan di Parapat.

Sementara itu, pada tanggal 31 Desember 1948, para pemimpin lainnya: Dr. Moh. Hatta, Mr. Ali Sastroamidjojo, Mr. Muh. Roem, Assat, Suryadarma, dan A.G Pringgodigdo diamankan di Pesanggrahan Menumbing. Pesanggrahan Menumbing berada pada gugusan perbukitan Menumbing dengan ketinggian 500 meter dari permukaan laut.

Pesanggrahan ini dibangun pada tahun 1927-1930 oleh Bangka Tin Winning Bedrijft (BTW) sebagai berghotel atau tempat peristirahatan petinggi perusahaan timah kolonial.

Pada perkembangan berikutnya, tanggal 6 Februari 1949, Sukarno, H. Agus Salim, Muh. Roem, dan Ali Sastroamdijojo diterbangkan ke Muntok. Para tokoh kebangsaan ini tidak disatukan dalam satu tempat, melainkan ditempatkan pada bangunan yang dinamakan pesanggrahan Muntok. Pada bangunan yang dibangun kurun 1890 para tokoh tersebut menempati kamar yang berbeda-beda.

Dengan rincian kamar 12 ditempati oleh Ir. Soekarno, kamar 11 adalah kamar H. Agus Salim, kamar 12-A ditempati oleh Mr. Moch. Roem, dan kamar 1 adalah tempat Mr. Ali Sastroamidjojo.

Masa-masa pengasingan 1948-1949 turut menentukan arah perjalanan bangsa ini. Selama masa pengasingan, para tokoh pemimpin bangsa sibuk mempersiapkan strategi dan rencana untuk mempertahankan kembali kedaulatan Republik Indonesia.

Keyakinan ini tertuang dalam kata-kata yang dilontarkan Ir. Sukarno pada waktu itu “…from my Alcatraz on Bangka, I knew our 350-years sentenced was end…”.

Rupanya keyakinan tersebut membuahkan hasil, pada akhir bulan Januari 1949, Dewan keamanan PBB menuntut pembebasan kabinet serta penyerahan kedaulatan secara penuh. Akhirnya pada bulan April 1949, Belanda sepakat untuk menyerah, tetapi mendesak untuk mengadakan pembicaraan-pembicaraan pendahuluan dengan pemerintah Republik.

Pesanggrahan Muntok dan Menumbing keduanya menjadi saksi bisu lahirnya perjanjian Roem-Royen. Bahkan Cindy Adams dalam wawancaranya dengan Presiden Soekarno mengutip hal tersebut: “kompromi terakhir dari perjanjian Roem-Royen berlangsung di meja dapurku di rumah perusahaan tambang dimana aku tinggal” (Cindy Adams, Bung Karno Penyambung Lidah Rakjat Indonesia, hal: 317).

Sesuai dengan isi perjanjian tersebut, akhirnya pada tanggal 6 Juli 1949 para tokoh nasional tersebut dipulangkan ke Yogyakarta.

Begitu membekasnya kota Muntok di hati, akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1950, Muh. Hatta datang kembali untuk membuat sebuah tugu peringatan dan mengukir kalimat mendalam pada sebuah prasasti di Wisma Ranggam.

“Kenang-kenang Manumbing dibawah sinar Gemerlap, terang tjuaja membawa kemenangan Bangka, Djogjakarta, Djakarta. Hidup Pancasila, Bhineka Tunggal Ika” ( Kemendikbud dalam kilasbabel.com)

Kota Muntok 

Kota Muntok berdiri pada tanggal 7 September 1734 Masehi. Pertimbangan ini didasarkan pada perintah Sultan Mahmud Badaruddin I kepada Wan Akup pada September tahun 1734 untuk membangun 7 (tujuh) bubung rumah di daratan sebuah tanjung yang terletak di kaki Menumbing dengan nama Muntok. Tujuh bubung rumah sekaligus ditetapkan sebagai tanggal hari jadi Kota Muntok.

Fakta Sebagai Dasar Penetapan :

* Prasasti Kota Kapur tahun 686.

* Pengangkatan Kepala Kampung Ponggor di kaki Bukit Menumbing oleh Mahapatih Gadjah Mada yang diketahui pada tahun 1377.

* Peristiwa penyerangan Sultan Mahmud Badaruddin untuk merebut kembali Palembang saat singgah di Muntok pada tahun 1721.

 * Keempat, masa Sultan Mahmud Badaruddin memerintahkan Wan Akup untuk membuka Kota Muntok pada tahun 17241756.

* Pada akhir September 1733, saat itu Sultan Mahmud Badaruddin I mengangkat Wan Akup sebagai penguasa Muntok dan pengatur penambangan timah di Pulau Bangka dengan gelar Datuk Manteri Setiya Agama. 

Sebagai ibukota Kabupaten Bangka Barat, Muntok merupakan salah satu kota yang memiliki sejarah dengan peninggalan bangunan – bangunan kuno. Berkenaan dengan itu kota Muntok ditetapkan sebagai daerah tujuan wisata sejarah dalam Rencana Induk Pariwisata Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.13/PW.007/MKP/2010 tentang Penetapan Pesanggrahan Menumbing, Pesanggrahan Muntok, Masjid Jami’. Kelenteng Kung Fuk Miau, Rumah Mayor Cina, dan eks Kantor Wilasi Timah Jaman Belanda di Muntok sebagai benda cagar budaya,situs atau kawasan cagar budaya. (sdn7muntok.sch.id, 7 September 2021).

SEJARAH SINGKAT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditetapkan sebagai provinsi ke-31 oleh Pemerintah Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebelumnya, wilayah yang dikenal dengan keindahan alamnya ini merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki sejarah yang amat panjang. Bahkan menurut catatan dari sejarawan George Coedes, sebelum abad pertama banyak pelaut dari india yang telah berdatangan ke Wangka (sekarang Pulau Bangka). Wangka sendiri dalam bahasa Sansekerta berarti timah.

Nama Wangka juga disebut dalam sebuah karya sastra Buddha yang ditulis pada abad ke-3 Masehi (Mahaniddesa). Selain Wangka, karya tersebut juga menyebut nama wilayah-wilayah lainnya, seperti Swarnnabhūmi yang diidentifikasikan sebagai Sumatra, kemudian disebut juga wilayah Jawa.

Sejarah Pulau Bangka juga dapat ditelusuri melalui prasasti Kota Kapur peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang diperkirakan dibuat pada abad ke-7 atau tepatnya tahun 686 Masehi. Dari prasasti yang ditemukan di Desa Penagan, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka itu, dapat diketahui telah ada hunian dan perkembangan peradaban sejak abad ke-7.

Di samping catatan sejarah tersebut, Pulau Bangka juga sudah cukup dikenal oleh para pelaut, baik itu pelaut Melayu maupun Tiongkok. Mengingat di Pulau Bangka terdapat Gunung Menumbing yang menjadi pedoman bagi para pelaut untuk menentukan rutenya. 

Bukit Menumbing juga masuk ke dalam peta Mao K’un yang dibuat oleh Ma-huan pada sekitar awal abad ke-15. Di dalam peta tersebut, Gunung Menumbing disebut sebagai Peng-chia Shan. Kata Shan sendiri jika terjemahkan dari bahasa Cina keIndonesia adalah gunung. 

Sementara Pulau Belitung mulai dikenal pada abad ke-13, berdasarkan catatan Tiongkok. Di mana dalamcatatan itu diceritakan bahwa armada Mongol yanghendak menyerang Siŋhasāri (1293) terpaksa harus singgah di Pulau Belitung, yang disebut sebagai Kaulan dalam catatan tersebut. Di Pulau Belitung, armada Mongol memperbaiki kapal-kapal mereka yang rusak dan membuat perahu yang lebih kecil untuk bisa mengarungi sungai.

Sementara pada masa kerajaan, Pulau Belitung merupakan bagian dari Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7. Kemudian ketika Kerjaan Majapahit berkuasa, Pulau Belitung menjadi salah satu benteng pertahanan laut kerajaan tersebut; tepatnya pada periode abad ke-14. 

Selanjutnya, Pulau Belitung menjadi wilayah taklukan Kesultanan Palembang. Kemudian sejak abad ke-15, lahir beberapa kerajaan di wilayah tersebut, seperti Kerajaan Badau dan Kerjaan Balok. Pada masa kolonialisme, baik Pulau Bangka dan Pulau Belitung pernah menjadi jajahan Inggris. Hingga akhirnya Inggris menyerahkan daerah kekuasaannya tersebut ke Belanda pada 10 Desember 1816, di Muntok, Kabupaten Bangka Barat.

Selama masa pendudukan Belanda, masyarakat Bangka Belitung gencar melakukan perlawanan di bawah kepemimpinan Depati Barin. Salah satu perlawanan yang cukup ikonik adalah Perang Bangka I, yang terjadi pada tahun 1819-1828.

Setelah Depati Barin wafat, perjuangannya dilanjutkan oleh sang anak Depati Amir. Perlawanan Depati yang menggema ke seantero Pulau Bangka membuat Belanda kewalahan dan menggangu bisnis penambangan timahnya. Atas alasan tersebut, Depati Amir ditangkap dan diasingkan ke Kupang, Nusa Tenggara Timur. 

Untuk mengenang jasanya, nama Depati Amir diabadikan sebagai nama Bandara kebanggaan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yakni Bandara Depati Amir. 

Pasca Proklamasi Kemerdekaan, Pemerintahan Belanda yang belum rela mengakui kemerdekaan Indonesia membentuk Dewan Bangka Sementara (Voolopige Bangka Raad) pada tahun 1946. Kemudian pada tahun 1948, terjadi penggabungan Dewan Riau dan Dewan Belitung dalam satu federasi, yakni Federasi Bangka Belitung Riau (Babiri).

Tahun 1950, negera federal dibubarkan dan Bangka Belitung kembali ke NKRI. Selanjutnya wilayah Bangka Belitung diserahkan kepada Gubernur Sumatra Selatan, dengan status sebagai kabupaten yang memiliki lima Kewedanaan dan 13 Kecamatan dibawah Provinsi Sumatra Selatan. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 156.LN 1956/tln 1091. Meski begitu, masuknya wilayah Bangka Belitung ke dalam Provinsi Sumatra Selatan tidak lantas membuat masyarakat Bumi Serumpun Sebalai puas. Masyarakat tetap menginginkan Bangka Belitung menjadi wilayah otonom setingkat provinsi. 

Alasannya demi mengakselerasi pembangunan di Bangka Belitung sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akhirnya perjuangan masyarakat Bangka Belitung membuahkan hasil, dimana pada tanggal 21 November 2000, Pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-Undang No. 27 Tahun 2000 menetapkan pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tanggal 21 November kemudian juga diperingati sebagai hari jadi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Remi Aryanto, DPMPTSP Provinsi Bangka Belitung).