Badan Keamanan Rakyat

Pada Sidang Ketiga PPKI,  Rapat Anggota pada tanggal 20 Agustus 1945 yang dipimpin Sukarno  membahas mengenai  Badan Penolong Korban Perang. RM. A.B. Kusuma atau K.R.M.H.T. Sosrodanuningrat dalam bukunya Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan Risalah Sidang PPKI memuat notulen rapat berupa  pra Anggaran Dasar  berdirinya Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP) di kota Jakarta yang di dalamnya menyebutkan pendirian Badan Keamanan Rakyat (BKR) (2004:529-530).

Untuk memelihara keselamatan masyarakat dan kemanan,  BPKKP membentuk bagian yang dinamakan Badan Keamanan Rakyat (BKR). Kepala-kepala BKR dari Pusat sampai daerah menjadi Pengurus Harian BPKKP. Kepala BKR harus menjalankan pekerjaannya dengan sukarela. Mereka yang mau membantu pekerjaan BKR diundang untuk datang pada tanggal 24 Agustus 1945.

Kepala BKR di tingkat Pusat diangkat oleh Pengurus Besar Harian BPKKP. Sedangkan kepala BKR di Syuu ditetapkan oleh Ketua BPKKP atas usulan Pengurus Harian BPKKP di Syuu. Jenjang kepemimpinannya adalah mulai dari Pusat, Syuu, Ken atau Si, Son, Ku sampai Tonari-Gumi. Pada tingkat Tonari Gumi kepemimpinannya dilakukan oleh lima pemuda yang cakap.

BKR memiliki tugas kewajiban memelihara keamanan bersama-sama dengan rakyat dan jawatan-jawatan negara.
BPKKP dan BKR ada di bawah pengawasan dan pimpinan Komite Nasional atau yang kini dikenal dengan istilah KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat).

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Catatan Dari Seorang Teman

Catatan Dadang Kusnandar Minggu` 28 Juni 2009 sesaat menunggu istri dan anak pulang dari pasar tradisional, saya mengirimkan pesan pendek (tapi cukup panjang) kepada Tomi Johan Agusta di Denpasar, Mas Adji Klewang di Malang, dr Ribka Tjiptaning di Jakarta, Mas Cahyo Suryanto di Surabaya, Mas Harjoko di Bandung, Mas Dahono di Jakarta. Saya mentransfer kegelisahan sekaligus impian yang cukup lama terpendam: Museum Komik. Jika setiap selesai shalat Shubuh dan menyiapkan diri ke sekolah, anak saya menyalakan televisi 14 inchi terus memeloti film kartun luar, seketika terpikir betapa minimnya pengetahuan anak saya menyoal tokoh lokal. Meski anak saya yang baru saja naik kelas 8 di Cirebon itu tergolong rajin baca dan mengoleksi buku; tetap saja Naruto, dan sebagainya yang dikenal-- mungkin jadi idola. Saya agak yakin anak-anak lain pun melakukan hal yang sama, mungkin di seluruh Indonesia. Isi sms saya : Yang terpikir sekarang adalah, ingin ada yang mau bareng-bareng wujudkan mimpiku mendir...
Baca selengkapnya

UNCI (United Nations Commission on Indonesia)

Dalam memoarnya “Napak Tilas Bapak-Bapak Pejuang Menuju Indonesia Merdeka Adil dan Makmur,” Supeni menulis mengenai keberadan UNCI yang diterjemahkannya sebagai Komisi Untuk Indonesia. Supeni menulis bahwa pada tanggal 16 Mei 1949 UNCI mengeluarkan komunike yang menyatakan bahwa perundingan pengembalian pemerintah Republik ke Yogyakarta sudah mendapat banyak kemajuan (2001 : 298).   Sedangkan dalam buku Ricklefs, “Sejarah Indonesia Modern 1200-2004,”   nama UNCI sama sekali tidak ditemukan baik pada halaman isi maupun halaman indeksnya. Namun sebuah artikel yang ditulis Verelladevanka Adryamarthanino dan   Widya Lestari Ningsih di KOMPAS.com   menyebutkan bahwa   United Nations Commission for Indonesia (UNCI) atau yang juga disebut sebagai Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia adalah komisi yang diberi tugas oleh PBB untuk menggantikan tugas komisi sebelumnya. UNCI dibentuk pada 28 Januari 1948 oleh Dewan Keamanan PBB sebagai pengganti dari Komisi ...
Baca selengkapnya

Museum Sebagai Jendela Kebudayaan

Museum diperlukan untuk mengumpulkan, ,menyimpan, merawat, mengamankan, dan memanfaatkan benda-benda bukti material hasil budaya manusia,alam dan lingkungannya. Hal itu berlaku juga untuk komik Indonesia tentunya. Artikel ini menggambarkan fungsi museum dalam mengamankan komik Indonesia sebagai benda hasil budaya. Setiap benda yang menjadi koleksi museum harus memperhatikan criteria sebagai berikut: pertama, memiliki nilai sejarah dan ilmiah; kedua, memiliki identitas menurut bentuk dan wujudnya, tipe dan gayanya, fungsi dan asalnya secara historis, geografis, serta periodesasi; ketiga, dapat menjadin monument sejarah dan budaya (Perda Propinsi Jawa Barat No. 7 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kepurbakalaan, Kesejarahan, Nilai Tradisional danMuseum). Koleksi Koleksi museum tentunya harus didokumentasikan secara verbal dan visual dengan ketentuan teknis permuseuman. Koleksi tidak boleh diperjualbelikan atau dipindahtangankan, tetapi boleh dipinjamkan untuk kepentingan pelayanan masyaraka...
Baca selengkapnya