Postingan

Menampilkan postingan dari Maret, 2020

Pengesahan Pembukaan UUD

Dalam Rapat Besar tanggal 18 Agustus 1945, Ketua PPKI Sukarno membacakan naskah pembukaan UUD yang sudah dibahas bersama-sama. "Kalau tidak ada lagi, saya baca seluruhnya, maka kemudian saya sahkan." "Pembukaan UUD 1945" "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan." "Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur." "Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya." "Kemudian daripada itu untuk membentuk sesuatu pemerintah negara Indonesia yang me...

PPKI Membentuk PNI

Pada Sidang Keempat PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia), Rapat Anggota tanggal 22 Agustus 1945 menetapkan soal-soal Komite Nasional dan Partai Nasional Indonesia.  Tentang Komite Nasional sudah saya sampaikan pada tulisan terdahulu. PARTAI NASIONAL INDONESIA 1. Gerakan ini bernama PARTAI NASIONAL INDONESIA, yang berkedudukan di tempat Pengurus Besarnya. 2. Tujuan Partai ialah : Negara Republik Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur, berdasarkan kedaulatan Rakyat. 3. Usaha untuk mencapai tujuan itu ialah : a. Memperkuat persatuan Bangsa dan Negara. b. Memperbesar rasa cinta, setia dan bakti kepada Tanah-Air . c. Mengikhtiarkan program ekonomi dan sosial seperti di bawah ini : 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas gotong-royong ; 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hidup orang banyak dikuasai oleh Negara ; 3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk s...

Komite Nasional

Pada Sidang Keempat PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia), Rapat Anggota tanggal 22 Agustus 1945 menetapkan soal-soal Komite Nasional dan Partai Nasional Indonesia.  Untuk pertama kali nya Sukarno disebut sebagai Pemimpin Besar. Komite Nasional Komite Nasional dibentuk di seluruh Indonesia dengan berpusat di Jakarta. Disebutkan dalam risalah rapat bahwa Komite Nasional merupakan penjelmaan  kebulatan tujuan dan cita-cita Bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Usaha-usaha Komite Nasional adalah : (1) Menyatakan keamanan rakyat Indonesia untuk hidup sebagai bangsa yang merdeka; (2) Mempersatukan rakyat  dari segala lapisan dan jabatan, supaya terpadu pada segala tempat di seluruh Indonesia, persatuan kebangsaan yang  bulat dan erat; (3) membantu menenteramkan rakyat dan turut menjaga keselamatan umum; (4) membantu pemimpin dalam menyelenggarakan cita-cita bangsa Indonesia dan di daerah  memb...

Badan Keamanan Rakyat

Pada Sidang Ketiga PPKI,  Rapat Anggota pada tanggal 20 Agustus 1945 yang dipimpin Sukarno  membahas mengenai  Badan Penolong Korban Perang. RM. A.B. Kusuma atau K.R.M.H.T. Sosrodanuningrat dalam bukunya Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan Risalah Sidang PPKI memuat notulen rapat berupa  pra Anggaran Dasar  berdirinya Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP) di kota Jakarta yang di dalamnya menyebutkan pendirian Badan Keamanan Rakyat (BKR) (2004:529-530). Untuk memelihara keselamatan masyarakat dan kemanan,  BPKKP membentuk bagian yang dinamakan Badan Keamanan Rakyat (BKR). Kepala-kepala BKR dari Pusat sampai daerah menjadi Pengurus Harian BPKKP. Kepala BKR harus menjalankan pekerjaannya dengan sukarela. Mereka yang mau membantu pekerjaan BKR diundang untuk datang pada tanggal 24 Agustus 1945. Kepala BKR di tingkat Pusat diangkat oleh Pengurus Besar Harian BPKKP. Sedangkan kepala BKR di Syuu ditetapkan oleh Ketua BPKKP atas usulan Penguru...

Rancangan Kabinet RI

Panitia Kecil yang diketuai oleh Ahmad Soebardjo menyampaikan laporan pada Sidang Kedua PPKI tanggal 19 Agustus 1945, setelah laporan Panitia Kecil mengenai urusan daerah yang disampaikan oleh Oto Iskandardinata. Soebardjo menyampaikan usulan tiga belas kementerian atas nama Panitia Kecil yang terdiri dari tiga orang, yaitu Kasman, Soetardjo dan Soebardjo sebagai Ketuanya  (Kusuma, 2004 : 512). Kementerian itu adalah : 1. Kementerian Dalam Negeri. Termasuk Kepolisian  di dalamnya. 2. Kementerian Luar Negeri. 3. Kementerian Kehakiman termasuk Kejaksaan dan urusan wakaf. 4. Kementerian Keuangan. 5. Kementerian Kemakmuran termasuk di dalamnya urusan makanan rakyat. 6. Kementerian Kesehatan termasuk urusan Keolahragaan. 7. Kementerian Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan. 8. Kementerian Kesejahteraan yang terbagi atas Perburuhan, Perawatan fakir miskin dan anak yatim piatu. 9. Kementerian Pertahanan yang terbagi atas Angkatan Laut, Angkatan Darat dan Angkatan Udara. 10...

Susunan Daerah

Masih di bulan Puasa pada hari Minggu, 19 Agustus 1945, PPKI melakukan Sidang Kedua dengan acara Prioritas Program dan Pembicaraan tentang Susunan Daerah. Sukarno dan Hatta memimpin sidang yang dimulai pada pukul 08.30. Sebelum memberi kesempatan kepada Oto Iskandardinata sebagai Ketua Panitia Kecil , Sukarno membentuk Panitia Kecil baru berjumlah tiga orang yang bertugas merancang Departemen. Ketuanya Mr. Soebardjo, dan anggotanya adalah Soetardjo dan Kasman (Kusuma, 2004 : 500-512). Oto Iskandardinata menyampaikan laporan komisi mengenai beberapa prioritas program. Pertama, yang berkenaan dengan urusan rakyat. Kedua berhubungan dengan pemerintahan daerah. Ketiga, mengenai pimpinan kepolisian. Keempat, berhubungan dengan tentara kebangsaan. Okto Iskandar dinata kemudian melanjutkan dengan menyampaikan hasil dari  Panitia Kecil sebagai berikut : A.  Keputusan Komisi tentang Pangreh Praja di Jawa. (1) Tanah Jawa dibagi dalam tiga daerah : Jawa Barat, Jawa Tengah dan Ja...

Pemilihan Presiden dan Pengesahan UUD

Setelah “pauze” dari pukul 12.20, sidang pertama PPKI dilanjutkan pada pukul 13.45. Karena sudah ditunggu oleh pers, Sukarno menunda pembahasan Aturan Peralihan dan masuk ke Pasal 3 dalam Peraturan Peralihan yang berbunyi  : “Untuk pertama kali Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.”  Sukarno lalu meminta Hatta menyiap stembiljet (kartu suara). Oto Iskandardinata menyela: “Berhubung dengan keadaan waktu, saya harap supaya pemilihan Presiden ini diselenggarakan dengan aklamasi dan saya majukan sebagai calon, yaitu Bung Karno sendiri.” Peserta sidang bertepuk tangan. Sukarno berkata : “Tuan-tuan, banyak terima kasih atas kepercayaan tuan-tuan  dan dengan ini saya dipilih oleh tuan-tuan  sekalian dengan suara bulat menjadi Presiden Republik Indonesia.” Semua anggota PPKI berdiri dan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian menyerukan “Hidup Bung Karno” tiga kali. Oto Iskandarddinata berkata : “Pun untuk pemilihan Wakil Kepal...

Pembahasan UUD 1945

Proklamasi kemerdekaan Indonesia yang ditandatangani oleh Sukarno dan Hatta, dibacakan oleh  Sukarno  atas nama bangsa  Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00 di kediaman Sukarno, Jalan Pegangsaan Timur No. 56, Jakarta, disusul dengan penaikan bendera Sang Merah Putih. Itu menjadi penanda dimulainya Revolusi Indonesia. Ada yang mengatakan revolusi berlangsung dari tahun 1945-1950. Bagi Sukarno sendiri, revolusi belum selesai sebelum Sosialisme Indonesia tercapai. Keesokan harinya setelah proklamasi kemerdekaan dibacakan, pada tanggal 18 Agustus 1945 bertempat di Gedung Komonfu, Jalan Pejambon No. 2, PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang dipimpin Sukarno  sebagai Ketua dan Hatta sebagai Wakil Ketua, mengadakan sidang pertama. Saat itu masih bulan Puasa. Acara yang akan dimulai pukul 09.30 baru dibuka oleh Ketua pukul 10.00. Anggota yang hadir 25 orang. Mereka adalah : Soepomo, Radjiman, Soeroso, Soetardjo, Wachid Hasjim, Ki Bagoes Hadikoes...

Penyusunan Teks Proklamasi

Pada hari-hari persiapan proklamasi kemerdekaan dari tanggal 14 Agustus , sama sekali tidak disinggung adanya Piagam Jakarta. Piagam Jakarta yang telah selesai disusun pada tanggal 22 Juni 1945 dan dimaksudkan sebagai teks proklamasi, tidak sesuai dengan maksud pemberian hadiah kemerdekaan oleh Jepang.  Teks proklamasi kemerdekaan adalah teks yang disusun tergesa-gesa dan sangat pendek, sesuai dengan jiwa revolusi dan tekanan suasana pada waktu itu, berbeda sekali dengan sifat Piagam Jakarta. Piagam Jakarta menunjukkan kematangan berpikir dan susunannya sangat rapi. Pada saat bangsa Indonesia memerlukan teks proklamasi, piagam tersebut sama sekali dilupakan.  Hatta pada tanggal 15 Agustus 1945 malam menyiapkan teks baru. Sukarno menyusun teks proklamasi yang berbeda dengan Piagam Jakarta. Dengan kata lain Piagam Jakarta adalah teks proklamasi yang tidak jadi diucapkan. Isi teks proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia singkat dan padat. Kalimat pertama merupakan pernyataan bah...

Sukarno-Hatta Ditawan Para Pemuda Pejuang

Rengasdengklok Golongan pemuda bersiap untuk  melakukan perebutan kekuasaan dari tentara Jepang yang sudah menyerah kepada Sekutu. Sukarno-Hatta dibawa keluar kota pada jam 04.30 tanggal 16 Agustus 1945. Sukarno, istrinya (Fatmawati), dan anak mereka, Guntur, berada dalam satu mobil. Hatta dan Sukarni  dan J. Kunto berada dalam satu mobil. Alasan para pemuda untuk membujuk Sukarno adalah bahwa keadaan di kota sudah sudah genting, keamanan Sukarno –Hatta di dalam kota sudah tidak dapat lagi ditanggung oleh rakyat dan para pemuda. Mereka dibawa ke Rengasdengklok, ke asrama PETA (Pembela Tanah Air) tepatnya di rumah Djiauw Kie Siong. Daerah Rengasdengklok dianggap sudah menjadi daerah republik yang masih akan dilahirkan. Dalam memoarnya Hatta menulis : “Di Rengasdengklok tidak terjadi perundingan suatupun. Di sana kami menganggur satu hari lamanya, seolah-olah menyaksikan gagalnya suatu cita-cita yang tidak berdasarkan realitas. Tetapi kalau ada satu tempat di Indonesia di ...

Keributan Di Rumah Sukarno

Pada sore di tanggal 14 Agustus 1945, Sjahrir datang ke rumah Hatta menyampaikan berita bahwa Jepang sudah menyerah pada Sekutu. Keesokan harinya  (tanggal 15 Agustus 1945), Hatta meminta keterangan pada Gunseikanbu dan mendapat penjelasan bahwa Jepang memang meminta untuk berdamai. Maka Hatta bersama Sukarno memutuskan mengundang PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) untuk berapat pada tanggal 16 Agutus 1945 pukul 10.00 di kantor Dewan Sanyo di Jalan Pejambon No. 2.  UUD harus dimufakati tanpa banyak berdebat. Anggota PPKI harus kembali ke daerah masing-masing untuk membawa instruksi lengkap dari pemerintah Indonesia Merdeka. Pada malam hari tanggal 15 Agustus 1945 pukul 20.00 diadakan pertemuan  golongan muda di ruang belakang Bacteriologisch Laboratorium Jalan Pegangsaan Timur yang memutuskan bahwa proklamasi kemerdekaan oleh bangsa Indonesia sendiri, lepas dari bangsa asing. Mereka juga memutuskan untuk membawa Sukarno dan Hatta untuk berunding supaya turu...

Golongan Tua vs Golongan Muda

Pada tanggal 14 Agustus 1945 (ada juga yang mengatakan tanggal 15 Agustus 1945), Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Pada tanggal 15 Gunseikan telah mendapat perintah dari Jepang untuk mempertahankan status quo sampai kedatangan tentara Sekutu. Laksamana Maeda ingin melihat pengalihan kekuasaan secara cepat kepada generasi tua seperti Sukarno dan Hatta karena merasa khawatir terhadap keberadaan kelompok-kelompok pemuda yang dipandangnya berbahaya maupun terhadap tentara Jepang yang frustrasi. Para pemimpin pemuda menginginkan suatu pernyataan kemerdekaan secara dramatis di luar kerangka yang disusun Jepang, Namun kelompok yang didukung Sjahrir ini tidak berani bergerak tanpa Sukarno dan Hatta. Para pejuang kemerdekaan berinisiatif untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia, namun timbul perbedaan pendapat di antara mereka mengenai cara mengambil alih kekuasaan dari Jepang. Mereka terbagi ke dalam dua kelompok, yakni golongan “tua” yang terdiri atas Sukarno, Hatta dan beberapa rek...

Asrama Fakultas Kedokteran (Ika Daigaku)

Asrama Fakultas Kedokteran ini terletak di Jalan Prapatan No. 10. Dalam asrama ini bertempat tinggal mahasiswa-mahasiswa yang aktif bergerak di bawah tanah bersama kelompok bawah tanah lainnya. Kelompok Asrama Fakultas Kedokteran ini terkenal dengan nama Kelompok Prapatan 10. Ideologi yang yang mereka anut  disebut “Reine Jurgend Ideologie,” cita-cita Pemuda Murni, suatu ideology tanpa pamrih, anti-kehdoliman terhadap rakyat, anti perongrongan material/moral terhadap rakyat, dan anti penginjak-injakan hak asasi rakyat (Hendrajit, aktual.com, 6 Januari 2016). Anggota Kelompok Prapatan 10 sebagian fasih berbahasa Belanda. Mereka kebanyakan berasal dari kalangan elit, dan lebih cenderung pada dunia Barat. Mereka sangat dekat dengan Sutan Sjahrir dan sangat dipengaruhi oleh pemikiran Sutan Sjahrir. Dari asrama ini muncul tokoh muda yang cukup menonjol saat itu, antara lain Johan Nur, Sayogo, Syarif Thayib, Darwis, Eri Sudewo, Chairul Saleh, Kusnandar, Subadio Sastrosatomo, Wahidin N...

Asrama Indonesia Merdeka

Asrama Indonesia Merdeka (AIM), didirikan pada bulan Oktober 1944 di Jl. Kebon Sirih No. 80, Jakarta, atas prakarsa Kepala Perwakilan Kaigun di Jakarta, yakni Laksamana Muda Tadashi Maeda. Tidak lama kemudian, sebuah cabang dari asrama ini didirikan di Surabaya. Maeda menunjuk Ahmad Subardjo sebagai ketua dibantu oleh Wikana. Asisten Maeda, Yomegoro Yushizumi  dan Shagetada Nisijima  ditunjuk sebagai pengawas. Keduanya bertugas mengamati aspirasi orang-orang nasionalis Indonesia. Maeda juga meminta para tokoh nasional terkemuka untuk mengajar di sana, antara lain Sukarno, Mohammad Hatta, Iwa Kusumasumantri, Sutan Sjahrir, R.P. Singgih, Latuharhary, Maramis dan Buntaran. Para pemuda yang mengikuti kursus berbagai dari berbagai kalangan, misalnya teman-teman Wikana di Gerindo, teman-teman muda Ahmad Subardjo dan Iwa Kusumasumantri, dan para pemuda dari Indonesia timur. Pada bulan April 1945, angkatan pertama sekitar 30 orang selesai diberi kursus.  Angkatan kedua seb...

Asrama Menteng 31

Pada tulisan terdahahulu saya menyampaikan adanya perbedaan  mengenai bagaimana cara untuk memerdekakan negri setelah adanya janji kemerdekaan oleh Jepang yang dikenal dengan “Pernyataan Koisyo” . Perbedaan itu   menimbulkan ketegangan hubungan antara golongan tua yang terwakili dalam BPUPKI/PPKI dan golongan muda yang terwakili dalam beberapa kelompok pemuda yang tersebar dalam Asrama Menteng 31, Asrama Indonesia Merdeka dan Asrama Prapatan. Mengenai asrama-asrama itu, kali ini saya sampaikan terlebih dahulu mengenai Asrama Menteng 31. Asrama Menteng 31. Nama resminya adalah Asrama Angkatan Baru Indonesia (AABI). AABI (singkatan dari saya) didirikan oleh Histoshi Shimizu, orang Jepang yang yang telah menyusup di kalangan pemuda sebelum penyerbuan Jepang, atas sponsor Departemen Propaganda Jepang (Sendenbu). Asrama ini dimaksudkan sebagai pusat pendidikan politik untuk menggembleng pemuda-pemuda Indonesia demi kepentingan Jepang. Akan tetapi secara diam-diam asrama ini dig...

Beberapa Tinjauan Sejarah Nasional

Dalam pandangan  RM. A.B. Kusuma  dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Kusuma, 2004 : 1-  16), selama Orde Baru penulisan sejarah konstitusi dan sejarah ketatanegaraan tidak mengikuti metodologi yang benar. Hal itu terlihat pada tahap heuristik (pencarian sumber), yakni ketika Risalah Sidang BPUPK dan PPKI yang otentik dinyatakan hilang, tidak ada upaya dari sejarawan kita untuk mencari sumber baru. Ada upaya yang janggal, yaitu mengganti sumber sejarah yang hilang dengan sumber sejarah yang kontroversial yakni “Naskah Persiapan UUD 1945”. Kemudian buku itu dijadikan sumber primer, dijadikan referensi utama untuk menulis “buku babon” Sejarah Nasional Indonesia (SNI) jilid VI. Meskipun mendapat tentangan dari Panitia Lima (Drs. M. Hatta, Mr. Subardjo, Mr. A.A. Maramis, Prof. Mr. A.G. Pringgodigdo dan Prof. Mr. Sunario) , kebijakan yang mengarah pada de-Sukarnoisasi itu tetap diteruskan. Beberapa hal yang dimuat Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI yang memerlukan p...

PPKI Versus Para Pemuda

Sejak adanya janji kemerdekaan oleh Jepang yang dikenal dengan “Pernyataan Koisyo” , pelbagai golongan pun diberi kesempatan oleh Jepang untuk mengembangkan politik. Mulai saat itulah terasa memuncaknya perjuangan menuju proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia yang digerakkan oleh golongan tua maupun golongan muda.  Kedua golongan itu sepakat bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia harus segera diproklamasikan, hanya cara mengemukakan pendapat dan cara melaksanakannya yang berbeda.  Adanya perbedaan  inilah yang menimbulkan ketegangan hubungan antara golongan tua yang terwakili dalam BPUPKI/PPKI dan golongan muda yang terwakili dalam beberapa kelompok pemuda yang tersebar dalam Asrama Menteng 31, Asrama Indonesia Merdeka dan Asrama Prapatan. Sebelum menjelaskan mengenai asrama-asrama itu, saya ingin menyampaikan adanya Gerakan Bawah Tanah (GBT). Gerakan Bawah Tanah (GBT). GBT di Indonesia pada zaman perjuangan kemerdekaan dilakukan oleh pemimpin-pemimpin nasionalis Indones...