Apakah Titoisme Itu ?


Titoisme adalah suatu aliran atau paham politik yang pada dasarnya bertumpu pada ajaran Komunisme-Marxisme murni, tetapi kemudian bergeser menjadi ajaran Komunisme Yugoslavia. Paham ini dikembangkan dan dipopulerkan oleh Presiden Yugoslavia, Josip Broz Tito, pada tahun 1950-an. 

Sesudah Perang Dunia II, Tito memangku jabatan pimpinan Partai Komunis Yugoslavia dan sekaligus sebagai Perdana Menteri. Sejak tahun 1954 hingga 1970-an Tito menduduki jabatan Presiden. Tito juga salah seorang pendiri Gerakan Non-Blok bersama Bung Karno, Nasser dan Gandhi. Selain itu, ia juga berhasil menjalankan politik luar negeri yang tidak terlalu bergantung pada Uni Soviet.

Untuk mengetahui paham Titoisme ini, perlu pula melihat paham Marxisme-Komunisme, Leninisme, Revisionisme, dan Maoisme sebagai dasar pemikiran dan sekaligus pembandingnya.

Dasar Pemikiran Titoisme 

Titoisme adalah paham di bidang ekonomi dan politik yang senantiasa mengikuti doktrin Marxisme tentang gabungan yang diharapkan dari nilai-nilai komunisme yang seimbang dan efisien.

Dibandingkan dengan paham Leninisme dan Maoisme, paham Titoisme jauh lebih konstruktif, dalam pengertian konsisten dan tegas. 

Premis dasarnya adalah bahwa konsep sosialisasi dari alat-alat produksi bukanlah satu-satunya langkah, melainkan suatu proses yang berkesinambungan.

Pengambilalihan dengan cara kekerasan atau revolusioner oleh negara hanyalah membuka tahap pertama proses ini, dan menyusun bentuk terendah dari pemilikan sosial. Hal ini sangat berlawanan dengan doktrin Soviet, terutama yang dikembangkan oleh Lenin dan Stalin yang memandang pemilikan negara sebagai bentuk tertinggi. 

Perjuangan Menentang Kepentingan-kepentingan Mapan 

Karena diasumsikan bahwa negara mewakili masa pekerja, hak milik diberikan dalam suatu wujud pelembagaan terpisah yang menyewa buruh sekaligus menguasai kelebihan produksi. Oleh sebab itu proses sosialisasi harus menjadi suatu gerarakan yang tidak menyentuh pemilikan negara melainkan pemilikan langsung alat-alat produksi oleh kaum produsen. Bentuk manajemen para pekerja sendiri yang diharapkan secara bertahap menghapus pemisahan antara pengelola dan yang dikelola, dalam arti akan menciptakan dasar-dasar objektif bagi keterasingan pekerja dari masyarakat. Proses ini tidak akan dapat berjalan terus tanpa perjuangan menentang kepentingan-kepentingan mapan dari kaum birokrat.  Hal ini akan melemahkan negara, karena posisi dominan secara bertahap mengalah pada organisasi-organisasi otonom dari asosiasi para produsen bebas. Doktrin Tito ini secara jelas terkait dengan interpretasi desentralistisnya Marxisme.

Lembaga-lembaga Kolektif yang Mandiri 

Dasar ekonomi perkembangan swa-kelola harus dilengkapi dengan pemberian kesempatan kepada perusahaan-perusahaan untuk membuat keputusannya sendiri, karena yang berpartisipasi di dalam proses ekonomi pasar bukanlah pengusaha-pengusaha swasta, melainkan lembaga-lembaga kolektif yang mandiri. 

Lembaga-lembaga ini harus dibuat sedemikian peka terhadap tanda-tanda dan perubahan pasar. Dengan kata lain, prinsip distribusi yang sesuai dengan kerja dimanfaatkan dan dipakai dan perbedaan pendapat tidak hanya merupakan suatu fungsi sumbangan kerja individu, melainkan juga sekaligus kewiraswastaan kolektif.

Revisionis 

Titoisme ingin membentuk masyarakat sosialis model Yugoslavia yang tidak tergantung sama sekali pada Uni Soviet. Oleh karena itu paham Titoisme ini dikritik sebagai paham revisionis yang menyimpang dari doktrin Marxisme-Komunisme Uni Soviet. Para pengikut paham ini antara lain Slansky dari Cekoslovakia, Kostov dari Bulgaria, Rayk dari Hungaria. (Swantoro, ENI Jilid 16, 2004: 355).

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Partindo Di Bawah Sukarno

Setelah Sukarno dibebaskan dari penjara Sukamiskin pada pertengahan tahun 1932, ia mendapatkan bahwa PNI (Partai Nasional Indonesia) telah terpecah menjadi dua, yakni Partindo dan PNI-Baru. Ia berusaha menyatukan keduanya namun gagal. Akhirnya Sukarno memilih Partindo (Partai Indonesia). Pada tanggal 1 Agustus 1932 ia secara terbuka mengumumkan bahwa ia menjadi anggota Partindo dan dalam waktu singkat ia kemudian menjadi Ketua Partindo. Gaya orator Sukarno yang cemerlang telah menawan banyak orang. Akan tetapi gaya kepemimpinan Sukarno ini mendapat kritik dari pengurus Partindo yang lebih muda seperti Amir Syarifuddin dan Mohammad Yamin, karena dianggap mengandung kedangkalan intelektual. Usul Sukarno untuk mengembalikan nama Partindo menjadi PNI tidak mendapat dukungan anggota. Meskipun demikian konsep Marhaenisme yang ditawarkan Sukarno diterima partai. Dalam perkembangannya , anggota Partindo makin meningkat. Pada tahun 1933 Partindo telah mempunyai 71 cabang dan sekitar 20.000 angg...
Baca selengkapnya

Pidato Muhammad Yamin

Pada hari kedua sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, dimulai dengan mendengarkan pidato dari para anggota yang datang yaitu seperti: Muhammad Yamin, Margono, Sosroningrat, Wiranatakusuma, Soemitro, Woerjaningrat, Soerjo, Soesanto, Dasaad, Rooseno, dan Aris P. Untuk kepentingan menjernihkan kesimpangsiuran mengenai penggagas Pancasila, maka terlebih dahulu saya muat pidato Yamin, Sukarno dan Supomo. Berikutnya saya sampaikan pidato dari pembicara lainnya jiwa waktu dan kesempatan tersedia. Intisari Pidato Muhammad Yamin adalah sebagai berikut : A.     Bahan-bahan dicari tidak hanya di Jawa tapi juga di selutuh Indonesia seperti Borneo, Selebes, Maluku, Malaya, Sumatra dan Sunda Kecil. B.      Tiga usaha yang harus dilakukan : (1) menungumpulkan bahan untuk pembentukan negara; (2) menyusun UUD negara; (3) menjalankan isu hukum negara Indonesia.\ C.      Indonesia Merdeka, sekarang ! 1.       E...
Baca selengkapnya

Liberalisme Politik

Saudara kembar liberalisme ekonomi adalah liberalisme politik. Liberalisme politik berdasar pada keyakinan bahwa sumber kemajuan terletak dalam perkembangan pribadi manusia yang bebas. Aliran ini memperjuangkan kedaulatan rakyat dan kebebasan individu terhadap berbagai bentuk kekuasaan mutlak. Langkah pertamanya perjuangannya telah dilakukan oleh gerakan reformasi (khususnya dalam gereja). Dalam abad ke 17 dan 18 timbul perlawanan terhadap absolutisme dan perjuangan menuju kebebasan jiwa dan negara. Tokoh-tokoh liberalisme di Inggris adalah John Locke; di Perancis Voltaire, Montesque dan Rousseau; di Jerman Immanuel Kant. Dalam lapangan politik, liberalisme memperjuangkan pelbagai kebebasan yang hendaknya dijamin oleh konstitusi. Di antaranya kebebasan beragama, kebebasan pers, kebebasan berkumpul dan menyatakan pendapat. Kebebasan yang diperjuangkan diyakini hanya terjamin dalam negara hukum yang mengindahkan Trias Politica. Bentuk negara yang diidamkan adalah Demokrasi Parlementer de...
Baca selengkapnya