Badan Penggerak Koperasi


Perkembangan Koperasi di Indonesia 

Usaha koperasi pertama di Indonesia dirintis pada tahun 1891 oleh R. Ariawiriaatmaja, seorang patih dari Purwokerto. Ia mendirikan sebuah usaha simpan pinjam yang disebut Bank Penolong dan Penyimpanan dengan tujuan untuk memberikan kredit kepada pegawai pemerintah agar mereka terlepas dari lintah darat. 

Dalam UUD 1945 Pasal 33, Koperasi dinyatakan sebagai bentuk usaha yang sesuai bagi perekonomian Indonesia.

Hari Koperasi Indonesia 

Gerakan koperasi makin berkembang pada zaman setelah kemerdekaan. Kongres Koperasi I diadakan pada tanggal 12 Juli 1947 di Tasikmalaya. Salah satu keputusan penting Kongres tersebut adalah ditetapkannya tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi Indonesia.

Bung Hatta Bapak Koperasi Indonesia 

Pada Kongres II yang diadakan di Bandung pada tahun 1950, dibentuk badan pimpinan koperasi untuk seluruh Indonesia yang dinamakan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin). Keputusan penting lainnya adalah dibentuknya panitia yang bertugas memberi saran kepada pemerintah mengenai Undang-undang Koperasi, serta mendaulat Bung Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia.

Undang-undang Koperasi 

Pada bulan September 1958 pemerintah mengesahkan Undang-undang No. 79/1958 yang mengatur teknik perkoperasian dan memuat prinsip-prinsip koperasi seperti yang dirumuskan para perintis di Rochdale.

Badan Penggerak Koperasi 

Untung menunjang perkembangan koperasi, melalui Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1959, pemerintah membentuk Departemen Transmigrasi Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa. Di samping itu, pemerintah membentuk pula Badan Penggerak Koperasi dan mengatur pendidikan perkoperasian melalui instruksi Presiden Sukarno No. 3 Tahun 1960 (Magdalena Lumbantoruan, 2004 :126).

Undang-undang No. 12 Tahun 1967

Undang-undang ini menetapkan dasar-dasar perkoperasian Indonesia yang sesuai dengan Panca Sila dan UUD 1945. 

"Koperasi Indonesia adalah organisasi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan."

Dalam UU tersebut dicantumkan pula bahwa landasan ideal koperasi Indonesia adalah Pancasila, dan landasan strukturalnya adalah Pasal 33 ayat 1 UUD 1945. 

Fungsi Koperasi:

(a) Sebagai alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat;

(b) Sebagai alat pendemokrasian ekonomi Nasional;

(c) Sebagai salah satu urat nadi perekonomian Indonesia;

(d) Sebagai alat pembina anggota masyarakat dalam memperkokoh kedudukan ekonomi bangsa (Bagian 2 Pasal 4 UU No. 12/1967).

Kekeluargaan dan Gotong-Royong 

Asas dan Sendi Koperasi (Prinsip-prinsip Rochdale):

(a). Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka untuk untuk setiap warganegara;

(b) Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi sebagai pencerminan demokrasi dalam koperasi;

(c) Pembagian sisa hasil usaha diatur menurut Jasa setiap anggota;

(d) Adanya pembatasan bunga atas modal;

(e) Pengembangan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya;

(f) Usaha dan ketatalaksanaannya bersifat terbuka;

(g) Swadaya, swakerta, dan swasembada sebagai pencerminan prinsip dasar, yaitu percaya pada diri sendiri (Bagian 3 dan 4 UU No 12/1967).

Perkembangan Koperasi di Dunia

Koperasi yang dilandasi gagasan usaha bersama, diwujudkan pertama kalinya di Rochdale, Inggris, pada tanggal 21 Desember 1844. Pada waktu itu 28 orang penenun dan pengrajin sepatu mendirikan sebuah toko sebagai usaha bersama, dengan tujuan meningkatkan penghasilan dan nasib para wiraswastawan tersebut. Keberhasilan usaha bersama yang diberi nama British Cooperative Wholesale Society itulah yang mendorong lahirnya gerakan koperasi di seluruh dunia.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Liberalisme Politik

Saudara kembar liberalisme ekonomi adalah liberalisme politik. Liberalisme politik berdasar pada keyakinan bahwa sumber kemajuan terletak dalam perkembangan pribadi manusia yang bebas. Aliran ini memperjuangkan kedaulatan rakyat dan kebebasan individu terhadap berbagai bentuk kekuasaan mutlak. Langkah pertamanya perjuangannya telah dilakukan oleh gerakan reformasi (khususnya dalam gereja). Dalam abad ke 17 dan 18 timbul perlawanan terhadap absolutisme dan perjuangan menuju kebebasan jiwa dan negara. Tokoh-tokoh liberalisme di Inggris adalah John Locke; di Perancis Voltaire, Montesque dan Rousseau; di Jerman Immanuel Kant. Dalam lapangan politik, liberalisme memperjuangkan pelbagai kebebasan yang hendaknya dijamin oleh konstitusi. Di antaranya kebebasan beragama, kebebasan pers, kebebasan berkumpul dan menyatakan pendapat. Kebebasan yang diperjuangkan diyakini hanya terjamin dalam negara hukum yang mengindahkan Trias Politica. Bentuk negara yang diidamkan adalah Demokrasi Parlementer de...
Baca selengkapnya

Pidato Muhammad Yamin

Pada hari kedua sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, dimulai dengan mendengarkan pidato dari para anggota yang datang yaitu seperti: Muhammad Yamin, Margono, Sosroningrat, Wiranatakusuma, Soemitro, Woerjaningrat, Soerjo, Soesanto, Dasaad, Rooseno, dan Aris P. Untuk kepentingan menjernihkan kesimpangsiuran mengenai penggagas Pancasila, maka terlebih dahulu saya muat pidato Yamin, Sukarno dan Supomo. Berikutnya saya sampaikan pidato dari pembicara lainnya jiwa waktu dan kesempatan tersedia. Intisari Pidato Muhammad Yamin adalah sebagai berikut : A.     Bahan-bahan dicari tidak hanya di Jawa tapi juga di selutuh Indonesia seperti Borneo, Selebes, Maluku, Malaya, Sumatra dan Sunda Kecil. B.      Tiga usaha yang harus dilakukan : (1) menungumpulkan bahan untuk pembentukan negara; (2) menyusun UUD negara; (3) menjalankan isu hukum negara Indonesia.\ C.      Indonesia Merdeka, sekarang ! 1.       E...
Baca selengkapnya

Partindo Di Bawah Sukarno

Setelah Sukarno dibebaskan dari penjara Sukamiskin pada pertengahan tahun 1932, ia mendapatkan bahwa PNI (Partai Nasional Indonesia) telah terpecah menjadi dua, yakni Partindo dan PNI-Baru. Ia berusaha menyatukan keduanya namun gagal. Akhirnya Sukarno memilih Partindo (Partai Indonesia). Pada tanggal 1 Agustus 1932 ia secara terbuka mengumumkan bahwa ia menjadi anggota Partindo dan dalam waktu singkat ia kemudian menjadi Ketua Partindo. Gaya orator Sukarno yang cemerlang telah menawan banyak orang. Akan tetapi gaya kepemimpinan Sukarno ini mendapat kritik dari pengurus Partindo yang lebih muda seperti Amir Syarifuddin dan Mohammad Yamin, karena dianggap mengandung kedangkalan intelektual. Usul Sukarno untuk mengembalikan nama Partindo menjadi PNI tidak mendapat dukungan anggota. Meskipun demikian konsep Marhaenisme yang ditawarkan Sukarno diterima partai. Dalam perkembangannya , anggota Partindo makin meningkat. Pada tahun 1933 Partindo telah mempunyai 71 cabang dan sekitar 20.000 angg...
Baca selengkapnya