Sukarno-Hatta Ditawan Para Pemuda Pejuang


Rengasdengklok

Golongan pemuda bersiap untuk  melakukan perebutan kekuasaan dari tentara Jepang yang sudah menyerah kepada Sekutu. Sukarno-Hatta dibawa keluar kota pada jam 04.30 tanggal 16 Agustus 1945. Sukarno, istrinya (Fatmawati), dan anak mereka, Guntur, berada dalam satu mobil. Hatta dan Sukarni  dan J. Kunto berada dalam satu mobil. Alasan para pemuda untuk membujuk Sukarno adalah bahwa keadaan di kota sudah sudah genting, keamanan Sukarno –Hatta di dalam kota sudah tidak dapat lagi ditanggung oleh rakyat dan para pemuda. Mereka dibawa ke Rengasdengklok, ke asrama PETA (Pembela Tanah Air) tepatnya di rumah Djiauw Kie Siong. Daerah Rengasdengklok dianggap sudah menjadi daerah republik yang masih akan dilahirkan.

Dalam memoarnya Hatta menulis :
“Di Rengasdengklok tidak terjadi perundingan suatupun. Di sana kami menganggur satu hari lamanya, seolah-olah menyaksikan gagalnya suatu cita-cita yang tidak berdasarkan realitas. Tetapi kalau ada satu tempat di Indonesia di mana betul-betul ada perampasan kekuasaan, tempat itu adalah Rengasdengklok. Atas anjuran Sukarni, pasukan PETA di sana menahan wedana yang berkuasa dan beserta dua atau tiga orang Jepang yang mengurus beras. Kebetulan pada hari itu Sucokan Sutardjo Kartohadikusumo singgah di Rengasdengklok untuk memeriksa keadaan persediaan beras, dan ia ikut ditawan. ‘Coup d’etat’ ini terjadi dalam keadaan aman dan tenteram, sehingga tidak banyak orang yang mengetahuinya.

Sore harinya, Mr. Subardjo datang menjemput kami sebagai utusan Gunseikanbu. Sukarni tidak menentang. Demikianlah malam itu kami kembali ke Jakarta disertai juga oleh Subardjo dan Sukarni sendiri. Satu-satunya persoalan yuridis yang timbul waktu itu adalah pertanyaan komandan PETA di sana : ‘Apa yang akan diperbuat dengan wedana yang ditawan ?’ Kami jawab : ‘Lepaskan saja dia !’ Sejak malam itu juga pimpinan revolusi yang akan dimulai telah jatuh kembali ke tangan Sukarno-Hatta.” (Seputar Proklamasi: -).

Lewat tengah malam setelah mengadakan perundingan dengan Sumobuco. Jepang ternyata telah mengambil sikap sebagai juru kuasa yang menerima perintah dari Sekutu. Pertemuan dihadiri oleh oleh para pimpinan dan anggota PPKI, wakil pemuda dan wakil beberapa golongan dalam masyarakat. Dalam sidang ini , atas anjuran golongan pemuda, ditetapkan  dengan suara bulat bahwa proklamasi Indonesia akan ditandatangani oleh Sukarno-Hatta atas nama bangsa  Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00 di kediaman Sukarno, Jalan Pegangsaan Timur No. 56, Jakarta, disusul dengan penaikan bendera Sang Merah Putih ( 2004 : 345-347).

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

B.M. Diah

Salah seorang pemuda revolusioner yang terlibat dalam proses proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah B.M. Diah. Burhanuddin Muhammad Diah lahir di Kutaraja (Banda Aceh), pada 7 April1917. Lulus Sekolah Dasar ia melanjutkan ke AMS di Jakarta dan sekolah dagang di Bandung. Setelah itu ia melanjutkan ke Sekolah Tinggi Ekonomi di Bandung. Namun ia lebih tertarik menjadi wartawan. Karena itu ia masuk Sekolah Jurnalis Ksatrian di bawah pimpinan Dr. E.E. Douwes Dekker di Bandung. Di sekolah itu, ia sempat bertanya kepada Douwes Dekker alias Setiabudi, “Pada umur berapa seseorang bisa menjadi wartawan terkenal ?” Sang guru menjawab, “Empat puluh tahun.” Belakangan terbukti, sebelum usia itu, Diah telah terkenal. Dia sempat menjadi sekretaris pribadi Setiabudi. Setelah itu ia pulang ke Medan dan bekerja di harian Sinar Deli. Di zaman Jepang ia turut dalampenerbitan Pertjatoeran Doenia dan Film dan memimpin harian Asia Raja. Penyimpan Naskah Proklamasi BM Diah ikut hadir langsun...
Baca selengkapnya

PSII di Zaman Jepang

Politik Hijrah Dalam Kongres ke-24   PSII di Surabaya pada   bulan Juli 1938, S.M. Kartosuwirjo berhasil merumuskan asas hijrah untuk PSII.   Menurutnya, hijrah tidak boleh diartikan sebagai non-kooperatif, karena non-kooperatif itu merupakan sikap negatif yang tidak konstruktif. Sebaliknya, hijrah di samping mengandung sikap penolakan sebagai non-kooperatif, juga mencakup usaha sekuat-kuatnya untuk membentuk kekuatan hebat menuju Darul Islam. Jadi hijrah merupakan sikap positif dan penyelenggaraan politik hijrah merupakan sikap yang positif pula. Penyelenggaraan   politik hijrah dalam PSII diserahkan kepada SM Kartowuwirjo, sementara ketua Dewan Partai dan ketua Lajnah Tanfidhyah masing-masing diduduki oleh W. Wondoamiseno dan Abikusno Tjokrosujoso. Sukiman dari PARII (pecahan dari PSII) menuntut PSII dibersihkan dari   politik hijrah Kartosuwirjo. Dia juga menuntut PSII semata-mata sebagai organisasi politik, dan PSII mau selekas-lekasnya mencabut disi...
Baca selengkapnya

UNCI (United Nations Commission on Indonesia)

Dalam memoarnya “Napak Tilas Bapak-Bapak Pejuang Menuju Indonesia Merdeka Adil dan Makmur,” Supeni menulis mengenai keberadan UNCI yang diterjemahkannya sebagai Komisi Untuk Indonesia. Supeni menulis bahwa pada tanggal 16 Mei 1949 UNCI mengeluarkan komunike yang menyatakan bahwa perundingan pengembalian pemerintah Republik ke Yogyakarta sudah mendapat banyak kemajuan (2001 : 298).   Sedangkan dalam buku Ricklefs, “Sejarah Indonesia Modern 1200-2004,”   nama UNCI sama sekali tidak ditemukan baik pada halaman isi maupun halaman indeksnya. Namun sebuah artikel yang ditulis Verelladevanka Adryamarthanino dan   Widya Lestari Ningsih di KOMPAS.com   menyebutkan bahwa   United Nations Commission for Indonesia (UNCI) atau yang juga disebut sebagai Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia adalah komisi yang diberi tugas oleh PBB untuk menggantikan tugas komisi sebelumnya. UNCI dibentuk pada 28 Januari 1948 oleh Dewan Keamanan PBB sebagai pengganti dari Komisi ...
Baca selengkapnya