Pemerintahan di Jawa Barat di Masa Revolusi


Pada akhir Desember 1945, jabatan gubernur dialihkan dari Sutardjo Kartohadikusumo ke tangan Datuk Djamin, seorang pejabat tinggi Departeman Dalam Negeri. Saat itu ia bekerjasama dengan Walikota Bandung, Sjamsurizal untuk memelihara dan menjamin keutuhan pemerintahan di Kota Bandung.

Pada awal Februari 1946, Markas Besar Divisi India ke-23 dipindahkan ke Bandung.  Pasukan bersenjata RI harus mundur dengan jarak 11 km. Kol. A. H. Nasution yang sedang berada di Jakarta, menolak ultimatum. Pasukan Republik membungihanguskan kota Bandung mulai pukul 18.00.

Peristiwa “Bandung Lautan Api” menyebabkan pemerintahan Provinsi Jawa Barat harus mengungsi. Kedudukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah Karesidenan Priangan harus mengungsi ke Garut.

Sanusi Hardjadinata selaku Wakil Residen Priangan berangkat dari Gedung Denis, di Jalan Braga, menuju Desa Cinta, sekitar Gunung Talaga Bodas, Garut. Untuk kebutuhan makan sehari-hari penduduk setempat banyak yang menyumbangkan beras dan bahan makanan lainnya.

Pada bulan Juni 1946, Gubernur Jawa Barat Datuk Djamin digantikan oleh Dr. Murdjani. Pada 1 April 1947, Wakil Gubernur Jawa Barat Sewaka diangkat menjadi Gubernur Jawa Barat, menggantikan Dr. Murdjani yang diangkat menjadi Gubernur Jawa Timur. Pemerintah Jawa Barat dipusatkan di Tasikmalaya.

Setelah Perjanjian Linggajati  24 Maret 1947 dan Perjanjian Renville 17 Januari 1948, Belanda menciptakan negara-negara Boneka. Di Bandung berlangsung pembentukan negara Pasundan  yang dilakukan melalui tiga kali Konferensi Jawa Barat. Konferensi pertama dilangsungkan di Bandung pada tanggal 13-18 Oktober 1947. Komisi Penghubung yang menyiapkan konferensi tersebut dipimpin oleh R. Hilman Djajadiningrat. Komisi dibantu oleh Pemerintah Sipil Jawa Barat yang dipegang oleh suatu badan yang dikenal sebagai Recomba (Regering Commissaries Bestuurs Aangelegeheden). Kemudian pada tanggal 15 November 1947, Hilman Djajadiningrat diangkat menjadi Ketua Recomba menggantikan Abdul Kadir Widjojoatmodjo. Pimpinan Recomba meminta agar para pejabat republik ikut bergabung dengan Negara Pasundan. Tentu saja banyak yang menolak. Akibatnya Walikota Bandung, Ir. Ukar Bratakusumah dan Sekretaris Gubernur Jawa Barat, R. Enokh, ditangkap begitu turun di Stasiun Manggarai Jakarta. Sementara itu, R.I. Ardiwinangan, Residen Priangan ditangkap di Bandung tanggal 26 Februari 1948.

Sanusi, Wakil Residen Priangan ditangkap di Desa Cinta dan dibawa ke markas Belanda di Sukawening, Garut. Dari sana Sanusi dibawa ke Bandung dan ditahan di Jalan Tampomas. Saat itu Sanusi mulai aktif di PNI dan selalu mengatakan, “saya ini berjiwa Marhaenis.”

Pada 25 Juli 1948, Sanusi dibebaskan dari tahanan dan harus meninggalkan wilayah Jawa Barat dan tinggal di Yogyakarta, sebagai wilayah republik (Nina H. Lubis,  2003:   58-65).

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Catatan Dari Seorang Teman

Catatan Dadang Kusnandar Minggu` 28 Juni 2009 sesaat menunggu istri dan anak pulang dari pasar tradisional, saya mengirimkan pesan pendek (tapi cukup panjang) kepada Tomi Johan Agusta di Denpasar, Mas Adji Klewang di Malang, dr Ribka Tjiptaning di Jakarta, Mas Cahyo Suryanto di Surabaya, Mas Harjoko di Bandung, Mas Dahono di Jakarta. Saya mentransfer kegelisahan sekaligus impian yang cukup lama terpendam: Museum Komik. Jika setiap selesai shalat Shubuh dan menyiapkan diri ke sekolah, anak saya menyalakan televisi 14 inchi terus memeloti film kartun luar, seketika terpikir betapa minimnya pengetahuan anak saya menyoal tokoh lokal. Meski anak saya yang baru saja naik kelas 8 di Cirebon itu tergolong rajin baca dan mengoleksi buku; tetap saja Naruto, dan sebagainya yang dikenal-- mungkin jadi idola. Saya agak yakin anak-anak lain pun melakukan hal yang sama, mungkin di seluruh Indonesia. Isi sms saya : Yang terpikir sekarang adalah, ingin ada yang mau bareng-bareng wujudkan mimpiku mendir...
Baca selengkapnya

UNCI (United Nations Commission on Indonesia)

Dalam memoarnya “Napak Tilas Bapak-Bapak Pejuang Menuju Indonesia Merdeka Adil dan Makmur,” Supeni menulis mengenai keberadan UNCI yang diterjemahkannya sebagai Komisi Untuk Indonesia. Supeni menulis bahwa pada tanggal 16 Mei 1949 UNCI mengeluarkan komunike yang menyatakan bahwa perundingan pengembalian pemerintah Republik ke Yogyakarta sudah mendapat banyak kemajuan (2001 : 298).   Sedangkan dalam buku Ricklefs, “Sejarah Indonesia Modern 1200-2004,”   nama UNCI sama sekali tidak ditemukan baik pada halaman isi maupun halaman indeksnya. Namun sebuah artikel yang ditulis Verelladevanka Adryamarthanino dan   Widya Lestari Ningsih di KOMPAS.com   menyebutkan bahwa   United Nations Commission for Indonesia (UNCI) atau yang juga disebut sebagai Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia adalah komisi yang diberi tugas oleh PBB untuk menggantikan tugas komisi sebelumnya. UNCI dibentuk pada 28 Januari 1948 oleh Dewan Keamanan PBB sebagai pengganti dari Komisi ...
Baca selengkapnya

Museum Sebagai Jendela Kebudayaan

Museum diperlukan untuk mengumpulkan, ,menyimpan, merawat, mengamankan, dan memanfaatkan benda-benda bukti material hasil budaya manusia,alam dan lingkungannya. Hal itu berlaku juga untuk komik Indonesia tentunya. Artikel ini menggambarkan fungsi museum dalam mengamankan komik Indonesia sebagai benda hasil budaya. Setiap benda yang menjadi koleksi museum harus memperhatikan criteria sebagai berikut: pertama, memiliki nilai sejarah dan ilmiah; kedua, memiliki identitas menurut bentuk dan wujudnya, tipe dan gayanya, fungsi dan asalnya secara historis, geografis, serta periodesasi; ketiga, dapat menjadin monument sejarah dan budaya (Perda Propinsi Jawa Barat No. 7 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kepurbakalaan, Kesejarahan, Nilai Tradisional danMuseum). Koleksi Koleksi museum tentunya harus didokumentasikan secara verbal dan visual dengan ketentuan teknis permuseuman. Koleksi tidak boleh diperjualbelikan atau dipindahtangankan, tetapi boleh dipinjamkan untuk kepentingan pelayanan masyaraka...
Baca selengkapnya