Perundingan Hooge Veluwe.

 

 

Sebagai kelanjutan dari perundingan antara Sjahrir dan Van Mook di Jakarta pada tanggal 27 Maret 1946, pada tanggal 8 April 1946 delegasi Indonesia, Clark Kerr dan Van Mook tiba di Belanda (Supeni, 2001 : 248). Delegasi Indonesia terdiri dari W. Soewandi, Sudarsono dan A.K Pringgodigdo. Sedangkan pihak Belanda terdiri dari  Van Mook, Van Royen, Idenburg, Van Asbeck, Sultan Hamid II, Soeria Santoso, dan Logeman sebagai delegasinya. Dalam perundingan ini, Inggris menjadi penengah dengan mengirimkan Sir Archibald Clark Kerr.

Perundingan antara Indonesia dan Belanda berlangsung pada tanggal 14-24 April 1946 di Hooge-Veluwe, Belanda. Dalam perundingan Hooge-Veluwe tersebut, pihak Indonesia dan Belanda membahas mengenai permasalahan status kenegaraan, kemerdekaan, dan wilayah Indonesia. Munculnya perundingan Hooge-Veluwe disebabkan oleh kegagalan perundingan pendahuluan antara NICA (Belanda) dan Indonesia pada 23 Oktober 1945 di Jakarta.

Sebelum pelaksanaan perundingan Hooge-Veluwe, Indonesia dan Belanda telah menandatangani naskah kesepahaman bernama Draft Jakarta pada 27 Maret 1946. Dalam Draft Jakarta, Belanda mengakui secara de facto pemerintahan Indonesia yang meliputi Jawa dan Sumatera. Selain itu, Belanda juga sepakat untuk membahas gagasan hubungan sejajar antara Belanda dan Indonesia sebagai dua negara berdaulat. Pada perkembangannya, naskah Draft Jakarta akan menjadi acuan dalam perundingan Hooge-Veluwe pada bulan April 1946 (Nasution, 1978).

Perundingan Hooge-Veluwe berjalan dengan panjang dan rumit. Hal tersebut disebabkan oleh tindakan Belanda yang membatalkan naskah Draft Jakarta secara sepihak. Tim delegasi Belanda menganggap bahwa Draft Jakarta merupakan sebuah kesalahan karena tidak mencerminkan seluruh keinginan Belanda. Tim delegasi Indonesia merasa sangat kecewa dengan tindakan Belanda tersebut. Pada akhirnya, perundingan Hooge-Veluwe mengalami kegagalan karena sikap inkonsisten dari tim delegasi Belanda.

Dalam buku Nasionalisme dan Revolusi Indonesia (2013) karya George McTurnan Kahin, kegagalan perundingan Hooge-Veluwe berkaitan dengan masalah politik yang sedang terjadi di internal kerajaan Belanda. Mayoritas politisi Belanda masih menginginkan Indonesia menjadi wilayah bawahan kerajaan Belanda serta bersikeras untuk tidak mengakui kedaulatan Indonesia (Gama Prabowo dan Serafica Gischa, KOMPAS.com, 21 Desember 2020).

 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Catatan Dari Seorang Teman

Catatan Dadang Kusnandar Minggu` 28 Juni 2009 sesaat menunggu istri dan anak pulang dari pasar tradisional, saya mengirimkan pesan pendek (tapi cukup panjang) kepada Tomi Johan Agusta di Denpasar, Mas Adji Klewang di Malang, dr Ribka Tjiptaning di Jakarta, Mas Cahyo Suryanto di Surabaya, Mas Harjoko di Bandung, Mas Dahono di Jakarta. Saya mentransfer kegelisahan sekaligus impian yang cukup lama terpendam: Museum Komik. Jika setiap selesai shalat Shubuh dan menyiapkan diri ke sekolah, anak saya menyalakan televisi 14 inchi terus memeloti film kartun luar, seketika terpikir betapa minimnya pengetahuan anak saya menyoal tokoh lokal. Meski anak saya yang baru saja naik kelas 8 di Cirebon itu tergolong rajin baca dan mengoleksi buku; tetap saja Naruto, dan sebagainya yang dikenal-- mungkin jadi idola. Saya agak yakin anak-anak lain pun melakukan hal yang sama, mungkin di seluruh Indonesia. Isi sms saya : Yang terpikir sekarang adalah, ingin ada yang mau bareng-bareng wujudkan mimpiku mendir...
Baca selengkapnya

UNCI (United Nations Commission on Indonesia)

Dalam memoarnya “Napak Tilas Bapak-Bapak Pejuang Menuju Indonesia Merdeka Adil dan Makmur,” Supeni menulis mengenai keberadan UNCI yang diterjemahkannya sebagai Komisi Untuk Indonesia. Supeni menulis bahwa pada tanggal 16 Mei 1949 UNCI mengeluarkan komunike yang menyatakan bahwa perundingan pengembalian pemerintah Republik ke Yogyakarta sudah mendapat banyak kemajuan (2001 : 298).   Sedangkan dalam buku Ricklefs, “Sejarah Indonesia Modern 1200-2004,”   nama UNCI sama sekali tidak ditemukan baik pada halaman isi maupun halaman indeksnya. Namun sebuah artikel yang ditulis Verelladevanka Adryamarthanino dan   Widya Lestari Ningsih di KOMPAS.com   menyebutkan bahwa   United Nations Commission for Indonesia (UNCI) atau yang juga disebut sebagai Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia adalah komisi yang diberi tugas oleh PBB untuk menggantikan tugas komisi sebelumnya. UNCI dibentuk pada 28 Januari 1948 oleh Dewan Keamanan PBB sebagai pengganti dari Komisi ...
Baca selengkapnya

Museum Sebagai Jendela Kebudayaan

Museum diperlukan untuk mengumpulkan, ,menyimpan, merawat, mengamankan, dan memanfaatkan benda-benda bukti material hasil budaya manusia,alam dan lingkungannya. Hal itu berlaku juga untuk komik Indonesia tentunya. Artikel ini menggambarkan fungsi museum dalam mengamankan komik Indonesia sebagai benda hasil budaya. Setiap benda yang menjadi koleksi museum harus memperhatikan criteria sebagai berikut: pertama, memiliki nilai sejarah dan ilmiah; kedua, memiliki identitas menurut bentuk dan wujudnya, tipe dan gayanya, fungsi dan asalnya secara historis, geografis, serta periodesasi; ketiga, dapat menjadin monument sejarah dan budaya (Perda Propinsi Jawa Barat No. 7 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kepurbakalaan, Kesejarahan, Nilai Tradisional danMuseum). Koleksi Koleksi museum tentunya harus didokumentasikan secara verbal dan visual dengan ketentuan teknis permuseuman. Koleksi tidak boleh diperjualbelikan atau dipindahtangankan, tetapi boleh dipinjamkan untuk kepentingan pelayanan masyaraka...
Baca selengkapnya