Gerakan Non-Blok


Untuk mengenang nama besar Gerakan Non-Blok (Non-Aligned Movement) yang didirikan 65 tahun lalu perkenankan kami menggunggah sebuah utas dari portal resmi Kementrian Luar Negeri RI tentang Gerakan Non-Blok (GNB) yang menyatakan bahwa Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Bandung, tanggal 18-24 April 1955, merupakan proses awal lahirnya GNB. KAA dihadiri oleh 29 Kepala Negara dan Kepala Pemerintah dari benua Asia dan Afrika yang baru saja merdeka, dan bertujuan untuk mendorong proses dekolonisasi dan memperkuat hubungan antara negara-negara yang baru merdeka. 

Selanjutnya utas tersebut memuat beberapa poin sebagai berikut :

1. Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Bandung, tanggal 18-24 April 1955, merupakan proses awal lahirnya GNB. KAA dihadiri oleh 29 Kepala Negara dan Kepala Pemerintah dari benua Asia dan Afrika yang baru saja merdeka, dan bertujuan untuk mendorong proses dekolonisasi dan memperkuat hubungan antara negara-negara yang baru merdeka.

2. KAA menyepakati 'Dasasila Bandung' yang dimaksudkan sebagai prinsip-prinsip dasar bagi penyelenggaraan hubungan dan kerja sama antara bangsa-bangsa. Sejak penyelenggaraan KAA, proses pembentukan GNB semakin mendekati kenyataan. Dalam proses ini, tokoh-tokoh yang memegang peran kunci adalah Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser, Presiden Ghana Kwame Nkrumah, Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru, Presiden Indonesia Soekarno, dan Presiden Yugoslavia Josip Broz Tito. Kelima tokoh dunia ini kemudian dikenal sebagai para pendiri GNB.

3. GNB terbentuk melalui Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) I di Beograd, Yugoslavia, pada 1 - 6 September 1961. KTT tersebut dihadiri oleh 25 negara yakni Afghanistan, Aljazair, Yaman, Myanmar, Kamboja, Sri Lanka, Kongo, Kuba, Cyprus, Mesir, Ethiopia, Ghana, Guinea, India, Indonesia, Irak, Lebanon, Mali, Maroko, Nepal, Arab Saudi, Somalia, Sudan, Suriah, Tunisia, dan Yugoslavia. Negara-negara pendiri GNB ini sepakat untuk mendirikan suatu gerakan, bukan suatu organisasi, untuk menghindarkan diri dari implikasi birokratis dalam membangun kerja sama. Disepakati pula bahwa GNB diarahkan untuk membentuk posisi sendiri secara independen yang merefleksikan kepentingan negara-negara anggotanya.

4. GNB menempati posisi khusus dalam politik luar negeri Indonesia karena Indonesia sejak awal memiliki peran sentral dalam pembentukannya. Selain itu, prinsip dan tujuan GNB merupakan refleksi dari perjuangan dan tujuan nasional Indonesia sebagaimana tertuang dalam UUD 1945, khususnya semangat kemerdekaan dan anti-penjajahan. Dalam perkembangannya, GNB menjadi salah satu forum Indonesia untuk terus menyuarakan semangat multilateralisme dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip hukum internasional.

5. Pada awalnya GNB memang lebih banyak beraktivitas dalam isu politik, seperti dukungan bagi hak menentukan nasib sendiri, kemerdekaan nasional, kedaulatan, dan integritas nasional negara-negara anggota. Sejak pertengahan 1970-an, isu-isu ekonomi mulai menjadi perhatian negara-negara GNB.

6. Pasca runtuhnya komunisme, di awal tahun 90an, muncul perdebatan mengenai relevansi GNB. Namun demikian, negara-negara anggota berpendapat bahwa GNB tetap relevan untuk menghadapi tantangan-tantangan baru pasca Perang Dingin seperti pelucutan senjata, penciptaan perdamaian internasional, pembangunan ekonomi negara berkembang, pengentasan kemiskinan, serta pembentukan tata dunia yang lebih adil bagi negara berkembang.

7. Indonesia selalu mendorong penguatan peran GNB dalam perdamaian dan keamanan internasional, penanganan isu-isu dan ancaman keamanan global baru, serta pencapaian Tujuan-tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Indonesia juga selalu mendorong GNB untuk memberi perhatian pada isu Palestina, dan untuk membantu menggulirkan kembali proses perdamaian. Indonesia adalah salah satu anggota Komite Palestina GNB (kemlu.go.id, diunduh Sabtu 11 Juli 2026 pukul 08.00 WIB).

Tokoh Pendiri Gerakan Non-Blok adalah Soekarno: Presiden pertama Republik Indonesia; Josip Broz Tito: Presiden Yugoslavia; Jawaharlal Nehru: Perdana Menteri India; Gamal Abdel Nasser: Presiden Mesir; Kwame Nkrumah: Presiden Ghana.

Biografi Josip Broz Tito sudah kami sampaikan. Berikutnya akan kami sampaikan biografi Jawaharlal Nehru, Abdel Nasser dan Kwane Nkrumah.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Liberalisme Politik

Saudara kembar liberalisme ekonomi adalah liberalisme politik. Liberalisme politik berdasar pada keyakinan bahwa sumber kemajuan terletak dalam perkembangan pribadi manusia yang bebas. Aliran ini memperjuangkan kedaulatan rakyat dan kebebasan individu terhadap berbagai bentuk kekuasaan mutlak. Langkah pertamanya perjuangannya telah dilakukan oleh gerakan reformasi (khususnya dalam gereja). Dalam abad ke 17 dan 18 timbul perlawanan terhadap absolutisme dan perjuangan menuju kebebasan jiwa dan negara. Tokoh-tokoh liberalisme di Inggris adalah John Locke; di Perancis Voltaire, Montesque dan Rousseau; di Jerman Immanuel Kant. Dalam lapangan politik, liberalisme memperjuangkan pelbagai kebebasan yang hendaknya dijamin oleh konstitusi. Di antaranya kebebasan beragama, kebebasan pers, kebebasan berkumpul dan menyatakan pendapat. Kebebasan yang diperjuangkan diyakini hanya terjamin dalam negara hukum yang mengindahkan Trias Politica. Bentuk negara yang diidamkan adalah Demokrasi Parlementer de...
Baca selengkapnya

Pidato Muhammad Yamin

Pada hari kedua sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, dimulai dengan mendengarkan pidato dari para anggota yang datang yaitu seperti: Muhammad Yamin, Margono, Sosroningrat, Wiranatakusuma, Soemitro, Woerjaningrat, Soerjo, Soesanto, Dasaad, Rooseno, dan Aris P. Untuk kepentingan menjernihkan kesimpangsiuran mengenai penggagas Pancasila, maka terlebih dahulu saya muat pidato Yamin, Sukarno dan Supomo. Berikutnya saya sampaikan pidato dari pembicara lainnya jiwa waktu dan kesempatan tersedia. Intisari Pidato Muhammad Yamin adalah sebagai berikut : A.     Bahan-bahan dicari tidak hanya di Jawa tapi juga di selutuh Indonesia seperti Borneo, Selebes, Maluku, Malaya, Sumatra dan Sunda Kecil. B.      Tiga usaha yang harus dilakukan : (1) menungumpulkan bahan untuk pembentukan negara; (2) menyusun UUD negara; (3) menjalankan isu hukum negara Indonesia.\ C.      Indonesia Merdeka, sekarang ! 1.       E...
Baca selengkapnya

Partindo Di Bawah Sukarno

Setelah Sukarno dibebaskan dari penjara Sukamiskin pada pertengahan tahun 1932, ia mendapatkan bahwa PNI (Partai Nasional Indonesia) telah terpecah menjadi dua, yakni Partindo dan PNI-Baru. Ia berusaha menyatukan keduanya namun gagal. Akhirnya Sukarno memilih Partindo (Partai Indonesia). Pada tanggal 1 Agustus 1932 ia secara terbuka mengumumkan bahwa ia menjadi anggota Partindo dan dalam waktu singkat ia kemudian menjadi Ketua Partindo. Gaya orator Sukarno yang cemerlang telah menawan banyak orang. Akan tetapi gaya kepemimpinan Sukarno ini mendapat kritik dari pengurus Partindo yang lebih muda seperti Amir Syarifuddin dan Mohammad Yamin, karena dianggap mengandung kedangkalan intelektual. Usul Sukarno untuk mengembalikan nama Partindo menjadi PNI tidak mendapat dukungan anggota. Meskipun demikian konsep Marhaenisme yang ditawarkan Sukarno diterima partai. Dalam perkembangannya , anggota Partindo makin meningkat. Pada tahun 1933 Partindo telah mempunyai 71 cabang dan sekitar 20.000 angg...
Baca selengkapnya