Peristiwa RMS (Republik Maluku Selatan)


Republik Maluku Selatan (RMS) diproklamasikan tanggal 25 April 1950 oleh Johanes Herman Manuhutu, dengan penaikan bendera RMS. Adapun naskah proklamasi RMS menyatakan bahwa “Kemerdekaan Maluku Selatan de fakto dan de jure berbentuk republik lepas dari segala perhubungan ketatanegaraan Negara Indonesia Timur dan Republik Indonesia Serikat.” Johanes Herman Manuhutu memproklamasikan RMS atas kehendak Dr. Soumokil.

Berita tentang proklamasi RMS dikirim kepada Negara Indonesia Timur (NIT) dan Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) dan disiarkan ke berbagai negara seperti Belanda, Inggris dan Amerika Serikat.

Soumokil

Pemberontakan RMS didalangi oleh mantan jaksa agung NIT (Negara Indonesia Timur), Soumokil yang bertujuan untuk melepaskan wilayah Maluku dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebelum RMS diproklamasikan, Gubernur Sembilan Serangkai yang beranggotakan pasukan KNIL dan partai Timur Besar terlebih dahulu melakukan propaganda terhadap NKRI untuk memisahkan wilayah Maluku. Di sisi lain, menjelang proklamasi RMS, Soumokil telah berhasil mengumpulkan kekuatan dari masyarakat yang berada di daerah Maluku Tengah. Sementara itu, sekelompok orang yang menyatakan dukungannya terhadap NKRI diancam dan dimasukkan ke penjara karena dukungannya terhadap NKRI dipandang buruk oleh Soumokil.

Kabinet RMS

Para pemimpin RMS, yakni Dr. Soumokil, Dr. Patirajawane, Ir. Manusama, Johanes Herman Manuhutu, Pesuwarissa, Tahapary, Samson dan Tamoela bersidang dan menyusun kabinet RMS sebagai berikut :

Johanes Herman Manuhutu sebagai presiden, D. J. Gasperz sebagai Menteri Dalam Negeri, Dr. Pairajawane sebagai Menteri Kesehatan, Norimarna sebagai Menteri Perekonomian, R. Lokollo sebagai Menteri Urusan Makanan, Dr. Soumokil sebagai Menteri Dalam Negeri, J. Toule sebagai Menteri Kehakiman, H. Pieterz sebagai Menteri Perhubungan, D. Z. Pesuwarissa sebagai Menteri Keuangan, dan N. Nanlohy sebagai Menteri Pertahanan.

Pada 3 Mei 1950, Soumokil menggantikan Manuhutu sebagai Presiden RMS. Pada 9 Mei 1950, dibentuk sebuah Angkatan Perang RMS (APRMS) dengan Sersan Mayor KNIL, D.J Samson sebagai panglima tertinggi, sersan mayor Pattiwale sebagai kepala staf dan anggota staf lainnya terdiri dari Sersan Mayor Kastanja, Sersan Mayor Aipassa, dan Sersan Mayor Pieter. Untuk sistem kepangkatannya mengikuti sistem dari KNIL.

Kedudukan RMS

Kedudukan RMS menurut Konstitusi RIS adalah sebagai bagian dari Negara Republik Indonesia Timur (NIT). NIT sendiri merupakan bagian dari RIS. Karena itu pemerintah RIS menginstruksikan supaya proklamasi RMS dibatalkan. 

Pemerintah NIT segera melaporkan proklamasi RMS kepada pemerintah RIS di Jakarta. Pemerintah RIS menegaskan bahwa berdirinya RMS merupakan tindakan melawan pemerintah yang sah.

Penyelesaian Gerakan RMS

Pemerintah RIS mengirim utusan ke Ambon. Utusan tersebut dipimpin oleh Dr. Leimena, dengan anggota Ir. Putuhena, Pellupessy, dan Dr. Rehatta. Pada tanggal 28 April 1950, utusan ini mulai menyampaikan seruannya untuk mengadakan pembicaraan, tetapi ditolak oleh RMS.

Pada tanggal 12 dan 13 Juni 1950 di Semarang diadakan Konferensi Maluku, yang dihadiri oleh wakil-wakil rakyat Maluku di seluruh Indonesia. Salah satu hasilnya adalah membentuk misi persaudaraan yang terdiri dari atas Domine Siahaja, Sapulete, J. Ferdinandus, J. Tamasela, dan A. Kailoa. Misi ini dikirim ke Ambon untuk menyadarkan pihak RMS agar kembali kepada hukum sah yang berlaku di negara RIS. Misi ini gagal.

Operasi Militer

Pemerintah RIS melakukan gerakan operasi militer yang dimulai dari tanggal 14 Juli 1950 sesuai dengan Surat Perintah Operasi Panglima TT VII, Kolonel A. E. Kawilarang. Akhirnya kota Ambon dapat dikuasai pada awal November 1950. Akan tetapi, ketika melakukan perebutan Benteng Nieuw Victoria, Letnan Kolonel Slamet Riyadi gugur. 

Dalam operasi di Maluku Selatan ini banyak anggota pasukan kedua pihak yang gugur. Dari pihak RIS gugur pula Mayor Abdullah Komandan Yon 711 dan lain lain (Yety, ENI Vol. 14, 2004 : 176).

Operasi-operasi militer terus dilaksanakan sampai akhirnya Dr. Soumokil menyerah pada tanggal 2 Desember 1963. Pada tanggal 4 Desember 1963 ia mengeluarkan pernyataan yang pada intinya menegaskan bahwa sejak peristiwa yang terjadi tanggal 2 Desember 1863 itu, riwayat RMS telah berakhir. 

Dalam kenyataannya, tidak semua pengikut RMS bersedia mengikuti imbauan Soumokil. Para pengikut yang menamakan dirinya Para Patriot Gerilya RMS tetap melakukan gerakannya. Demikian juga kelompok yang menamakan dirinya Perwakilan Pemerintah RMS di Belanda tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk kemerdekaan RMS. Hal itu tidak mengherankan karena pada tanggal 27 April 1950 Dr.J.P. Nikijuluw ditunjuk sebagai Wakil Presiden RMS untuk daerah luar negeri dan berkedudukan di Den Haag, Belanda. 

Soumokil akhirnya dihadapkan pada Mahkamah Militer Luar Biasa di Jakarta. Berdasarkan keputusan Mahkamah Militer Luar Biasa, Soumokil dijatuhi hukuman mati.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

B.M. Diah

Salah seorang pemuda revolusioner yang terlibat dalam proses proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah B.M. Diah. Burhanuddin Muhammad Diah lahir di Kutaraja (Banda Aceh), pada 7 April1917. Lulus Sekolah Dasar ia melanjutkan ke AMS di Jakarta dan sekolah dagang di Bandung. Setelah itu ia melanjutkan ke Sekolah Tinggi Ekonomi di Bandung. Namun ia lebih tertarik menjadi wartawan. Karena itu ia masuk Sekolah Jurnalis Ksatrian di bawah pimpinan Dr. E.E. Douwes Dekker di Bandung. Di sekolah itu, ia sempat bertanya kepada Douwes Dekker alias Setiabudi, “Pada umur berapa seseorang bisa menjadi wartawan terkenal ?” Sang guru menjawab, “Empat puluh tahun.” Belakangan terbukti, sebelum usia itu, Diah telah terkenal. Dia sempat menjadi sekretaris pribadi Setiabudi. Setelah itu ia pulang ke Medan dan bekerja di harian Sinar Deli. Di zaman Jepang ia turut dalampenerbitan Pertjatoeran Doenia dan Film dan memimpin harian Asia Raja. Penyimpan Naskah Proklamasi BM Diah ikut hadir langsun...
Baca selengkapnya

PSII di Zaman Jepang

Politik Hijrah Dalam Kongres ke-24   PSII di Surabaya pada   bulan Juli 1938, S.M. Kartosuwirjo berhasil merumuskan asas hijrah untuk PSII.   Menurutnya, hijrah tidak boleh diartikan sebagai non-kooperatif, karena non-kooperatif itu merupakan sikap negatif yang tidak konstruktif. Sebaliknya, hijrah di samping mengandung sikap penolakan sebagai non-kooperatif, juga mencakup usaha sekuat-kuatnya untuk membentuk kekuatan hebat menuju Darul Islam. Jadi hijrah merupakan sikap positif dan penyelenggaraan politik hijrah merupakan sikap yang positif pula. Penyelenggaraan   politik hijrah dalam PSII diserahkan kepada SM Kartowuwirjo, sementara ketua Dewan Partai dan ketua Lajnah Tanfidhyah masing-masing diduduki oleh W. Wondoamiseno dan Abikusno Tjokrosujoso. Sukiman dari PARII (pecahan dari PSII) menuntut PSII dibersihkan dari   politik hijrah Kartosuwirjo. Dia juga menuntut PSII semata-mata sebagai organisasi politik, dan PSII mau selekas-lekasnya mencabut disi...
Baca selengkapnya

UNCI (United Nations Commission on Indonesia)

Dalam memoarnya “Napak Tilas Bapak-Bapak Pejuang Menuju Indonesia Merdeka Adil dan Makmur,” Supeni menulis mengenai keberadan UNCI yang diterjemahkannya sebagai Komisi Untuk Indonesia. Supeni menulis bahwa pada tanggal 16 Mei 1949 UNCI mengeluarkan komunike yang menyatakan bahwa perundingan pengembalian pemerintah Republik ke Yogyakarta sudah mendapat banyak kemajuan (2001 : 298).   Sedangkan dalam buku Ricklefs, “Sejarah Indonesia Modern 1200-2004,”   nama UNCI sama sekali tidak ditemukan baik pada halaman isi maupun halaman indeksnya. Namun sebuah artikel yang ditulis Verelladevanka Adryamarthanino dan   Widya Lestari Ningsih di KOMPAS.com   menyebutkan bahwa   United Nations Commission for Indonesia (UNCI) atau yang juga disebut sebagai Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia adalah komisi yang diberi tugas oleh PBB untuk menggantikan tugas komisi sebelumnya. UNCI dibentuk pada 28 Januari 1948 oleh Dewan Keamanan PBB sebagai pengganti dari Komisi ...
Baca selengkapnya