Rancangan Kabinet RI

Panitia Kecil yang diketuai oleh Ahmad Soebardjo menyampaikan laporan pada Sidang Kedua PPKI tanggal 19 Agustus 1945, setelah laporan Panitia Kecil mengenai urusan daerah yang disampaikan oleh Oto Iskandardinata. Soebardjo menyampaikan usulan tiga belas kementerian atas nama Panitia Kecil yang terdiri dari tiga orang, yaitu Kasman, Soetardjo dan Soebardjo sebagai Ketuanya  (Kusuma, 2004 : 512). Kementerian itu adalah :

1. Kementerian Dalam Negeri. Termasuk Kepolisian  di dalamnya.
2. Kementerian Luar Negeri.
3. Kementerian Kehakiman termasuk Kejaksaan dan urusan wakaf.
4. Kementerian Keuangan.
5. Kementerian Kemakmuran termasuk di dalamnya urusan makanan rakyat.
6. Kementerian Kesehatan termasuk urusan Keolahragaan.
7. Kementerian Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan.
8. Kementerian Kesejahteraan yang terbagi atas Perburuhan, Perawatan fakir miskin dan anak yatim piatu.
9. Kementerian Pertahanan yang terbagi atas Angkatan Laut, Angkatan Darat dan Angkatan Udara.
10. Kementerian Penerangan  yang terbagi atas Propaganda; dan Radio, Film serta Pers.
11. Kementerian Perhubungan, yang terbagi atas Pos; Telegraf, Telepon; Transportasi; Pekerjaan Umum; dan Pengairan.
12. Kementerian Urusan Agama.
13. Menteri Negara (Minister zonder portofeuille).

Sukarno kemudian memberi kesempatan istirahat selama sepuluh menit untuk lobby dan membuka rapat pada pukul 10.13.

Rapat beberapa kali ditutup dan dibuka dan akhirnya ditutup pada pukul 13.25 setelah menyepakati adanya perubahan pada usulan Soebardjo dan usulan Oto Iskandardinata mengenai Tentara Kebangsaan yang disetujui oleh peserta sidang. Perihal Tentara Kebangsaan ini kemudian dibahas keesokan harinya dan diberi nama Badan Keamanan Rakyat.

Pengangkatan Menteri yang Pertama.

Dalam sidang kedua PPKI yang berjalan dinamis dan penuh perdebatan itu, untuk pertama kalinya Sukarno menggunakan wewenang kepresidenannya dengan berkata : “Nanti saya angkat Tuan Iwa menjadi Menteri Keuangan” . Tuan Iwa yang dimaksud adalah Iwa Koesoemasoemantri.
Nampaknya Sukarno menyukai cara pandang Iwa yang menolak penghematan. Pernyataan Iwa adalah sebagai berikut : “Kepada kekuatan kita, saya mempunyai kepercayaan penuh, sebab sekarang, sebelumnya terasa buah Indonesia Merdeka, sudah saya dengar desas-desus dari banyak pihak yang mau berbakti. Betul rakyat kita ada miskin, akan tetapi itu ada akibat penjajahan ratusan tahun. Akan tetapi, jika kita mulai berani mengeluarkan uang niscaya hasilnya akan berlipat ganda. Pendapat supaya kita mengadakan penghematan dalam permulaan ini, dengan alasan itu, tidak saya setujui” (2004 : 517).

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

B.M. Diah

Salah seorang pemuda revolusioner yang terlibat dalam proses proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah B.M. Diah. Burhanuddin Muhammad Diah lahir di Kutaraja (Banda Aceh), pada 7 April1917. Lulus Sekolah Dasar ia melanjutkan ke AMS di Jakarta dan sekolah dagang di Bandung. Setelah itu ia melanjutkan ke Sekolah Tinggi Ekonomi di Bandung. Namun ia lebih tertarik menjadi wartawan. Karena itu ia masuk Sekolah Jurnalis Ksatrian di bawah pimpinan Dr. E.E. Douwes Dekker di Bandung. Di sekolah itu, ia sempat bertanya kepada Douwes Dekker alias Setiabudi, “Pada umur berapa seseorang bisa menjadi wartawan terkenal ?” Sang guru menjawab, “Empat puluh tahun.” Belakangan terbukti, sebelum usia itu, Diah telah terkenal. Dia sempat menjadi sekretaris pribadi Setiabudi. Setelah itu ia pulang ke Medan dan bekerja di harian Sinar Deli. Di zaman Jepang ia turut dalampenerbitan Pertjatoeran Doenia dan Film dan memimpin harian Asia Raja. Penyimpan Naskah Proklamasi BM Diah ikut hadir langsun...
Baca selengkapnya

PSII di Zaman Jepang

Politik Hijrah Dalam Kongres ke-24   PSII di Surabaya pada   bulan Juli 1938, S.M. Kartosuwirjo berhasil merumuskan asas hijrah untuk PSII.   Menurutnya, hijrah tidak boleh diartikan sebagai non-kooperatif, karena non-kooperatif itu merupakan sikap negatif yang tidak konstruktif. Sebaliknya, hijrah di samping mengandung sikap penolakan sebagai non-kooperatif, juga mencakup usaha sekuat-kuatnya untuk membentuk kekuatan hebat menuju Darul Islam. Jadi hijrah merupakan sikap positif dan penyelenggaraan politik hijrah merupakan sikap yang positif pula. Penyelenggaraan   politik hijrah dalam PSII diserahkan kepada SM Kartowuwirjo, sementara ketua Dewan Partai dan ketua Lajnah Tanfidhyah masing-masing diduduki oleh W. Wondoamiseno dan Abikusno Tjokrosujoso. Sukiman dari PARII (pecahan dari PSII) menuntut PSII dibersihkan dari   politik hijrah Kartosuwirjo. Dia juga menuntut PSII semata-mata sebagai organisasi politik, dan PSII mau selekas-lekasnya mencabut disi...
Baca selengkapnya

UNCI (United Nations Commission on Indonesia)

Dalam memoarnya “Napak Tilas Bapak-Bapak Pejuang Menuju Indonesia Merdeka Adil dan Makmur,” Supeni menulis mengenai keberadan UNCI yang diterjemahkannya sebagai Komisi Untuk Indonesia. Supeni menulis bahwa pada tanggal 16 Mei 1949 UNCI mengeluarkan komunike yang menyatakan bahwa perundingan pengembalian pemerintah Republik ke Yogyakarta sudah mendapat banyak kemajuan (2001 : 298).   Sedangkan dalam buku Ricklefs, “Sejarah Indonesia Modern 1200-2004,”   nama UNCI sama sekali tidak ditemukan baik pada halaman isi maupun halaman indeksnya. Namun sebuah artikel yang ditulis Verelladevanka Adryamarthanino dan   Widya Lestari Ningsih di KOMPAS.com   menyebutkan bahwa   United Nations Commission for Indonesia (UNCI) atau yang juga disebut sebagai Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia adalah komisi yang diberi tugas oleh PBB untuk menggantikan tugas komisi sebelumnya. UNCI dibentuk pada 28 Januari 1948 oleh Dewan Keamanan PBB sebagai pengganti dari Komisi ...
Baca selengkapnya