Postingan

Menampilkan postingan dari Maret, 2025

Peristiwa 17 Oktober 1952

Pada tanggal 17 Oktober 1952 terjadi demonstrasi oleh ribuan rakyat di Jakarta, dan penyampaian Pernyataan Pimpinan TNI Angkatan Darat kepada Presiden Sukarno di Istana oleh 16 perwira menengah TNI AD.  Isi dari Pernyataan Pimpinan TNI AD tersebut adalah meminta agar Parlemen dibubarkan karena bukan hasil pilihan rakyat, dan menuntut agar segera diadakan Pemilihan Umum.  Mereka datang dengan menggunakan truk-truk militer untuk mengangkut mereka. Sebagian demonstran juga merupakan para anggota TNI AD yang tidak menggunakan seragam.  Peristiwa yang berlangsung pagi hari hari ini merupakan akibat kemelut yang terjadi di kalangan TNI AD, sehubungan dengan pelaksanaan rasionalisasi  tentara, serta keterlibatan militer dalam lapangan politik. Menanggapi tuntutan ini, Presiden Sukarno menyatakan tiga hal pokok :  (1)yang berdemonstrasi hanya rakyat Jakarta, maka ia akan meninjau lebih dahulu aspirasi rakyat di daerah-daerah;  (2) ia akan berunding terlebih dahulu ...

Indonesia dan Perkembangan Internasional

a) Indonesia menjadi anggota PBB Pada masa Kabinet Natsir Indonesia diterima menjadi anggota PBB, tepatnya pada bulan September 1950.  PBB didirikan berdasarkan Piagam PBB tanggal 24 Oktober 1945. Piagam PBB sebelumnya  didahului oleh adanya Atlantic Charter yang ditandatangani 14 Agustus 1941, Declaration of United Nations yang ditandatangani 1 Januari 1945, Proposal Dumarton Oaks tanggal 7 Oktober 1944, Yalta Conference 4 Februari 1945 dan San Fransisco Conference 26 Juni 1945. Untuk menjalankan organisasinya PBB mempuyai beberapa badan penyangga seperti Sidang Majelis Umum (General Assembly), Sekretariat, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC), Dewan Perwalian (Trusteeship Council) dan Mahkamah Internasional (International Court of Justice). PBB berhasil mengakhiri Perang Korea yang terjadi pada tahun 1950-1953. Korea Utara yang menyerang Korea Selatan akhirnya dapat didesak mundur oleh Pasukan PBB yang terdiri dari pasukan berbagai negara (Sudibjo, 2004 : 154-15...

Pemberontakan Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan

Pemberontakan Darul Islam dilancarkan oleh pasukan-pasukan gerilyawan Sulawesi Selatan yang tidak puas terhadap kebijakan pemerintah pusat. Pada masa perang mempertahankan kemerdekaan, rakyat Sulawesi Selatan berhasil membentuk batalion Tengkorak 40.000 dan berjasa besar dalam peperangan melawan kekuasaan Belanda di sana. Atas keberhasilan batalion inilah Kahar Muzakar muncul sebagai tokoh pejuang yang terkenal. Atas prestasinya itu ia kemudian ditugaskan membentuk Komando Grup Seberang yang meliputi Sulawesi, Nusa Tenggara dan Kalimantan. Ia diangkat sebagai komandan dengan pangkat letnan kolonel. Atas perintahnya, pasukan-pasukan gerilya seluruh Sulawesi Selatan dipersatukan dengan nama Kesatuan Gerilya Sulawesi  Selatan(KGSS). KGSS mengajukan tuntutan agar mereka diterima dalam angkatan perang RIS . Permintaan ini ditolak karena adanya program reorganisasi dan rasionalisasi dalam ketentaraan. Mereka yang lulus ujianlah yang diterima sebagai tenrara RIS. Penolakan ini membuat mer...

Pemberontakan Ibnu Hajar di Kalimantan Selatan

Pemberontakan DI/TII di luar Jawa meletus di Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Aceh. Di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar, di Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kahar Muzakar dan di Aceh dipimpin oleh Tengku Daud Beureuh. Di Kalimantan Selatan , seorang bekas letnan dua TNI memberontak pada tahun 1950 dan tahun 1959. Ia mendasarkan gerakannya atas Islam, dan menyatakan gerakannya sebagai gerakan DI/TII.  Pasukan tempurnya diberi nama Kesatuan Rakyat  yang Tertindas (KRjT). Pemberontakan Ibnu Hajar dapat dipadamkan . Terlahir sebagai Angli atau Saderi bin Umar,  Ibnu Hajar ditangkap dan menjalani hukuman mati pada tanggal 22 September 1965 (Masyhuri, 2004 : 237-238). Dalam Ensiklopedi Sejarah Indonesia disebutkan bahwa Ibnu Hadjar masuk ke dalam barisan DI/TII pada tahun 1954 setelah Kartosuwiryo mengajaknya untuk mempertahankan Negara Islam Indonesia (NII). Di sini Ibnu Hadjar diberi jabatan sebagai Menteri Negara sementara Kartosuwiryo sebagai presiden, Daud...

Gerakan DI/TII Meluas ke Jawa Tengah

Pada tanggal 7 Agustus 1949, Gerakan Darul Islam memproklamasikan Negara Islam Indonesia di sebuah desa di Tasikmalaya. Ketika Divisi Siliwangi kembali ke Jawa Barat, pertempuran antara pengikut Kartosuwirjo (DI/TII) dan pasukan  tempur Siliwangi tidak terhindarkan lagi.  Ruang gerak DI/TII meliputi Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Majalengka dan Kuningan, tapi kemudian meluas ke beberapa daerah lain baik di Jawa maupun di luar Jawa. DI/TII pernah melancarkan serbuan terhadap upacara peringatan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1952 di Banjarsari, Pamarican, Cimaragas dan Saguling (Priangan Timur).  Selama 13 tahun Jawa Barat menjadi ajang gerakan DI/TI. Baru setelah operasi operasi yang dilancarkan di tahun 1961, yang mempergunakan taktik pagar betis, yakni dengan melibatkan rakyat setempat dalam operasi, pasukan DI/TII dapat didesak dan dikalahkan. Pasukan demi pasukan menyerah atau menyerahkan diri. Gerakan DI/TII di Jawa Barat dapat dihancurkan.  Gerakan A...

Mutual Security Act RI -AS

Perdana Menteri berikutnya setelah Natsir adalah Sukiman Wirjosandjojo (April 1951 – Februari 1952) , yang membentuk koalisi Masyumi-PNI. Sukarno lebih senang dengan susunan ini. Wakil Perdana Menteri nya adalah Suwirjo. Karena itu kabinet ini diberi nama Kabinet Sukiman-Suwirjo. Kabinet Sukiman-Suwirjo mempunyai tujuh program :  (1) menjalankan tindakan-tindakan yang tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketentraman, menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara;  (2) membuat dan melaksanakan rencana kemakmuran nasional dalam jangka pendek untuk mempertinggi kehidupan sosial-ekonomi rakyat, dan memperbaharui hukum agraria sesuai kepentingan petani;  (3) mempercepat usaha penempatan bekas pejuang dalam lapangan pembangunan;  (4) menyelesaikan persiapan Pemilihan Umum untuk membentuk Konstituante dan menyelenggarakannya dalam waktu yang singkat serta mempercepat terlaksananya otonomi daerah;  (5) menyiapkan undang-undang tentang : (a) peng...

Kabinet Natsir dan Sistem Parlementer

Presiden Sukarno membubarkan RIS pada 17 Agustus 1950 dan secara resmi kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). (kesbangpolkulonprogo.co.id, 29 Agustus 2022). Kabinet pertama (September – Maret 1951) dibentuk oleh Natsir dan berintikan Masyumi dengan dukungan PSI setelah usaha membentuk koalisi Masyumi – PNI gagal. Kabinet Natsir meletakkan jabatan setelah berkuasa selama lebih kurang tujuh bulan.  Pada masa Natsir ini pemberontakan RMS berakhir pada November 1950. Pada tahun 1951 serdadu-serdadu kolonial asal Ambon yang menolak didemobilisasikan di Indonesia sebanyak 12.300 orang berserta keluarganya diangkut ke negeri Belanda. Selama memerintah Natsir menjalankan beberapa program:  1. Mempersiapkan dan mengatur pemilihan umum untuk Majelis Konstituante nasional dalam waktu sesingkat mungkin; 2. Mengkonsolidasikan dan menyempurnakan pemerintahan agar sesuai dengan UUD Sementara; 3. Berjuang keras untuk perdamaian dan keamanan di seluruh bangsa; 4. Memperkuat...

Berdirinya Partai Murba

Partai Murba yang berasaskan sosialisme didirikan di Yogyakarta pada tanggal 7 November 1948. Partai Murba merupakan fusi dari tiga partai setelah PKI dan FDR (Front Demokrasi Rakyat) mengadakan pemberontakan Madiun. Pendirinya adalah Sukarni, Adam Malik, Pandu Kartawiguna dan Maruto Nitimihardjo.  Adapun ketiga partai yang berfusi adalah Partai Rakyat Jelata, Partai Buruh Merdeka dan Partai Rakyat. Partai Buruh Merdeka  adalah sisa organisasi Persatuan Perjuangan yang didirikan di Purwokerto pada bulan Januari 1946 oleh Tan Malaka. Anggaran Dasar Partai Murba disahkan pada kongresnya yang pertama tahun 1948 dan disempurnakan pada kongres berikutnya tahun 1950, 1952, 1955 dan 1960. Kongres tahun 1960 untuk menyesuaikan dengan peraturan-peraturan kepartaian yang berlaku setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Asas dan Tujuan Partai Asas Partai Murba adalah sosialisme dan anti fasisme, imperialisme dan kolonialisme. Adapun tujuan Partai Murba adalah mempertahankan dan memperkokoh k...

Munculnya Pemimpin Muda PKI

Persaingan dalam PKI setelah tahun 1948 memunculkan kaum muda menjadi pimpinan partai. Aidit, Lukman, Njoto, dan Sudisman menjadi pimpinan PKI pada bulan Januari 1951. Mereka mengambil alih kekuasaan atas Politbiro dari tangan generasi tua yang selamat dari peristiwa Madiun (Rickleffs, 2005 : 478).  Aidit menekankan bahwa Marxisme merupakan pedoman untuk bertindak, bukan sebagai dogma yang kaku. Kepemimpinannya membawa suatu pragmatisme baru bagi PKI yang memungkinkan partai ini segera menjadi salah satu partai politik besar.  Pada mulanya basis PKI adalah kaum buruh perkotaan dan buruh perusahaan pertanian, yang diorganisasikan melalui federasi serikat SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia) yang dikendalikan oleh PKI.  Kemudian PKI melebarkan sayapnya ke sektor-sektor kemasyarakatan lainnya termasuk kaum tani. Pandangan Aidit (1) Indonesia merupakan sebuah negara yang bersifat semi kolonial dan semi feodal dan karenanya sasaran PKI haruslah sisa-sisa kolonial...

NU Keluar dari Masyumi

Satu satu partai politik yang diperbolehkan hidup di zaman Jepang adalah Mayumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) yang didirikan pada tanggal 7 November 1943 di Yogyakarta. Partai ini merupakan gabungan partai dan organisasi Islam, yakni Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII), Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU) . Masyumi merupakan kelanjutan dari organisasi sebelumnya, yaitu Majelis Islam A’laa Indonesia (MIAI) yang didirikan tahun 1937 (Purwoko, 2004 : 53).  Pada tahun 1950, anggota Masyumi diperkirakan mencapai 13 juta orang, meskipun yang terdaftar baru 600.000 orang dan yang memperoleh kartu anggota sebanyak 400.000 orang. Dengan demikian, partai ini jauh lebih maju daripada MIAI. Masyumi merupakan pusat organisasi ribuan guru di desa yang dipengaruhi langsung oleh Kantor Urusan Agama.  Perpecahan. Seiring dengan pesatnya aktivitas Masyumi, partai ini mengalami perpecahan di kalangan anggotanya. Pada bulan Juli 1947, PSII keluar dari Masyumi dan menyatakan dirinya kemba...

Kongres Masyumi 1952

Pada tahun 1952, Partai Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) mengadakan kongres untuk mengesahkan program perjuangannya. Program Masyumi terdiri dari tujuh bagian, yakni kenegaraan, perekonomian, keuangan, sosial, pendidikan dan kebudayaan, politik luar negeri, dan soal Irian Barat. Berikut ini garis besar tujuh program Masyumi tersebut : (1) Kenegaraan Masyumi memperjuangkan terbentuknya negara hukum menurut Islam, dengan bentuk negara republik. Negara hendaklah menjamin keselamatan jiwa dan benda setiap orang, dan kebebasan beragama. Masyumi lebih menyukai terbentuknya kabinet presidensial dengan menteri-menteri yang bertanggungjawab kepada presiden; (2) Perekonomian Perekonomian hendaklah diatur menurut dasar ekonomi terpimpin. Perencanaan produksi dan distribusi penting untuk kesejahteraan rakyat seluas-luasnya. Monopoli oleh perusahaan swasta dilarang. Politik harga dan upah harus sesuai dengan perekonomian dalam negeri. Koperasi harus dibangun dengan bantuan pemerintah; (3)...

Peristiwa RMS (Republik Maluku Selatan)

Republik Maluku Selatan (RMS) diproklamasikan tanggal 25 April 1950 oleh Johanes Herman Manuhutu, dengan penaikan bendera RMS. Adapun naskah proklamasi RMS menyatakan bahwa “Kemerdekaan Maluku Selatan de fakto dan de jure berbentuk republik lepas dari segala perhubungan ketatanegaraan Negara Indonesia Timur dan Republik Indonesia Serikat.” Johanes Herman Manuhutu memproklamasikan RMS atas kehendak Dr. Soumokil. Berita tentang proklamasi RMS dikirim kepada Negara Indonesia Timur (NIT) dan Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) dan disiarkan ke berbagai negara seperti Belanda, Inggris dan Amerika Serikat. Soumokil Pemberontakan RMS didalangi oleh mantan jaksa agung NIT (Negara Indonesia Timur), Soumokil yang bertujuan untuk melepaskan wilayah Maluku dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebelum RMS diproklamasikan, Gubernur Sembilan Serangkai yang beranggotakan pasukan KNIL dan partai Timur Besar terlebih dahulu melakukan propaganda terhadap NKRI untuk memisahkan wilayah Maluk...

Babak Baru Revolusi

Tahun 1950 merupakan babak baru bagi perjuangan bangsa Indonesia setelah Kerajaan Belanda menyerahkan kedaulatan kepada RIS pada tanggal 27 Desember 1949.  a. Dalam pidato nya yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita (The Rediscovery of Our Revolution) yang kemudian dikenal sebagai Manipol USDEK dan Laksana Malaikat yang Turun Dari Langit Jalannya Revolusi Kita (Jarek) Bung Karno membuat periodisasi revolusi sebagai berikut : 1945-1950  :  periode physical revolution; 1950-1955 :  periode survival; 1955 – seterusnya  : periode investment. Investment of human skill. Material investment. Mental investment. Semua investment tersebut adalah untuk socialist construction, untuk realisasi Amanat Penderitaan Rakyat.  b. Rickleffs menyebut periode1950-1957 sebagai masa percobaan demokrasi. Pada tahun 1950 Indonesia akhirnya merdeka, setidak-tidaknya dalam pengertian hukum internasional dan kini menghadapi prospek menentukan masa depannya sendiri. Ia menggambarka...